Didukung Arus Bawah PDIP, Mega Hampir Pasti Jadi Ketum Lagi

Metrobatam, Jakarta – Megawati Soekarnoputri hampir dipastikan kembali duduk di kursi kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut aspirasi dari daerah meminta Megawati Soekarnoputri kembali jadi ketua umum.

Read More

Wacana ini muncul pasca-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 33 provinsi menyelenggarakan konferensi daerah (Konferda) menjelang Kongres Nasional PDIP ke V yang diselenggarakan di Bali pada 8-11 Agustus 2019 mendatang.

“Berdasarkan hasil rapat kerja nasional ke IV dan juga aspirasi dari bawah memohon ibu Mega untuk berkenan menjadi ketua umum kembali,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Kamis (1/8).

Pemilihan ketua umum partai berlambang banteng ini akan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, bukan voting.

Hasto mengatakan masih ada DPD yang belum melaksanakan konferda sebagai forum tertinggi di tingkat kepemimpinan daerah yakni DPD Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Aceh baru melaksanakan Konferda pada 3 Agustus 2019 mendatang. Hasto mengatakan alasan keterlamabatan penyelenggaraan konferda Nangroe Aceh Darussalam ini lantaran PDIP ingin merangkul sebanyak mungkin tokoh yang memiliki militansi dan dekat dengan masyarakat untuk menjalankan roda organisasi partai di sana.

“PDIP menegaskan bahwa konsolidasi dalam rangka Kongres V dengan pembentukan struktur DPC dan DPD yang baru dijalankan dengan sepenuhnya menjalankan ideologi Pancasila, melalui serangkaian psikotest, penilaian berjenjang, dan meniadakan voting dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Selain memilih ketua umum, Kongres V PDIP yang bertema Solid Bergerak untuk Indonesia Raya dengan subtema Mewujudkan PDIP Sebagai Partai Pelopor ini bakal menentukan struktur partai untuk lima tahun kedepan.

“Struktur ini akan dibahas secara khusus dengan ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto.

Hasto mengatakan, mulanya Kongres V PDIP dijadwalkan terselenggara pada awal 2020. Namun, Megawati menggunakan hak prerogatifnya untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Nasional PDIP.

“Percepatan tersebut tidak hanya untuk menyesuaikan agenda strategis pemerintahan negara, namun juga untuk konsolidasi ideologi, politik, organisasi, kader dan seluruh sumber daya partai agar bisa memenuhi tanggung jawab dalam membangun masa depan bangsa dan negara,” ujarnya. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts