DPR Kembali Ingin Revisi UU KPK, Menkum HAM Ngaku Belum Tahu

Metrobatam, Jakarta – DPR kembali mengusulkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski sudah ditolak berkali-kali. Apa kata Menkum HAM, Yasonna Laoly?

“Saya belum tahu, belum lihat,” kata Yasonna di gedung Lemhanas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

Read More

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah mengajukan revisi UU KPK ke paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dan disetujui. Itu berarti setelah ini, DPR akan membahasnya dengan pemerintah.

Meski demikian, Yasonna belum mengungkap bagaimana sikap pemerintah soal revisi UU KPK ini. Nantinya, Yasonna yang akan ikut rapat dengan DPR membahas hal ini. “Nanti kita lihat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu poin revisi UU KPK yakni soal wacana pemberian kewenangan menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Ada pula pasal soal penyadapan harus izin Dewan Pengawas.

Padahal, wacana revisi UU KPK yang muncul sejak lama ini mendapat penolakan dari publik termasuk dari KPK sendiri.

“Intinya, KPK masih tetap berpandangan pada ketika konsep awal 4 perubahan itu akan dibuat, yaitu menolak ya karena ada implikasi negatif pada kinerja KPK. Kalau perihal sadap, SP3, badan pengawas, status ASN pada pegawai KPK ujung keraguan itu pada ke-independenan KPK yang didebat banyak orang. Tapi sebagai law maker punya kerja itu wilayah legislatif, namun berdebat di naskah akademiknya akan lebih elegan membahas 4 hal perubahan itu,” kata Saut saat dihubungi detikcom, Kamis (5/9).

KPK Merasa Tak Pernah Dilibatkan

KPK mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi Undang-undang tentang KPK. Komisi antirasuah itu bahkan mengaku tak tahu ada kabar terkait rencana revisi UU tersebut.

“Tidak pernah dilibatkan. Apalagi sebelumnya berbagai upaya revisi cenderung melemahkan kerja pemberantasan korupsi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (4/9).

Febri mengatakan KPK masih belum membutuhkan revisi Undang-undang KPK. Menurutnya, dengan UU yang sekarang, KPK bisa bekerja menangani korupsi.

“Justru dengan UU ini KPK bisa bekerja menangani kasus-kasus korupsi, termasuk OTT serta upaya penyelamatan keuangan negara lainnya melalui tugas pencegahan,” kata Febri.

Rencananya pembahasan revisi UU KPK berlangsung Kamis (5/9). Fraksi-fraksi akan dimintai pendapat dan dilanjutkan pengambilan keputusan agar revisi UU KPK dapat menjadi usulan DPR.

Lebih lanjut, Febri mengatakan, jika Rapat Paripurna memutuskan untuk menjadikan revisi UU KPK sebagai RUU inisiatif DPR, hal tersebut belum berarti RUU tersebut menjadi UU. Untuk disahkan sebagai UU, RUU tersebut harus dibahas dan disetujui Presiden. “Karena UU adalah produk DPR bersama Presiden,” kata Febri.

Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi DPR, Masinton Pasaribu mengungkapkan blangkah mengajukan revisi Undang-undang KPK dilakukan karena pemilihan pimpinan baru KPK tengah berproses saat ini.

UU KPK hasil revisi, kata dia, diharapkan bisa digunakan oleh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 yang akan mulai menjabat pada Desember 2019.

“Bahwa dibahas sekarang, bertepatan juga dengan adanya pimpinan KPK yang akan menjabat Desember. Sehingga, pimpinan KPK yang baru nanti sudah bisa bekerja menggunakan UU yang baru juga,” kata Masinton kepada wartawan, Rabu (4/9).

Penelusuran CNNIndonesia.com, ada beberapa poin yang cukup krusial berpotensi dilakukan perubahan dalam revisi tersebut. Beberapa di antaranya terkait prosedur dan kewenangan penyadapan, keberadaan dewan pengawas KPK, status kepegawaian KPK, serta kewenangan komisi antirasuah dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3). (mb/detik/cnn indonesia)

Loading...

Related posts