Pansel: Ada Upaya Jegal Calon dari Luar KPK Pakai Isu LHKPN

Metrobatam, Jakarta – Anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Hendardi mempertanyakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang meributkan masalah penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para peserta seleksi.

Hendardi mengatakan pada seleksi empat tahun lalu, para aktivis antikorupsi itu tak mempermasalahkan kewajiban melampirkan LHKPN saat awal pendaftaran seleksi Capim KPK.

Read More

“Empat tahun lalu juga begitu. Empat tahun lalu mereka enggak ributin ini. Kenapa sekarang diributin? Karena LHKPN itu laporannya ke KPK,” kata Hendardi di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/8).

Hendardi menuding Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berupaya menjegal calon lain yang tak berasal dari unsur KPK dengan memakai isu LHKPN. Pasalnya, kata Hendardi, calon peserta dari unsur KPK tentu sudah lapor LHKPN, karena sudah menjadi kewajiban.

“Jelas orang-orang yang berasal dari unsur KPK, sudah siap dengan itu semua. Ini cara lain untuk menjegal calon lain. Itu enggak adil dong,” ujarnya.

Hendardi menyatakan Pansel Capim KPK sudah menempatkan LHKPN sebagai syarat bagi calon pimpinan lembaga antikorupsi. Menurutnya, para peserta wajib membuat pernyataan di atas materai terkait pelaporan LHKPN ketika sudah resmi terpilih.

“Kan syaratnya kami katakan, membuat surat pernyataan apabila terpilih. Jadi, buat apa sekarang kami capek-capek. Banyak urusan kami, kan harus lihat yang lainnya, kami enggak mau didikte sama yang begitu,” tuturnya.

Hendardi menyebut Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi itu juga mencoba menginterpretasikan lain soal aturan LHKPN. Ia mengatakan merujuk UU KPK, pelaporan harta kekayaan berlaku bagi mereka yang terpilih dan resmi dilantik sebagai pimpinan KPK secara definitif.

“Kenapa sekarang baru diributin? Karena mau jegal orang-orang di luar KPK. Karena unsur KPK sudah pasti, sebagai pekerja KPK, anda sudah harus membuat LHKPN. Itu jelas,” ujarnya.

27 Orang Sudah Lapor LHKPN

KPK mengatakan masih ada beberapa calon pimpinan (capim) KPK yang dinyatakan lolos tes psikologi belum menyetorkan LHKPN. KPK mencatat dari 40 capim KPK hanya 27 orang yang sudah ada data LHKPN-nya.

“Dari identifikasi hari ini kami menemukan masih ada calon yang sebenarnya wajib lapor LHKPN tapi belum pernah melaporkan kekayaannya. Dan kalau dilihat dari data yang ada jadi yang sudah melaporkan kekayaannya ada 27 orang,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Febri mengatakan sebaran kekayaan capim yang sudah memiliki data LHKPN itu beragam. Kekayaan pada capim KPK itu mulai yang terendah Rp 43 juta hingga tertinggi Rp 19,3 miliar.

“Sebaran kekayaan yang kami lihat dari 40 calon itu yang terbanyak adalah dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 10 miliar. Lebih dari 80 persen calon pimpinan KPK itu sebaran kekayaannya Rp 1 miliar sampai dengan Rp 10 miliar atau 22 orang. Kekayaan yang paling kecil yang tercatat di laporan kami adalah Rp 43 juta dan yang terbesar adalah Rp 19,6 miliar,” sebutnya.

Febri mengatakan ada satu calon capim KPK yang diduga mengalami salah input data saat mengisi LHKPN. Sebab, capim tersebut memiliki kekayaan lebih dari Rp 1 triliun.

“Ada satu calon yang kami lihat dari pelaporan yang diinput oleh calon tersebut ketika menjadi penyelenggara negara, itu kekayaannya lebih dari Rp 1 triliun. Kami duga ini diakibatkan kesalahan input dari yang bersangkutan terkait dengan harga dan kepemilikan tanah,” ucapnya.

Namun Febri tidak menjelaskan secara detail identitas capim KPK itu. Terkait hal itu, KPK sudah meminta klarifikasi yang bersangkutan namun belum ada balasan. Febri mengatakan KPK masih membuka kesempatan untuk satu capim KPK yang diduga salah input data tersebut.

“Saya kira, jika calon tersebut masih ingin melakukan perbaikan dan pengecekan lagi, input itu sangat memungkinkan di mekanisme pelaporan LHKPN secara elektronik yang ada saat ini karena itu bagian dari proses klarifikasi. Dugaan kami ada kesalahan input, jadi input ini dari pihak penyelenggara negara ya. Penyelenggara negara kan sekarang dengan mudah bisa membuat akun e-LHKPN dengan persyaratan yang ada, termasuk data-data yang ada kemudian menginput nilai tanah atau nilai aset yang di sana,” kata Febri.

KPK berharap kepada Pansel mempertimbangkan soal kepatuhan laporan LHKPN para capim KPK. Sebab, menurut Febri, terkait kepatuhan LKHPN capim KPK itu diatur di Pasal 20 huruf k Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 serta dengan tegas disebut bahwa pimpinan KPK itu salah satu syaratnya adalah memiliki integritas yang tidak tercela salah satunya sebagai penyelenggara negara harus memiliki kepatuhan melaporkan LHKPN.

“Kalau ada tidak mematuhi aturan tersebut tentu saja hal ini perlu dikoreksi oleh panitia seleksi sehingga tidak tepat untuk diloloskan pada tahap yang berikutnya. Jadi kami harapkan itu bisa jadi pertimbangan yang serius bagi panitia seleksi dan KPK akan membantu melalui proses rekam jejak para calon ini,” ucapnya. (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts