3 Tahun Raih Predikat Mentereng, Gubernur Sultra Malah Jadi Tersangka di KPK

317

Metrobatam, Kendari – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus pemberian izin pertambangan PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) yang memiliki konsesi di Kabupaten Buton dan Bombana.

KPK menyebutkan, Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan nikel selama 2009 hingga 2014. Dari penerbitan izin, Nur diduga menerima uang sebesar Rp 45 miliar dari perusahaan tambang tersebut.

Status tersangka bagi Nur itu berbanding terbalik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah Provinsi Sultra dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sultra menyandang predikat itu selama 3 tahun berturut-turut.

Berdasarkan situs resmi pemerintah Provinsi Sultra, Bahteramas News, Nur dan Wagub Saleh Lasata mendapat prestasi gemilang prestasi atas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan penerapan pengelolaan keuangan daerah dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis).

Predikat WTP terkini diserahkan Inspektorat Utama BPK RI Mahendro Sumarjo kepada Nur Alam di ruang rapat paripurna DPRD Sultra pada 10 Juni 2016.

Pemprov Sultra begitu membanggakan predikat WTP itu karena dianggap sangat istimewa. Apalagi metode penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) berbasis akrual.

Sebelumnya hanya 4 laporan yang disajikan pemerintah. Kini berubah menjadi tujuh laporan, yakni laporan realisasi anggaran, neraca perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Mahendro mengapresiasi capaian kinerja itu. Tidak hanya upaya pencapaian program prioritas pembangunan, tetapi juga pada penerapan SAP berbasis akrual.

Ia juga memuji perbaikan yang telah dilakukan pemerintah terhadap sejumlah rekomendasi BPK. Dari 1.655 temuan yang direkomendasi BPK, sebagian besar telah diselesaikan.

Menurut Mahendro, laporan yang diungkap BPK atas Sultra telah mamadai dan tidak terdapat ketidakpatutan yang berpengaruh langsung maupun secara material, serta penyusunan dan perencanaannya telah memenuhi unsur sistem pengendalian intern (SPI). Hal itu meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi dan pemantauan.

“Dari empat kriteria itu, yang telah disesuaikan dengan SPKN, BPK menyimpulkan opini WTP,” kata Mahendro.

Terkait kasus yang menjerat Nur, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di tujuh lokasi di Kendari, yakni kantor gubernur, rumah jabatan, rumah pribadi Nur Alam, kantor dinas pertambangan Sultra, rumah pribadi kepala dinas pertambangan Sultra dan kantor BPN Kendari dan BPN Sultra.

Di kediaman pribadi mantan Wakil Ketua DPRD periode 2004-2008 tersebut, tim KPK menggunakan lima unit mobil dan keluar sekitar pukul 20.00 Wita.

Kedatangan tim penyidik KPK ini menarik perhatian warga di sekitar rumah mantan ketua DPW PAN 3 periode.

Pada awal 2016, tim KPK telah memeriksa 29 pejabat Sultra dan pengusaha terkait kasus dugaan tindak pidan korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Sultra.(mb/kompas)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Pelopor Pertama di Kepri, Perangkat Desa di Bintan Terproteksi BPJS

Metrobatam.com, Bintan - Kabupaten Bintan menjadi pelopor pertama di Provinsi Kepri. Seluruh perangkat Desa hingga Jajaran RT/RW diproteksi oleh BPJS. Hal tersebut, ditandai dengan...

Tasyakuran dan Refleksi 2 Tahun Apri-Dalmasri, Menyongsong Bintan Gemilang Tahun 2025

Metrobatam.com, Bintan - Kepemimpinan Bupati terpilih H. Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Drs. H. Dalmasri Syam, MM genap berusia dua tahun dalam mengemban...

Danlantamal IV Pimpin Upacara HUT KE-72 Pomal

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memimpin jalannya upacara peringatan Hari...

Waspada! Beredar Lagi Surat Palsu Pengangkatan CPNS

Metrobatam, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerima konfirmasi surat perihal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Surat tersebut menjelaskan adanya pengangkatan calon...

Pengguna Internet di Indonesia Capai 143 Juta Orang

Metrobatam, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) hari ini (19/2) mengumumkan data survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia sepanjang 2017. Data...

Nelayan di Belawan Mengamuk Bakar 8 Unit Kapal Pukat

Metrobatam, Medan - Nelayan mengamuk dan membakar 8 unit kapal pukat teri bermesin GT 5 di perairan Belawan, Kota Medan pada Senin (19/2). Mengamuknya para...

Demokrasi Defisit, Radikalisme Jadi Alternatif

Metrobatam, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menyatakan bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi, dalam diskusi...

Dokter Nyatakan Penyerang Kiai Lamongan Idap Gangguan Psikis

Metrobatam, Surabaya - Anggota Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan, Adies Kadir didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin dan beberapa...

Bupati Bintan Hadiri Panen Raya Padi di Kawasan Pertanian Poyotomo

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos kembali panen raya padi di lahan kawasan pertanian Poyotomo, Desa Sri Bintan , Kec Teluk...

Terduga Teroris Diklaim Lempar Bom Molotov ke Polsek Bontoala

Metrobatam, Jakarta - Salah satu terduga teroris yang diamankan Tim Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri di Indramayu, beberapa waktu lalu, mengaku sebagai pelaku pelemparan bom...

Sindikat Pencuri 2.640 Botol Infus Dibekuk Polisi di Aceh

Metrobatam, Banda Aceh - Kepolisian Resor (Polres) Lhokseumawe berhasil mengungkapkan jaringan sindikat pencurian sebanyak 2.640 botol cairan infus di Rumah Sakti Kasih Ibu, Kota...

BNN Tes Urine Prajurit TNI AD dan Polisi Militer

Metrobatam, Jakarta - Seluruh prajurit dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) dinyatakan bersih dari narkoba melalui pemeriksaan urine. Hal ini dilakukan dalam...
BAGIKAN