Komisi I Dukung Langkah Pemerintah Lakukan Pembatasan WNA di Papua

Metrobatam, Jakarta – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mendukung upaya pemerintah membatasi akses warga negara asing (WNA) ke Papua dan Papua Barat menyusul gelombang demonstrasi di daerah itu yang berujung kerusuhan beberapa hari terakhir.

“Saya mendukung seluruh langkah yang diambil pemerintah,” kata Kharis merespons rencana pemerintah membatasi akses WNA di Papua dan Papua Barat, saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (3/9).

Read More

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya menyatakan pemerintah membatasi akses warga negara asing ke Papua dan Papua Barat.

Dia memastikan situasi di Papua saat ini tidak lagi leluasa terbuka bagi warga negara asing.

“Dalam keadaan seperti ini, Papua dan Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana,” ujar Wiranto, kemarin.

Komisi I, kata Kharis, mendorong pemerintah bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi gejolak di Papua belakangan ini.

Ia lantas berkaca pada peristiwa Timor Timur yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 2002 silam. Timor Timur kini menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste.

Kharis menegaskan DPR tak ingin kasus Timor Timur terulang. “Kita kehilangan satu provinsi, artinya sejengkal tanah pun jangan sampai terlepas, artinya harus ada upaya persuasif yang baik,” kata dia.

Selain itu, Kharis menyatakan Komisi I selalu terbuka untuk membantu pemerintah bila membutuhkan peranan DPR dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Dari kerusuhan kemarin kita jaga kembali suasana kondusif. Setelah normal kembali masyarakat normal, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata dia

Politikus PKS itu menambahkan Komisi I akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan soal kerusuhan di Papua yang marak belakangan ini.

Hal itu bertujuan agar semua pihak bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi di Papua.

“Kami akan rapat pada hari Kamis dengan Panglima TNI, Menhan, Menlu, BIN, dan Menkominfo. Sekalian karena kemarin di sana ada pemblokiran akses sosial media,” kata dia.

Ketua DPR Dukung Langkah Pemerintah

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah pemerintah itu. “Mendukung upaya pemerintah dan pihak penegak hukum dalam pembatasan sementara akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat,” kata Bamsoet kepada wartawan, Selasa (3/9/2019).

Bamsoet juga mendorong pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk berdiplomasi dalam memberikan pemberitahuan kepada negara lain atas kebijakan melarang WNA memasuki Papua dan Papua Barat. Hal itu, guna menghindari adanya penderpotasian.

“Mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk berdiplomasi dalam memberikan pemberitahuan kepada negara lain atas pembatasan sementara WNA masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat, guna menghindari adanya WNA yang dideportasi dari pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, Politikus Golkar itu meminta kepolisian bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap pihak-pihak asing yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

“Mendorong Pemerintah untuk terus mengupaya kedamaian di Papua dan Papua Barat guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat kericuhan tersebut sudah menyebabkan keresahan di masyarakat,” kata Bamsoet.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan saat ini pemerintah melakukan pembatasan warga negara asing (WNA) ke Papua. Wiranto mengatakan pembatasan berkaitan dengan situasi keamanan di Papua.

“Untuk sementara kan sebentar aja kita akan membatasi. Membatasi itu bukan berarti tidak sama sekali. Tentu ada filter-filter tertentu yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah keselamatan, dan sebagainya,” kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). (mb/detik)

Loading...

Related posts