Kapolri Dalami Keterlibatan Pihak Asing, Gubernur Minta Jangan Tangkap yang DemoPapua

Metrobatam, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol, Tito Karnavian, mengakui ada kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi anarkis di Papua dan Papua Barat, memiliki hubungan dengan pihak asing, terutama, organisasi di luar negeri.

“Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional,” kata Tito seperti yang dikutip dari Antara, Minggu (1/9).

Read More

Kata Tito, Polri saat ini Polri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut.

Menurut Tito pihak-pihak yang diduga menggerakan kericuhan di Papua sudah diketahui.

“Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti (terlibat), akan ditindak secara hukum,” ucapnya, menegaskan.

Saat ini, Tito melanjutkan, kondisi di Papua dan Papua Barat sudah terkendali.

“Sudah relatif aman ya,” ujarnya.

Sebanyak 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri, menurut Tito telah diperbantukan untuk menjaga wilayah timur Indonesia itu.

Mereka disebar di beberapa titik di antaranya Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Manokwari, Sorong dan Fakfak.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal juga menduga bahwa ada kaitan antara kelompok-kelompok lokal dengan pihak luar. Namun Iqbal enggan mengungkap pihak-pihak tersebut.

“Intinya enggak bisa juga kami sampaikan di sini,” kata Iqbal.

Ia memastikan Kepolisian Republik Indonesia akan menjamin situasi keamanan di Papua.

Iqbal juga meminta agar masyarakat tidak terpancing berbagai provokasi yang dapat menimbulkan kerusuhan. “Kerusuhan yang sudah terjadi, jangan terulang lagi,” ujar Iqbal.

Minta Aparat Tak Tangkap yang Demo

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak melakukan penangakapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi demonstrasi atau penyampaian pendapat di berbagai wilayah.

Aparat TNI dan Polri, menurutnya, harus mengedepankan pola penanganan yang persuasif dan sebisa mungkin menghindari tindak kekerasan.

“(TNI dan Polri) sebisa mungkin menghindari penanganan secara kekerasan serta tidak melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat,” kata Lukas dalam imbauannya yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (1/9).

Namun, dia menyerahkan kepada aparat keamanan untuk menindak tegas. masyarakat yang bertindak di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum saat berdemonstrasi.

Lukas berkata tindakan tegas yang diambil, harus sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Lebih dari itu, dia mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban selama melakukan aksi demonstrasi, dengan tidak merusak fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah, hingga bangunan-bangunan milik masyarakat.

Lukas mengimbau masyarakat Papua yang ingin melakukan aksi demonstrasi untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan lebih dahulu.

Menurutnya, hal ini penting demi menghindari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan atau menunggangi aksi demonstrasi dengan kepentingan pribadi.

“Mari kita bersama-sama dengan prinsip kasih menembus perbedaan untuk melakukan perubahan Papua demi kemuliaan rakyat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Lukas.

Dia menambahkan, pemerintah harus segera menyelesaikan kasus hukum berkaitan dengan pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh oknum-oknum masyarakat atau aparat saat berada di dalam asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Polda Metro Jaya telah menangkap dana menetapkan sebanyak delapan orang sebagai tersangka terkait insiden pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi demonstrasi di Istana Merdeka, Rabu (28/8) lalu.

Salah satu sosok yang ditangkap adalah juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta. Polisi menjerat seluruh tersangka dengan Pasal Pasal 106 juncto pasal 87 dan atau pasal 110 KUHP tentang tindak pidana makar. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts