KPK Ungkap 4 Upaya Sistematis Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Metrobatam, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut empat upaya pelemahan sistematis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang mengatakan upaya pertama adalah terkait ketidakjelasan penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Read More

Rasamala mengatakan hingga saat ini tidak ada itikad serius untuk mengungkap kasus penyiraman ini. Kasus seolah dibiarkan oleh pemerintah maupun penegak hukum.

“Ada empat paling tidak yang kita catat dari bagaimana sistematisnya ini. Pertama kasus Novel Baswedan sampai hari ini tidak pernah terungkap,” kata Rasamala di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (8/9).

Rasamala mengatakan upaya kedua adalah pemilihan calon pimpinan (capim) KPK yang mendapat kritikan dalam proses pemilihan oleh pansel.

“Pemilihan capim mendapatkan catatan dan kritik keras publik terkait dengan profil terkait dengan track record dan catatan dari calon-calon yang disampaikan oleh pansel itu,” katanya.

Upaya ketiga adalah pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh DPR yang terkesan terburu-buru. Dalam rancangan tersebut dibahas soal delik korupsi yang tertuang dalam pasal 603 sampai 607.

“Kami memasukkan beberapa catatan dan masalah terkait konsekuensi dan problem-nya terhadap upaya pemberantasan korupsi ke depan yang menurut hemat kami akan mengurangi dan bahkan tidak sama sekali tidak memberikan insentif terhadap upaya pemberantasan korupsi,” kata Rasamala.

Upaya keempat adalah revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang tiba-tiba muncul dan menjadi inisiatif dari DPR.

“Empat upaya itu rasanya bukan satu hal yang terlalu berlebihan kalau kemudian kita memotret yang sebagai suatu pola yang sistematis dalam upaya melemahkan upaya pemberantasan korupsi,” kata Rasamala.

Emoh Penyidikan Perkara Dibatasi

KPK mengatakan aturan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang akan dituangkan dalam revisi UU KPK menyulitkan mereka dalam menangkap penguasa. Padahal kata Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, korupsi erat kaitannya dengan kekuasaan yang penanganannya membutuhkan waktu.

Pada UU KPK sebelumnya ditegaskan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan kasus yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Tapi dalam rancangan revisi, KPK dibatasi waktunya untuk menangani perkara korupsi.

Jika dalam satu tahun kasus tidak selesai, KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan perkara korupsi.

“Korupsi ini berhubungan dengan kekuasaan, kadang-kadang berhubungan dengan rezim. Hari ini terjadi korupsinya mungkin lima tahun lagi baru bisa terbongkar karena rezim masih berkuasa,” ujarnya di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (8/9).

Saat koruptor masih menjabat, Rasamala mengatakan akan sulit bagi KPK untuk menangkap mereka karena masih memiliki kekuasaan. Ia memberi contoh kasus yang menimpa mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang baru berhasil ditindak setelah ia turun tahta.

“Misalnya di Malaysia. Bagaimana menunggu perdana menteri turun dulu baru kemudian korupsinya bisa dibongkar,” katanya.

Rasamala tak habis pikir bagaimana cara KPK menindak apabila pengusutan kasus hanya dibatasi maksimal satu tahun. Ia mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia akan mundur ke belakang apabila pembatasan tersebut terjadi.

“Setelah satu tahun ada penyidikan tidak berhasil karena kebetulan kekuasaan dari pelaku terlalu besar kemudian setelah lewat lima tahun tidak bisa lagi disidik,” ujarnya. (mb/detik)

Loading...

Related posts