Ikut Dilibatkan soal SKT, Polisi Masih Kaji Aktivitas FPI

Metrobatam, Jakarta – Polri mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap AD/ART serta aktivitas ormas Front Pembela Islam (FPI). Evaluasi AD/ART merupakan bagian dari proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemengadri), dengan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) dan Polri.

“Mabes Polri masih melakukan pengkajian terkait hal itu,” singkat Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada detikcom di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019).

Read More

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya menyampaikan tengah mengevaluasi AD/ART Front Pembela Islam (FPI) terkait izin perpanjangan SKT Ormas. Kemendagri melibatkan Kementerian Agama hingga pihak kepolisian dalam melakukan evaluasi ini.

Sebagaimana diketahui, evaluasi yang dilakukan Kemendagri bertujuan mengetahui apakah AD/ART ormas tersebut menerima Pancasila atau tidak. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, jika nantinya tak ditemukan Pancasila, itu akan jadi bahan pertimbangan pemberian izin SKT untuk FPI.

“Ya itu nanti tentu jadi bahan pertimbangan. Tapi kan kalau soal seperti itu substansi. Tergantung substansi apa yang nanti ditemukan. Misalnya substansi tentang keagamaan, tentu ditanya lagi Kementerian Agama,” kata Bahtiar saat ditemui di kompleks Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

“Termasuk juga mungkin rekam jejaknya ya, bagian yang harus didiskusikan dengan kementerian/lembaga terkait. Dengan kepolisian seperti apa, pandangan pihak-pihak lain-lain seperti apa, karena ini kan organisasi ini selama ini kan aktivitasnya ruang publik, seperti apa aktivitasnya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan pihak punya ide soal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. Dia mengatakan dengan mengusung NKRI bersyariah, FPI tidak berniat mengubah Pancasila sebagai ideologi negara.

“Pancasila itu kan sudah mengakomodir masalah syariat Islam, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, NKRI yang bersyariah, apa yang ada di Pancasila, dan nanti turunannya terkait dengan UU itu sejalan dengan syariah. Bukan nanti mengubah Pancasila,” kata Sugito saat dihubungi.

Konsep Khilafah Modern

Di tengah proses pengkajian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan syariat Islam di ormas FPI oleh pemerintah, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro berbicara tentang khilafah modern. Sugito mengatakan khilafah modern sebagai sebuah gagasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ini namanya gagasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan langsung dituduh anti-NKRI. Dalam kehidupan modern saat ini, diperlukan gagasan cerdas untuk membangun kehidupan yang lebih maju dan berarti,” kata Sugito kepada wartawan, Jumat (2/8/2019).

Gagasan khilafah modern ini tak terlepas dari status Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Posisi tersebut mempunyai potensi tersendiri terhadap Indonesia.

Gagasan FPI soal khilafah modern ini menyangkut ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lainnya. Di dalam gagasan ini juga ada konsep soal hukum tata negara, di mana ada parlemen bersatu yang berasal dari negara-negara Islam.

“Termasuk gagasan FPI tentang khilafah modern yang memaksimalkan fungsi dan peran OKI untuk menyatukan mata uang negara-negara Islam, dan menghapuskan paspor dan visa antarnegara Islam, serta membangun parlemen bersatu dan pasar bersama antarnegara Islam, hingga membangun satelit dan pakta pertahanan bersama antarnegara Islam, termasuk menyatukan kurikulum studi pengetahuan agama dan umum, juga mempermudah asimilasi perkawinan antarwarga negara Islam, tanpa menghapus pemerintahan dan teritorial masing-masing negara Islam,” bebernya.

Dia mengatakan, dalam konsep khilafah modern ini, Indonesia berpotensi memimpin dunia Islam.

“Dan alhamdulillah Indonesia termasuk anggota OKI, sehingga sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia bisa mengambil peran penting dalam membangun khilafah modern saat ini, bahkan Indonesia punya potensi besar untuk memimpin dunia Islam,” kata dia. (mb/detik)

Loading...

Related posts