Karhutla Marak, DPR Segera Panggil Menteri LHK Usai Reses

Metrobatam, Jakarta – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang marak di Sumatra dan Kalimantan. Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu memastikan pemanggilan dilakukan usai masa reses DPR.

“Segera kita panggil, kita desak untuk cari solusi,” kata Irawan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/8).

Read More

Diketahui DPR saat ini masih dalam masa reses sejak 26 Juli hingga 15 Agustus 2019. Irawan mengakui kondisi Karhutla di dua pulau terbesar di Indonesia itu sudah sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, kata dia, kondisi itu kerap berulang di tiap tahun saat musim kemarau tiba.

Dalam pemanggilan nanti, kata dia, DPR berencana mendesak Siti Nurbaya agar mekanisme penegakan hukum bagi pihak yang membakar hutan segera ditindak. Penindakan, kata dia, amat penting dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.

“Sikap presiden sangat jelas dan tegas. Tetapi tetap saja terus terjadi,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VII, Bara Hasibuan mengaku pihaknya tetap memantau perkembangan Karhutla di dua pulau tersebut. Meski reses, DPR terus memantau melalui pemberitaan dan laporan dari pemerintah daerah.

“Mereka (pemerintah) punya instrumen di daerah-daerah, namanya penegakan hukum itu. Perusahaan-perusahaan yang bandel bakar lahan, bisa juga sosialisasi kepada masyarakat agar tak membakar lahan,” kata Bara kepada CNNIndonesia.com.

Meski demikian, Bara mengklaim bahwa Karhutla yang terjadi di Indonesia pada tahun ini menurun drastis ketimbang tahun-tahun yang lalu. Presiden Jokowi dan jajarannya, kata dia, telah bersikap tanggap untuk mengantisipasi Karhutla agar tak masif pada tahun ini.

“Kita liat intensitas kebakaran lahan kali ini menurun kan, enggak mengganggu sampai Singapura kaya waktu dulu itu. Mungkin pemerintah sudah baik penanganannya,” kata Bara.

Seperti diketahui, Karhutla yang terjadi di beberapa titik di Pulau Kalimantan dan Sumatera tahun ini sudah mengkhawatirkan.

Di Kota Palangka Raya misalnya, papan monitor Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada Senin kemarin menunjukkan nilai ISPU dengan parameter PM10, partikel di udara berukuran kurang dari 10 mikron, sempat ada pada angka 650 atau sangat berbahaya.

Sedangkan menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada Senin pagi konsentrasi PM10 di Kota Palangka Raya sempat mencapai 148,10 µgram/m3, mendekati batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien sebesar 150 µgram/m3.

Siapa Saja Berhak Tangkap Pembakar Hutan

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menyebut tiap warga berhak melakukan tangkap tangan siapa saja yang kedapatan tengah membakar hutan. Tito menegaskan, para pelaku yang diamankan warga, agar kemudian segera diserahkan kepada kepolisian setempat. Tito menyebut langkah itu agar ada tindakan lebih tegas kepada per orangan maupun korporasi.

“Siapa saja berhak tangkap tangan, kemudian di serahkan kepada polisi. Termasuk juga saya minta kepada bapak panglima TNI kalau tertangkap tangan boleh dan terus diserahkan ke penyidik kepolisian setempat,” kata Tito Karnavian saat meninjau lokasi kebakaran hutan di Riau, Senin (12/9) dikutip Antara.

Tito mengatakan, mayoritas karhutla dipicu oleh ulah manusia. “Artinya disengaja, seperti melakukan land clearing (pembersihan lahan dengan membakar),” kata Tito.

Sementara itu dalam keterangan pers yang disampaikan Pelaksana Harian Kapusdatin BNPB Agus Wibowo, pagi ini Tito meninjau karhutla dalam rombongan bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB Doni Monardo kembali mengatakan bahwa karhutla di Riau sebanyak 99 persen karena tangan manusia. Solusinya, kata dia, melaksanakan operasi yang melibatkan pasukan gabungan dan bertugas melaksanakan pencegahan dan penertiban.

“Polri harus lebih berani dalam penegakan hukum,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, satgas juga berperan melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan menyentuh hati agar tidak membakar hutan.

“Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan bibit-bibit pohon dan polyback dari bahan singkong untuk di tanam,” kata dia menambahkan.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya juga meminta petugas terkait, baik di daerah hingga kepolisian lebih meningkatkan penegakan hukum, terutama para pemilik konsesi lahan. “Agar (pemilik konsesi) tidak main-main dengan pembakaran hutan” ucapnya.

Di tempat yang sama, Panglima TNI Hadi Tjahjanto memastikan pihaknya turut menambah bantuan personel guna membantu pemadaman hutan dari udara.

“Rencana pemadaman kebakaran hutan dengan menggunakan menggunakan Hercules” terang dia. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts