Veronica Koman Terancam UU ITE hingga Antirasialisme

Metrobatam, Surabaya – Aktivis Papua dan pengacara kemanusiaan Veronica Koman resmi dinyatakan sebagai tersangka provokasi insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan membeberkan empat pasal berlapis yang dipersangkakan kepada Veronica.

Read More

“VK kami tetapkan menjadi tersangka. Dia salah satu yang sangat aktif, dia melakukan provokasi sehingga membuat keonaran. Pasalnya berlapis UU ITE, KUHP 160, UU 1 tahun 1946 dan UU No 40 tahun 2008. Ada empat UU,” kata Luki, di Mapolda Jatim, Rabu (4/9).

Pasal pertama yang dipersangkakan pada Veronica adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jika melihat dugaan yang dituduhkan polisi, maka ia bisa dikenakan pasal Pasal 28 ayat (2).

Pasal 28 ayat (2) tersebut berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).’

Pasal itu kemudian dihubungkan atau juncto dengan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008. Pasal tersebut mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran itu. Disebutkan pelaku pelanggaran bisa dipidana paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Lebih lanjut, Luki juga menyebut bahwa Veronica juga dipersangkakan pasal Pasal 160 KUHP tentang larangan perbuatan menghasut di muka umum.

‘Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang,’ bunyi pasal tersebut.

Tak hanya itu, Veronica juga dipersangkakan UU 1 tahun 1946, pasal 14 dan 16 tentang peraturan hukum pidana. Pasal tersebut mengatur tentang penyebaran informasi berita bohong yang bisa mengakibatkan keonaran.

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 sendiri berbunyi, ‘Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.’

Kemudian pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi, ‘Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan.’

Pasal yang terakhir yang disangkakan pada Veronica yakni UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts