Istana Minta Dukungan AS Jaga Kedaulatan Indonesia di Papua

Metrobatam, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) untuk menangani gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dia mengklaim AS juga sudah sepakat membantu Indonesia mempertahankan Papua.

Hal itu disampaikan Moeldoko usai menerima Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David R. Stilwell, di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/9).

Read More

“Yang sama-sama kami inginkan adalah kami juga ingin support (dukungan) Amerika atas kondisi yang terjadi di Papua. Dan beliau (David R. Stilwell) sangat support tentang kedaulatan,” kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu berharap dukungan yang diberikan AS ini tak hanya yang bersifat diplomatik, tetapi juga dalam hal menjaga situasi keamanan. Moeldoko menyebut pada intinya AS sudah mau memberikan dukungan penuh kepada Indonesia dalam mempertahankan Papua.

“(Dukungan) dari segala sisi lah, dari sisi diplomatik, menjaga situasi bersama, karena kita sama-sama Amerika juga memiliki kegiatan di sana (Papua),” ujarnya.

Moeldoko menegaskan bahwa Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia meminta semua pihak tak meributkan soal desakan kemerdekaan Papua.

“Kan NKRI final sudah, ngapain ribut bicara itu. Semua persoalan sudah diselesaikan. Persoalan integrity negara sudah disepakati. No Way. NKRI harga mati kan gitu,” tuturnya.

Pensiunan jenderal bintang empat itu memastikan kondisi di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur-angsur membaik. Namun, kata Moeldoko kondisi di Bumi Cendrawasih diperburuk dengan penyebaran hoaks alias berita bohong.

“Jadi banyak lagi media sosial yang hoaks-hoaks seperti itu,” katanya.

Gelombang protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat pada pertengahan hingga akhir Agustus lalu. Semua itu terjadi buntut dari ujaran rasialisme yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus.

Sejauh ini, pemerintah dan Kepolisian mengklaim kondisi sudah berangsur kondusif. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga ingin berkantor di Papua untuk sementara.

Itu dilakukan agar proses dialog dengan masyarakat setempat dapat berjalan intensif. Tentu demi meredamkan situasi yang memanas sejak beberapa pekan lalu.

Polri Identifikasi Kelompok Asing

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengidentifikasi kelompok asing yang ikut berperan dalam aksi unjuk rasa berujung rusuh di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat. Saat ini Polri tengah mendalami melalui media sosial maupun informasi di lapangan.

“Semua sedang kami dalami ya, kemudian sudah kita profiling (identifikasi), khususnya yang ada di media sosial ya, baik di akun-akun maupun informasi yang kita dapat di lapangan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/9).

Namun, Dedi belum bisa menyampaikan siapa saja para pihak asing yang diduga berperan dalam kerusuhan di Bumi Cendrawasih. Dedi menyebut pihaknya belum bisa melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang berada di luar negeri.

“Kami belum berani menyebutkan di sini, sekali lagi Polri bekerja sesuai fakta hukum, dan kami belum bisa melakukan tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang berada di luar negeri, karena locus, tempus, dan perbuatan melawan hukum di sana,” ujarnya.

Dedi melanjutkan pihaknya juga terus memantau aktivitas di media sosial selama gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Sejauh ini, kata Dedi, pihaknya menemukan sekitar 52 ribu konten berisi hoaks alias kabar bohong.

“Sampai saat ini konten-konten hoaks ada 52 ribu, kita bekerja sama dengan Kemenkominfo, Badan Siber untuk melakukan breakdown ke akun-akun tersebut,” tuturnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuktikan tuduhan keterlibatan pihak asing dalam upaya provokasi di kerusuhan Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pembuktian tersebut penting agar tuduhan itu tidak menjadi fitnah.

“Apa yang diomongkan Kapolri harus dibuktikan. Kalau Kapolri omong ada asing namun tidak bisa dibuktikan, ini jadi fitnah,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (2/9).

Dia mendesak Tito harus segera melakukan proses pembuktian terkait tuduhan keterlibatan pihak asing dalam upaya provokasi pada kerusuhan Papua dan Papua Barat dibuktikan Tito.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, Tito akan mendegradasi jabatannya sebagai Kapolri bila tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut.

“Seharusnya kalau sudah omong dibuktikan kebenarannya, kalau kebenarannya tidak bisa dibuktikan, ini kapasitas Kapolrinya jadi downgrade-lah,” tutur Desmond.

Sebelumnya, Tito menyebut kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi kerusuhan di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan pihak asing, terutama, organisasi di luar negeri.

“Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional,” kata Tito dikutip Antara, Minggu (1/9).

Jenderal bintang empat itu berkata, Polri tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini untuk menangani masalah tersebut.

Menurutnya, pihak-pihak yang diduga menggerakkan kericuhan di Papua sudah diketahui. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts