Komisi I DPRD Kota Batam Tolak Perda Parkir Direvisi

Wakil ketua komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein ( Foto : FB)

Metrobatam.com, Batam – Komisi I DPRD Kota Batam menyatakan penolakan atas rencana Walikota Batam, Muhammad Rudi yang meminta DPRD Kota Batam agar melakukan pengkajian ulang kembali Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam nomor 3 tahun 2018, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

Hal yang akan dikaji ulang itu adalah mengenai aturan drop off 15 menit atau menurunkan penumpang mobil atau motor pada lokasi parkir khusus, yaitu seperti di mall, bandara dan pelabuhan, karena membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari parkir rendah.

Read More

Wakil ketua komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein mengatakan bahwa dia tidak sepakat kalau Perda itu diralat atau dikaji ulang lagi, sebab sebelum membuat Perda itu sudah dilakukan pengkajian terlebih dahulu dan sudah menghabiskan banyak uang pemerintah hingga ratusan juta.

Selain itu, membuat Perda itu bukan gampang, selain menghabiskan uang yang banyak juga menghabiskan waktu lebih kurang tiga bulan untuk prosesnya, belum lagi melakukan kunjungan ke daerah yang sudah mempunyai Perda itu atau kedaerah yang memiliki kondisi yang hampir sama.

“Kalau memang PAD parkir rendah dan tidak sesuai dengan target, maka titik-titik parkir itu harus dikelola dengan baik dan tertata. Yakni seperti titik parkir yang berada disepanjang jalan yang ada di Kota Batam,” ujar Harmidi kepada awak media, saat dijumpai di ruangan kerjanya, Selasa (6/8).

Lanjutnya, penghasilan dari titik-titik parkir di pinggir jalan itu tidak sesuai dengan target yang diharapkan, hal itu dikarenakan banyak setoran-setoran dari parkir itu tidak jelas, kurang pengawasan dan koordinir dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam dalam mengeluarkan izinnya.

Salah satu bukti kurangnya pengawasan dari Dishub Kota Batam itu adalah, banyak para juru parkir itu yang tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan, waktunya juga tidak sesuai, dimana pukul 02: 00 WIB malam pun juga ada jukir di pingir jalan itu.

Dilihat dilapangan bahwa yang memegang parkir di pingir jalan itu dikoordinir oleh oknum-oknum tertentu, dimana dalam satu orang itu memegang belasan titik parkir.

“Sementara bagi masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan pekerjaan tidak dikasih dan tidak dikeluarkan izinnya, tapi ada juga yang hanya melalui telfon saja izinnya langsung dikelurkan, izin yang dikeluarkan cuma modus saja,” ungkapnya.

Menurut Harmidi, kalau memang pemerintah Kota Batam ingin meningkatkan PAD Kota dari retribusi parkir, maka sebaiknya parkir itu tidak dikelola oleh Dishub lagi, tapi harus dikelola oleh salah satu perusahaan swasta dan Pemerintah hanya meminta setoran saja sesuai dengan kesepakatan.

“Kalau masih Dishub yang mengelolanya maka setorannya tidak jelas dan target tidak akan bisa tercapai sebab mengeluarkan izin asalan saja dan setorannya tidak jelas,” pungkasnya.

Ditambahkan oleh Anggota komisi I DPRD Kota Batam, Jurado Siburian mengatakan jangan beralasan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari retribusi parkir karena Perda drop off 15 menit.

Alasan itu tidak benar, yang ada hanyalah para pengusaha parkir dengan adanya Perda itu tidak banyak mendapatkan keuntungnya.

Kalau memang ada niat baik dari Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam untuk meningkatkan PAD maka titik parkir yang ada harus dimaksimalkan.

“Saya adalah salah satu anggota Pansus dalam pembentukan Perda parkir itu dulu. Saya yakin permintaan peninjauan ulang Perda Parkir ini adalah permintaan dari pengusaha parkir, sehingga langsung diakomodir,” ungkapnya.

Dikatakan Jurado, drop off 15 menit itu adalah untuk membantu masyarakat, dimana sebelum ada Perda nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir itu, masyarakat masuk sebentar saja dan tanpa ada memakirkan kendaraan harus membayar uang parkir, itu sangat merugikan masyarakat.

PAD parkir itu bukan hanya dari parkir khusus saja, tapi ada lagi parkir umum, jadi jangan membuat alasan kurangnya PAD parkir karena ada perda drop off, itu tidak benar.

“Kalau parkir umum dikelola dengan baik maka PAD retribusi dari parkir pasti akan meningkat. Suatu contoh adalah di SP Plaza Batu Aji, Fanindo dan Tiban Center. Apabila daerah itu dibuat parkir khusus maka penghasilannya akan banyak, PAD bertambah dan juga akan menyerep tenga kerja,” ucap ketua DPK PKPI Batam itu.

Ditegaskannya, bahwa dia selaku wakil rakyat tidak setuju Perda parkir itu direvisi lagi, karena itu sudah disepakati bersama dari pansus parkir dan tim hukum Pemko Batam dan draf pembentukan Perda itu adalah dari Pemko Batam sendiri, DPRD cuma membahasnya saja.

“Sekarang ini yang harus dilakukan oleh Pemko Batam bukan mempermasalahkan drop off itu, tapi mengelola titik parkir yang yang ada secara baik dan benar Dishub, baik itu titik yang lama maupun yang baru-baru,” bebernya.

 

(sumber : haluankepri)

Loading...

Related posts