Jangan Sampai Terulang, Jokowi ke PLN: Perbaiki Secepatnya dengan Cara Apapun

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada PT PLN (Persero) untuk bisa menyelesaikan masalah gangguan listrik yang terjadi. Jokowi ingin gangguan listrik ini diselesaikan secepatnya.

“Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya, yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali,” tegas Jokowi di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Read More

Lebih lanjut Jokowi tak ingin gangguan listrik massal seperti ini terulang kembali.

“Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai keulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke marilah terima kasih,” ungkap Jokowi.

Jokowi juga bertanya kepada PT PLN, apakah kejadian ini tidak dikalkulasi.

“Pertanyaan saya bapak ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter. apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya,” tanya Jokowi.

Jokowi mengindikasikan kejadian listrik yang padam kemarin karena ada perhitungan yang kurang pas. Dengan begitu banyak pihak yang terkena imbasnya.

“Kok tahu-tahu drop itu? Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” ujarnya.

Jokowi juga heran kenapa PLN tidak bisa bergerak cepat. Padahal kejadian serupa pernah terjadi belasan tahun lalu dan kali ini berulang menimbulkan kerugian banyak pihak.

“Tentu saja ada contingency plan, back up plan. Pertanyaan saya kenapa tidak bekerja dengan cepat. Saya tahu pernah kejadian 17 tahun lalu Jawa-Bali, harusnya itu bisa jadi pelajaran agar kejadian kembali lagi. Kita tahu ini tidak hanya merusak reputasi PLN tapi banyak juga hal di luar PLN yang dirugikan,” katanya.

Sebelumnya Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani mengakui bahwa pihaknya tak mengantisipasi gangguan tersebut secara sekaligus. Dia pun mengatakan PLN masih terus melakukan investigasi terkait masalah tersebut.

“Ini yang tidak kami antisipasi adalah terjadinya gangguan dua sirkuit sekaligus memang ini secara teknologi akan kami investigasi lebih lanjut Bapak, berkaitan dengan gangguan di satu tempat tersebut mudah2an dari sisi keteknisan,” kata Sripeni.

DPR Panggil Direksi PLN

Kejadian listrik padam di sebagian besar Pulau Jawa jadi atensi Komisi VII DPR. Komisi Energi itu akan memanggil direksi PLN Selasa untuk meminta penjelasan.

“Pimpinan Komisi VII mengundang direksi PLN. Karena posisi sekarang kan masih reses, jadi tidak mungkin manggil anggota. Jadi perwakilan pimpinan yang di Jakarta untuk hadir,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kepada wartawan, Senin (5/8/2019).

Anggota Komisi VII DPR Bara Hasibuan mengatakan mereka ingin mendengar kerja PLN dalam menangani listrik padam pada Minggu (4/8) kemarin. Bara menyebut situasi ini bersifat darurat.

“Walaupun masih dalam masa reses dan anggota-anggota berada di dapil mereka masing-masing, Komisi VII cepat merespons masalah ini dengan langsung memanggil direksi PLN. Ini adalah situasi emergency dan perlu response cepat dari semua pihak termasuk Komisi VII yang menangani soal-soal energy dan merupakan mitra PLN,” katanya.

“Untuk itu walaupun masih dalam masa reses kami cepat bertindak. Kami sangat concern dengan masalah ini dan terus memonitor perkembangan penanganan,” jelas dia.

Listrik padam di sebagian besar Pulau Jawa terjadi Minggu (4/8) sekitar pukul 11.45 WIB. Listrik baru menyala kembali malam harinya dengan jam yang berbeda.

Beberapa wilayah pada hari ini masih mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyambangi direksi PLN terkait kejadian listrik padam massal.

“Pertanyaan saya, Bapak-Ibu semuanya kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik, dan sudah bertahun tahun,” kata Jokowi saat meminta penjelasan dari direksi PLN di kantor PLN, Jakarta Selatan, Senin (5/8).

Tanggungjawab Menteri BUMN

Ridwan menyebut, Rini bertanggung jawab atas jajaran direksi PLN yang kini menjabat. “Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN. Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN,” ujarnya.

Menurutnya, Rini terkesan membiarkan manajemen PLN morat-marit setelah Dirut PLN Sofyan Basir terjerat kasus hukum di KPK. Saat ini posisi tersebut masih kosong dan sementara telah ditunjuk Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.

“Kenapa saya bilang ini tanggung jawab Menteri BUMN, karena dia membiarkan direksi PLN yang sudah kehilangan nakhkoda tidak melakukan perombakan signifikan. Dirut PLN harusnya diganti. Ini kan sekarang Plt Dirut, kewenangannya terbatas. Ini tanggung jawab Menteri BUMN, jadi bukan direksi PLN yang disalahkan ya. Menteri BUMN yang harus disalahkan karena tidak mengantisipasi,” sebutnya.

Ridwan menjelaskan jajaran direksi PLN terlihat kehilangan arah dalam tiap rapat dengan Komisi VII DPR. Kejadian listrik padam massal, menurut dia, akibat PLN saat ini tidak berani mengeksekusi program-program yang telah direncanakan.

“Ini saya melihat sejak 12 bulan terakhir, sejak dirut PLN Sofyan Basir jadi saksi di KPK, direksi PLN sudah tidak fokus kerjanya. Ini terlihat kalau rapat dengan Komisi VII DPR. Saling lempar-melempar, tidak ada yang berani ambil keputusan. Inilah akibatnya jaringan seharusnya sudah dikerjakan, ditenderkan tapi nggak ada berani yang mengerjakan,” kata Ridwan.

“Seandainya dikerjakan itu kerjanya cuma 3 bulan. Paling lambat 6 bulan. Harusnya sudah selesai dan tidak mesti sampai terjadi blackout seperti ini kalau dikerjakan dari kemarin. Padahal ini RUPTL 2019,” imbuh dia.

Karena itu, Ridwan menegaskan agar jajaran direksi PLN dirombak. Dia meminta Rini menempatkan orang-orang yang kompeten.

“Jajaran direksi PLN saya lihat nggak ada yang punya background menguasai jaringan transmisi, kan ada 12 orang ya tapi tidak ada. Rata-rata background-nya untuk distribusi, jadi untuk cari duit,” sebutnya.

“(Menteri BUMN) sekarang harus melakukan perombakan secara total dan mengangkat orang yang sesuai. The right man in the right place. Harus segera,” tegas Ridwan. (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts