Kapolri dan Panglima TNI Bakal Berkantor di Papua

Metrobatam, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berencana terbang ke Papua sore ini. Tujuan mereka ke sana untuk melakukan pengendalian dan dialog dengan beberapa tokoh penting di Papua. Bahkan, rencananya mereka akan berkantor sementara di sana selama 4-10 hari.

“Kapolri (Tito Karnavian), Panglima TNI (Hadi Tjanjanto), dan beberapa pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri akan berangkat hari ini. Rencana pukul 16.00 WIB untuk melakukan beberapa pengendalian dan juga dialog dengan beberapa tokoh yang dianggap sangat penting,” kata Kadiv Humas Mabes Polri M. Iqbal di Kantornya, Jakarta, Senin (2/9).

Read More

Iqbal menjelaskan kehadiran petinggi dua institusi tersebut tidak lain ialah untuk memberikan jaminan keamanan agar situasi dan kondisi kembali tenang. Selain juga agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa was-was. “Walaupun saat ini (kondisi) relatif kondusif,” ujarnya.

Terkait pihak asing dibalik kerusuhan Papua, Iqbal mengatakan pihaknya masih bekerja dengan melakukan pendalaman. Dalam hal ini, kata dia, Polri juga berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri.

Atas dasar itu, dia belum bisa memberikan informasi siapa saja pihak asing yang dimaksud. “Kita memetakan itu, kita sedang bekerja dengan kementerian dan lembaga terkait,” katanya.

Iqbal menambahkan saat ini terdapat sekitar 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri di Papua dan Papua Barat. Ia mengklaim pihaknya senantiasa melakukan pendekatan kemanusiaan dan dialog merespons setiap demonstrasi yang ada.

“Kita sementara ini yakin dengan tindakan persuasif yang kita lakukan,” kata dia.

Kendati begitu, terang Iqbal, Kepolisian akan tegas menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Sementara itu Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan rencana ia berkantor di Papua untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

“Tergantung perkembangan situasi di sana,” kata Panglima TNI seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin.

Hadi mengaku ingin memantau situasi di Papua terkini dari jarak lebih dekat secara fisik akan sangat memudahkan dalam proses pengambilan keputusan.

“Karena itu, kami akan berkantor di sana dan berapa lamanya tergantung perkembangan situasi,” ujarnya, menegaskan.

Tentang dugaan keterlibatan asing dibalik aksi unjuk rasa pada Kamis (29/8) yang berujung anarkis, Panglima TNI mengatakan,”Intelijen lebih paham,”.

Terkait dengan pengamanan Papua terkini, saat ini tercatat sekitar 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri diperbantukan untuk menjaga wilayah di timur Indonesia tersebut.

Mereka disebar di beberapa titik di antaranya Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Manokwari, Sorong dan Fakfak.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian sudah memerintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat tentang larangan demonstrasi di dua wilayah itu.

Menurutnya larangan itu harus dikeluarkan demi menghindari potensi aksi anarkis yang awalnya bermula di Manokwari dan Jayapura itu.

“Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9).

Istana Tuding Benny Wenda

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada keterlibatan kelompok asing terkait serangkaian kerusuhan di Papua. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membenarkan hal itu dan menyebut salah satu pelaku adalah tokoh separatis Papua Benny Wenda.

“Ya jelas Benny Wenda, dia memobilisasi people mass. Memobilisasi informasi yang miss, nggak benar. Dia lakukan, di Australia-lah, di Inggris-lah,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Moeldoko menuturkan masalah tersebut merupakan masalah politik. Dia menyebut pemerintah akan melakukan pendekatan politik terhadap Benny Wenda yang saat ini tinggal di Inggris.

“Ini persoalan politik, jadi pendekatannya politik. Nggak bisa pendekatannya militer. Lebih politik, karena dia bergerak di peran politik,” tutur Moeldoko.

oeldoko menyebut NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Dia meyakini setiap persoalan, termasuk di Papua, ada jalan keluarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku hasil intelijen menunjukkan ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. Saat ini Polri berkoordinasi dengan para stakeholder, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk menyikapi keterlibatan pihak asing tersebut.

“Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional. Jadi kita harus menanganinya memang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu dan jaringan intelijen,” kata Tito seusai acara HUT Polwan ke-71 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9). (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts