Respons Kritik, JK Sebut Seleksi Capim KPK Ditentukan DPR

Metrobatam, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak seluruh kritik terhadap Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang lolos seleksi harus diterima. Terlebih nasib 10 kandidat capim itu saat ini ada di pihak DPR.

“Pada akhirnya DPR yang menentukan, kalau mau lobi ya lobi DPR. Itu aturannya harus kita taati. Kan DPR milih 5 dari 10 (calon),” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (4/9).

Read More

JK mengatakan, selama ini pansel telah melakukan seleksi sesuai aturan yang berlaku. Ia tak menampik jika ada pihak yang menerima ataupun menolak.

Namun menurutnya pansel maupun pemerintah tak lantas dapat dipengaruhi dengan berbagai kritikan tersebut.

“Tidak mungkin kan pendapat Anda semua diterima. Ada aturan pansel membuka, menyeleksi dari ratusan menjadi 10 orang, lalu ke DPR dan DPR yang pilih,” katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerima 10 nama capim KPK yang lolos seleksi pada Senin (2/9). Jokowi kemudian mengirimkan nama-nama itu kepada DPR untuk memilih lima yang terbaik lewat fit and proper test.

Sejumlah nama yang lolos itu tak lepas dari kritik berbagai pihak. Salah satu yang disoroti adalah Irjen Firli Bahuri yang disebut pernah melakukan pelanggaran etik saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Ia pernah bermain golf bersama mantan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi yang saat itu menjadi saksi kasus dugaan korupsi yang tengah disidik KPK. Namun Firli membantah dan menyebut bahwa ia tak sengaja bertemu di tempat main golf tersebut.

Jokowi Tak Lempar ‘Bola Panas’

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak dalam posisi melempar ‘bola panas’ calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) kepada DPR. Ia menyebut Jokowi hanya mengikuti prosedur.

“Jadi apa yang dilakukan Pansel itu sebuah pekerjaan yang patut kita hargai. Jadi enggak ada lempar bola panas. Bola dingin yang terjadi,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9).

Moeldoko menyatakan bahwa Jokowi sudah membentuk Pansel Capim KPK melalui keputusan presiden. Setelah itu, Pansel berjalan melakukan pendaftaran hingga seleksi yang menyisakan sepuluh nama.

Pansel lantas menyerahkan sepuluh nama itu kepada Jokowi sebagai pihak yang telah memberikan tugas, Senin (2/9) lalu. Selanjutnya Jokowi mengirimkan nama-nama itu ke DPR hari ini.

Moeldoko menyebut bahwa hal tersebut sudah menjadi prosedur, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ia pun memastikan Jokowi tak merubah sepuluh nama hasil seleksi oleh Pansel.

“Prosedurnya seperti itu, dan tidak ada yang berubah,” ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu tak menjawab lugas saat ditanya apakah penyerahan sepuluh Capim KPK ke DPR yang terbilang cepat itu agar pemilihan bisa dilakukan oleh anggota DPR periode 2014-2019. Namun, kata Moeldoko, setelah prosedur dilalui mestinya tak perlu berlama-lama.

“Menurut saya si semuanya prosedur telah berjalan, kalau prosedurnya sudah berjalan. Kenapa mesti berlama-lama,” tuturnya.

Jokowi sudah mengirimkan sepuluh nama Capim KPK kepada DPR. Selanjutnya, wakil rakyat di Senayan itu akan membawanya ke dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (5/9).

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik proses seleksi Pansel Capim KPK. Mereka menyebut ada beberapa kandidat bermasalah dari sepuluh nama yang diajukan Pansel ke Jokowi.

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi menemui pimpinan KPK saat ini untuk membahas nama-nama tersebut. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts