Metrobatam, Jakarta – Perkumpulan Angkutan Daring Indonesia (PADI) mengancam menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ancaman tersebut diungkapkan PADI menyusul kebijakan ganjil genap tanpa pengecualian, termasuk angkutan berbasis online.
Ketua PADI, Fahmi Maharaja mengatakan pihaknya ingin menyampaikan aspirasi terkait taksi online. Mereka meminta Anies membebaskan taksi online dari kebijakan pembatasan itu.
“Saya yakin kalau pemerintah tak mendengar, teman-teman akan turun ke Balai Kota. Untuk mengantisipasi ini, libatkan kita dan kita kasih usulan,” kata Fahmi kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/8).
Fahmi mengatakan, pendapatan para sopir taksi online pascapenerapan ganjil genap menjadi turun. Pada saat Asian Games 2018, kebijakan serupa sempat diterapkan, namun karena ada audiensi antara pemerintah dan taksi online maka saat itu diberikan keputusan terkait penggunaan stiker.
“Jika ganjil genap berlaku maka perjalanan kita akan lebih jauh, harga naik dan penumpang tidak akan naik kita lagi,” jelas Fahmi.
“Padahal kalau dibilang angkutan umum, kami juga angkutan umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018,” ungkap dia.
Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018 berbicara tentang Penyelenggaraan Angkutan Khusus. Disebutkan Fahmi dalam aturan ini, taksi online turut melakukan pemeriksaan dan mengurus surat izin berkala.
“Lalu apa bedanya kami dengan angkutan lain? Jangan pilih kasih, kami angkutan umum juga,” tegas dia.
Dari segi ekonomi, di hari biasa, kata Fahmi, para taksi online bisa menarik uang kira-kira Rp500 ribu per hari atau sekitar Rp6 juta per bulan. Angka ini belum termasuk bensin dan perawatan mesin yang mesti berkala.
“Belum juga yang lain rata-rata mereka masih cicilan mobil juga. Jadi pendapatan tadi bisa turun drastis. Ini kan masalah periuk orang,” jelas dia.
Fahmi meminta Anies dan untuk menyetujui penggunaan stiker kembali bagi taksi online yang sedang menjalani tugas.
“Kaya waktu di Asian Games saja, itu bisa kok (kebijakannya), kita minta pak Anies bisa lebih perhatikan ini,” tutup dia.
Sebelumnya, Anies bakal mempertimbangkan taksi online terbebas dari kebijakan ganjil genap. Anies mengatakan wacana itu sudah dibicarakan dengan pihak penyedia jasa transportasi online dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pekan lalu.
“Hari Jumat kemarin sudah bertemu dengan pengelola Grab. Saya bertemu Grab bersama dengan pak Kepala Dinas. Dan sekarang ini, Dinas Perhubungan dan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaan,” kata Anies di IRTI Monas, Jakarta, Senin (12/8).
Rencananya, DKI akan memberikan tanda bagi taksi online yang akan dibebaskan ganjil genap. Tanda khusus diberikan mengingat pelat taksi online selama ini masih berwarna hitam, sama pada mobil pribadi pada umumnya.
“Supaya kendaraan-kendaraan yang bekerja sebagai angkutan, nanti memiliki tanda. Makanya pada saat kemarin salah satu dikecualikan adalah mobil dengan pelat nomor berwarna kuning,” jelas Anies. (mb/cnn indonesia)
