Polri Sebut Ada Teroris Buat Lembaga untuk Kumpulkan Dana dari Masyarakat

Metrobatam, Jakarta – Polri menyebut ada sejumlah cara yang dilakukan kelompok teroris untuk mengumpulkan dana. Salah satunya adalah dengan membuat lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat yang seolah-olah digunakan untuk kegiatan masyarakat.

“Dari beberapa perusahaan atau kebun yang diolah sama mereka masuk ke rekening itu, dia juga menarik kepada masyarakat, dengan menggunakan pola-pola seperti lembaga-lembaga masyarakat yang menghimpun (dana) masyarakat untuk kepentingan masyarakat,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Presetyo di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Read More

“Padahal dana tersebut bukan untuk kepentingan umat, tapi digunakan untuk kepentingan organisasi dia dan juga digunakan untuk- tidak menutup kemungkinan- membeli beberapa bahan-bahan yang dirakit jadi bahan peledak,” imbuhnya.

Polri belum merinci lembaga apa yang menjadi wadah kelompok teroris untuk menghimpun dana. Saat ini polisi masih memilah-milah lembaga tersebut.

“Ada beberapa, ini lagi dipisahkan oleh Densus mana yang masuk dalam lembaga masyarakat jaringan JI, mana yang jaringan JAD,ini masih dipilah-pilah,” ujarnya.

Polri juga bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana tersebut. Lembaga yang terbukti menyalurkan dana kepada kelompok teroris akan diblokir rekeningnya.

“Kita tetap kedepankan asas praduga tak bersalah dulu. Ketika memang cukup kuat bukti bahwa secara individu maupun kelompok mereka masuk dalam jaringan JI dan JAD, dan sudah sangat jelas mereka akan merencanakan aksi terorisme, maka bisa bekerja sama dengan PPATK dan perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening tersebut dan dilakukan penyitaan agar tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok tersebut,” ucap Dedi.

Dedi mengimbau masyarakat agar cermat dalam menyalurkan dana kemanusiaan. Dia juga mengatakan lembaga kemanusiaan harus melakukan audit publik agar tak terjadi penyelewengan.

“Masyarakat harus betul-betul mampu melakukan klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap semua perusahaan dan LSM yang meminta bantuan untuk ikut serta misalnya dalam kegiatan kemanusiaan. Itu harus ada audit publik, kalau tidak diaudit publik perusahaan tersebut rawan untuk diselewengkan,” tuturnya. (mb/detik)

Loading...

Related posts