Ingin Ada Kompetisi, Jokowi Setuju ‘Impor’ Rektor Diterapkan Mulai 2020

Booking.com

Metrobatam, Semarang – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M Nasir menyebut Presiden Joko Widodo setuju dengan usulan rektor asing. Saat ini tergantung dari persiapan Kemenristekdikti untuk pelaksanaannya.

Nasir mengatakan sudah mengungkapkan secara lisan kepada Presiden soal rencana ‘rektor impor’ itu. Lampu hijau sudah diberikan tinggal persiapan saja agar bisa dilaksanakan tahun 2020.

Muat Lebih

“Beliau setuju, tergatung bagaimana saya siapkan, kalau persiapan tidak bagus ya mungkin kita pending atau bagaimana,” kata Nasir usai acara pengambilan sumpah dokter baru ke 227 di Undip, Semarang, Kamis (1/8/2019).

Banyak hal yang harus disiapkan yaitu mulai dari peraturan yang harus diperbaiki. Selain itu juga memetakan universitas mana yang akan menerapkannya.

“Tata kelola perbaiki, peraturan pemerintah, peraturan menteri,” ungkapnya.

Ia menegaskan penerapan untuk tahun 2020-2024 hanya untuk beberapa universitas percontohan. Yang bakal menerapkan pun belum dipastikan perguruan tinggi negeri atau swasta.

“Kita petakan perguruan tinggi mana yang layak, kita punya 4.700 perguruan tinggi, ambil contoh 2 atau 5 selama 2020-2024, tidak semua rektor,” tegasnya.

Nasir mengakui memang banyak penolakan termasuk ketika usul rektor impor pertama bergulir tahun 2016. Ia menegaskan penolakan yang dilakukan kemungkinan karena belum melihat kesuksesan universitas di negara lain yang menerapkan.

“Penolakan banyak, yang menolak tidak pernah lihat perguruan tinggi asing seperti apa,” pungkasnya.

Sejumlah negara disebut Nasir sudah mempercayakan pimpinan kampus ke rektor dari luar negeri dan hal itu terbukti mendongkrak peringkat akademik Universitas yang dipimpin di tingkat dunia. Nasir pun berharap peringkat Indonesia juga melonjak dengan mengadopsi cara tersebu

Ingin Ada Kompetisi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin merekrut rektor dari luar negeri atau asing memimpin perguruan tinggi negeri (PTN). Moeldoko mengatakan Jokowi ingin ada kompetisi antara rektor Indonesia dengan pihak luar.

“Presiden sesungguhnya niat baiknya ingin bawa orang Indonesia berkompetisi. Kalau ada rektor dari luar, mungkin ada BUMN dirut dari luar,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8).

“Presiden ingin melihat bagaimana kalau bangsa ini berkompetisi. Poinnya di situ, kami ingin masuki dunia kompetitif,” ujarnya menambahkan.

Moeldoko mengatakan sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait rencana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Namun, kata Moeldoko, Jokowi pernah menyampaikan keinginannya untuk menguji coba merekrut rektor asing.

“Dalam sebuah kesempatan presiden pernah menyampaikan perlu kita ujicoba. Karena biar menjadi tantangan tersendiri. Kalau itu dilakukan dan bisa menumbuhkan persaingan, itu juga bagus,” tuturnya.

Mantan Panglima TNI itu meminta agar rencana pemerintah merekrut rektor asing memimpin PTN tak dipandang sempit. Menurutnya, semua pihak harus melihat rencana tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing universitas di Tanah Air.

“Saya mohon jangan dilihat dari sisi yang sempit, namun dari global kompetisi kita berada di mana. Indeks posisi perguruan tinggi kita jauh, di tingkat global,” tuturnya.

Sebelumnya, Menrsitekdikti Mohamad Nasir berencana mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin PTN. Nasir menargetkan rektor asing tersebut membawa universitas di dalam negeri tembus 100 besar dunia secara bertahap.

“Kamu (rektor asing) bisa tidak tingkatkan rangking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia? Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item,” kata Nasir.

Nasir menyatakan anggaran untuk menggaji rektor dari luar negeri bakal dikeluarkan oleh pemerintah, tanpa mengurangi anggaran PTN masing-masing. Ia mengaku akan membahas masalah anggaran untuk menggaji rektor asing dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun, rencana pemerintah ini dikritik sejumlah pihak, salah satunya oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan rencana pemerintah tersebut seperti kembali ke zaman penjajahan Belanda ketika semua posisi jabatan strategis di institusi pemerintahan diisi oleh orang asing. Ia menilai Nasir tak memiliki konsep dan gagasan untuk memperkuat dan memodernisasi PTN di Indonesia hingga mampu bersaing secara global.

“Ya udah semua saja, kita merem aja, nontonin orang asing kerja buat kita, kayak zaman Belanda dulu. Kita cari londo aja jadi semuanya kan. Nanti direktur BUMN orang asing, wali kota orang asing. Nanti anggota DPR-nya mau orang asing juga,” kata Fahri di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (31/7). (mb/detik/cnn indonesia)

Loading...

Pos terkait

Booking.com