KPK: Bupati Muara Enim Terima Suap Rp 13,9 M

Metrobatam, Jakarta – KPK menyebut Bupati Muara Enim Ahmad Yani diduga menerima suap berkaitan dengan pekerjaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Ahmad pun ditetapkan sebagai tersangka.

“Dalam OTT ini KPK mengamankan uang USD 35 ribu yang diduga sebagai bagian dari fee 10 persen yang diterima Bupati AYN (Ahmad Yani) dari ROF (Robi Okta Fahlefi),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2019).

Read More

Robi adalah pihak swasta yang diduga memberikan suap ke Ahmad dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu,KPK menetapkan seorang tersangka lain, yaituElfinMuhtar, Kepala Bidang Pembangunan JalandanPPK diDinasPUPR KabupatenMuaraEnim.

Selain uang USD 35 ribu, KPK menduga Ahmad pernah menerima uang sebelumnya dengan total Rp 13,4 miliar. Basaria menyebut uang Rp 13,4 miliar terkait berbagai paket pekerjaan di lingkungan kabupaten itu.

Akibat perbuatannya, Ahmad dan Elfin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Punya Enam Mobil

KPK menangkap tangan Bupati Muara Enim H. Ahmad Yani pada Senin (3/9) malam. Selain Yani, KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu juga mengamankan tiga orang lainnya dari pejabat dinas di Kabupaten Muara Enim dan pihak swasta.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) tahun 2018, Yani memiliki harta kekayaan sebanyak Rp4.725.928.566. LHKPN itu diserahkan ketika ia mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Muara Enim dalam Pilkada 2018.

Secara rinci ia memiliki harta tidak bergerak berupa tujuh bidang tanah serta dua bidang tanah dan bangunan senilai Rp2.595.000.000.

Ia juga tercatat memiliki harta bergerak berupa alat transportasi yakni enam mobil dan satu buah motor senilai Rp885.000.000.

Selain itu ia memiliki harta bergerak lain senilai Rp350.000.000 serta kas dan setara kas Rp1.075.000.000. Namun Yani tercatat punya hutang senilai Rp179.071.434.

Diketahui KPK menangkap empat orang dalam OTT di Kabupaten Muara Enim dan Palembang, Sumsel. Dalam operasi senyap itu KPK menyita barang bukti mata uang dollar Amerika Serika. Uang itu diduga terkait suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum setempat.

“US$35 ribu. Uang diduga terkait dengan suap proyek di Dinas PU setempat,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, dikonfirmasi, Selasa (3/9).

Salah seorang yang diamankan adalah Bupati Muara Enim H Ahmad Yani. Sementara tiga orang lainnya merupakan pejabat di Dinas PU Bina Marga dan seorang pengusaha.

Basaria mengatakan terdapat transaksi antara pihak pejabat pemkab dan swasta terkait proyek pembangunan di sana. Tim KPK juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruangan, salah satunya kantor Bupati Kabupaten Muara Enim yang berlokasi di gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim. (mb/detik)

Loading...

Related posts