Ma’ruf Sebut Usulan Presiden Dipilih MPR Harus Didialogkan, PKB akan Cari Cara

Metrobatam, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, wacana pemilihan presiden oleh MPR harus dibicarakan terlebih dulu. Usulan ini sebelumnya mencuat dari Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj agar presiden dipilih MPR.

“Kalau PBNU nanya-nya ya ke PBNU. Kalau soal setuju dan tidak setuju, didialogkan dulu mana yang lebih bagus,” ujar Ma’ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (28/11).

Serupa dengan wacana evaluasi pemilihan kepala daerah langsung, Ma’ruf enggan berkomentar lebih jauh terkait usulan presiden dipilih MPR. Menurut mantan rais am PBNU ini, pembahasan soal pemilihan presiden menjadi kewenangan MPR.

Namun, ia tak memungkiri kemungkinan perubahan sistem pemilihan presiden. Dalam UUD 1945 sendiri, kata dia, telah mengalami beberapa kali perubahan melalui amendemen. Oleh karena itu, harus dikaji lebih jauh terkait sistem mana yang lebih baik.

Bacaan Lainnya

“Kalau bagus yang sekarang kita pertahankan. Tapi kalau ada alternatif lain yang bagus, ya kita cari. Jadi tidak statis menyikapi persoalan. Saya tidak beri pendapat dulu, biar dibahas dulu,” katanya.

PBNU sebelumnya mendukung agar presiden dan wapres kembali dipilih oleh MPR ketimbang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung.

Ide presiden kembali dipilih oleh MPR itu berawal dari para kiai-kiai senior NU dalam Munas Alim Ulama Cirebon tahun 2012 lalu.

Ia menyatakan, para kiai-kiai senior NU menilai pemilihan presiden secara langsung menimbulkan ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi.

PKB Cari Cara

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya akan memikirkan cara agar seluruh fraksi bisa menerima usulan presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR, sebagaimana diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurutnya, bila semua fraksi di MPR setuju presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR, maka PKB berhasil meyakinkan hal yang menjadi usulan dari PBNU tersebut.

“Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat, sekaligus kami akan berpikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada,” kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/11).

Ia meyakini bahwa para ulama di PBNU telah melakukan kajian terkait usulan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.

Menurutnya, kajian tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan tentang sisi positif dan negatif penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sejak digelar pertama kali pada 2004.

“Tentu rekomendasi dari PBNU agar presiden dipilih oleh MPR, bahkan kepala daerah dipilih oleh MPR berdasarkan kajian para ulama PBNU yang mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya,” kata Jazilul.

Sebelumnya, PBNU mendukung agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR ketimbang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung.

Hal itu diutarakan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (27/11).

Bamsoet menjelaskan bahwa usulan PBNU untuk memilih presiden melalui mekanisme MPR itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012 silam.

“Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di tahun 2012 di Cirebon yang intinya adalah PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung,” kata Bamsoet. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait