Terkait Izin FPI, Mendagri: Aturan Menyangkut Ideologi Negara harus Ditepati

Metrobatam, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pihaknya sedang mengevaluasi AD/ART hingga kegiatan FPI. Dia mengatakan prosedur ini diterapkan prosedur ini diterapkan kepada semua ormas yang hendak mengajukan perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas.

“Secara prinsip ada 400 (ribu) lebih ormas yang mengajukan SKT ini yang diperpanjang maupun yang tidak. Sama juga, semua sama. Administrasi kita cek, AD/ART kita cek, dan evaluasi kegiatan selama ini,” kata Tjahjo saat ditemui di kompleks Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Read More

Dia mempersilakan FPI untuk melengkapi syarat perpanjangan izin SKT yang belum selesai. Diketahui, ada lima syarat yang belum dipenuhi FPI dalam pengurusan perpanjangan izin ini.

Kelima syarat yang perlu dilengkapi itu adalah penomoran surat permohonan untuk perpanjangan SKT; tanda tangan petinggi FPI di AD/ART; surat pernyataan untuk melaporkan kegiatan; pernyataan bahwa lambang, bendera, dan atribut yang dimiliki bukan milik organisasi lain; serta rekomendasi dari Kementerian Agama.

Tjahjo mengatakan poin-poin tersebut ialah syarat administrasi yang harus dilengkapi. Namun Kemendagri tetap akan menjalankan prosedur evaluasi AD/ART hingga kegiatan FPI.

“Silakan (urus persyaratan). Itu karena ada permasalahan administrasi yang harus dituntaskan. Kemudian tahapan dari tim Dirjen Polpum juga mengevaluasi. Apa lagi FPI juga sudah mengatakan dapat SKT atau tidak itu nggak ada masalah. Silakan saja,” kata Tjahjo.

“Tapi tugas kami adalah secara administrasi mengevaluasi, khususnya AD/ART. Yang kedua adalah kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan FPI selama ini,” sambungnya.

Tjahjo mengatakan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan ormas yang ada tidak melenceng dari ideologi negara, yaitu Pancasila. Dia mengatakan negara membuka diri terhadap kritik. Namun dia meminta tidak ada pihak yang melakukan fitnah atau menghujat negara yang telah membuka diri terhadap kritik.

“Silakan mau demo, mau mengajukan izin, mau mengkritik. Tidak hanya FPI, semua ormas, karena setiap warga negara berhak untuk berhimpun, berormas, berpartai. Itu hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Tetapi aturan-aturan yang menyangkut ideologi negara ya harus ditepati dengan baik,” tegasnya.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) tak hanya menelaah perpanjangan SKT FPI, tapi juga sekitar 400 ribu ormas yang terdata di Kemendagri dan Kemenkum HAM. Setiap kali izin SKT ormas tersebut habis, penelaahan akan dilakukan. Pengecekan termasuk apakah AD/ART ormas tersebut menerima Pancasila.

“Itu pasti SKT-nya, kalau habis masa berlaku ya, semua dicek betul. Khususnya yang menyangkut AD/ART, menerima Pancasila atau tidak. Itu saja intinya,” ucap Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Kalau Ikut Aturan Pasti Izin Diterbitkan

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali meminta FPI mengikuti aturan dan memenuhi persyaratan untuk perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jika persyaratan dipenuhi, Kemendagri disebut akan mengeluarkan perpanjangan SKT tersebut.

“Bukan cuma Komisi II, seluruh rakyat Indonesia pastilah, taati aturan di dalam UU. Persyaratannya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, misalnya. Sembilan yang diini (dipenuhi), satu tidak (dipenuhi), pasti itu jadi pertimbangan. Nggak usah susah-susah, penuhi persyarataan. Kalau dipenuhi, saya yakin Kemendagri akan (keluarkan izin),” kata Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Menurut Amali, sudah ada ketentuan dalam UU Keormasan yang harus dipenuhi setiap ormas. Jika semua persyaratan dipenuhi dan sesuai dengan aturan, dia yakin pemerintah akan menerbitkan izin perpanjangan SKT.

“Persyaratanya kan ada tuh dalam UU Keormasan harus apa, harus apa, harus apa, ya udah penuhi aja itu. Kan tidak mungkin kalau tidak memenuhi syarat kemudian dipaksakan untuk… atau ada yang memenuhi syarat kemudian tidak bisa,” ujar Amali.

“Makanya saya bilang kalau sesuai dengan aturan, persyaratannya, ya pasti pemerintah akan terbitkan izinnya. Tetapi kalau tidak, ya pastinya kan ada undang-undangnya, kecuali undang-undangnya berubah,” lanjut dia.

Diketahui, ada lima syarat yang belum dipenuhi FPI dalam pengurusan perpanjangan izin ini. Kelima syarat yang perlu dilengkapi itu adalah penomoran surat permohonan untuk perpanjangan SKT; tanda tangan petinggi FPI di AD/ART; surat pernyataan untuk melaporkan kegiatan; pernyataan bahwa lambang, bendera, dan atribut yang dimiliki bukan milik organisasi lain; serta rekomendasi dari Kementerian Agama.

FPI mengaku sudah mengurus syarat-syarat yang kurang untuk perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). FPI menuturkan pihaknya sedang memproses kelengkapan syarat yang diminta Kemendagri.

“Sudah kita urus dan dalam proses,” kata Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman saat dihubungi detikcom, Kamis (1/8).

Munarman menuturkan salah satu syarat yang sedang diurus yakni rekomendasi dari Kemenag. Munarman mengatakan saat ini FPI hanya tinggal menunggu keputusan Kemendagri dan Kemenag yang memiliki wewenang.

“Salah satunya adalah rekomendasi Kementerian Agama. Nah, ini kan kementerian yang punya wewenang mengeluarkan. Jadi kami menunggu saja, ucap Munarman. (mb/detik)

Loading...

Related posts