Ada Niat Jahat di Balik Revisi UU KPK

    185

    index

    Metrobatam.com, Jakarta – Demokrat salah satu partai yang menolak revisi Undang-Undang tentang KPK. Ketua Departemen Urusan KPK Partai Demokrat Jemmy Setiawan mengatakan dukungan itu tidak akan berubah.

    Jemmy juga mengatakan, Demokrat akan terus menggalang kekuatan antirevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebab, menurut dia, ada upaya melemahkan KPK melalui revisi undang-undang.

    “Kami DPP Demokrat akan memberikan dukungan penuh ke KPK karena ada niat-niat jahat untuk pelemahan KPK,” kata Jemmy di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).

    Dia menyampaikan, pemberantasan korupsi sudah menjadi keinginan rakyat. Menurutnya, segala tindakan yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi merupakan pengingkaran pada kehendak rakyat.

    Menurut dia, revisi undang-undang dengan tujuan melemahkan kewenangan Lembaga Antikorupsi bisa digolongkan menzalimi keinginan rakyat. Karena itu, revisi UU KPK wajib ditolak.

    “Negara tidak boleh dimenangkan oleh koruptor yang melemahkan kewenangan KPK dan memberikan jalan untuk para koruptor lepas dari jeratan hukum,” tegas dia.

    Dia mengatakan, sampai hari ini rakyat masih percaya pada kredibilitas KPK dalam memberantas penjinayah korupsi dibandingkan lembaga hukum lain. Jemmy mengajak rakyat ikut mengambil tindakan untuk menyelamatkan lembaga ini.

    Selain Demokrat, Partai Gerindra sudah lebih dulu menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK. Delapan partai lainnya di Parlemen mendukung revisi Undang-Undang KPK, beberapa di antaranya dengan syarat tidak melemahkan.

    Revisi Undang-Undang KPK terkait empat poin, yakni kewenangan penyadapan, kewenangan KPK mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan pembentukan dewan pengawas.

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan KPK harus tetap memiliki kewenangan penyadapan, tanpa campur tangan pihak lain. Sedangkan dalam revisi, KPK mesti meminta izin hakim bila ingin menyadap.

    Laode, pimpinan KPK sejak 21 Desember 2015, mengatakan, penyadapan sangat mendukung tugas KPK dalam memberantas korupsi. Setiap tahun, KPK selalu melaporkan hasil penyadapan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi.

    “Kami tidak sembarangan melakukan penyadapan,” ujar Laode.

    Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang KPK sebaiknya setelah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sudah naik menjadi 50 poin. Pada 2015, IPK Indonesia 2015 masih di angka 36 poin.

    Saat ini, revisi Undang-Undang KPK masih di meja Badan Legislasi DPR. Kamis 18 Desember, Baleg akan membawa materi revisi ke Paripurna untuk diputuskan.

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakinkan revisi undang-undang bukan untuk melemahkan KPK. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate mengatakan, partainya mendukung revisi Undang-Undang KPK bila fokus kepada empat poin yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.

    Satu poin yang diusulkan di panja harmonisasi, mantan pimpinan KPK tak boleh menjabat sebagai pejabat publik, tak bakal disetujui NasDem. Bagi NasDem, hal tersebut tidak relevan, karena tidak mempunyai argumentasi yang kuat karena bekerja merupakan hak personal yang dilindungi UUD 1945.

    “Ini kan pembatasan orang yang sudah selesai menjabat untuk bekerja di tempat lain,” ujar Johnny.

    (kompas)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Tidak Bayar Upah Pekerja, Bupati Bintan akan Tindak Tegas Kontraktor

    Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengatakan bahwa dirinya akan menindak tegas setiap kontraktor yang mengerjakan pembangunan proyek pemerintah namun tidak...

    Selain Bintang Porno, Trump Disebut Kencani Model Playboy

    Metrobatam, Jakarta - Majalah The New Yorker pada Jumat (16/2) menulis berita yang mengungkap bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga pernah memiliki...

    Waketum MUI Zainut Tauhid: Tak Masalah Habib Rizieq Disambut di Bandara, Asal Tertib

    Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid menilai rencana penyambutan Rizieq Shihab saat tiba di Indonesia bukan masalah. Hal...

    Diiming-iming Uang Rp5 Ribu, Kakek Mesum Cabuli Bocah 12 Tahun

    Metrobatam, Muratara - Perbuatan Bejat M. Yasid seorang kakek berusia 73 tahun terhadap seorang bocah berusia 12 tahun berinisial AS sungguh sangat memprihatinkan. Dengan diiming-iming...

    Tafsir Warga Tionghoa: Tahun Anjing Tanah Bakal Banyak Gempa

    Metrobatam, Jakarta - Tahun baru Imlek jatuh tepat pada Jumat (16/2). Sesuai kalender Tionghoa, tahun ini adalah shio anjing dengan elemen tanah. Menurut penuturan warga...

    Kemhan RI Sudah Meneken Kontrak Pembelian 11 Sukhoi SU-35

    Metrobatam, Jakarta - Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 dengan Rusia. Penandatanganan itu dilakukan pada Rabu (14/2) lalu di...

    135 Hektar Lahan Sagu Terbakar, Polda Riau: Diduga Sengaja Dilakukan Perusahaan

    Metrobatam, Pekanbaru-Kebakaran kembali terjadi di lahan yang diduga milik PT NSP (Nasional Sagu Prima) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kebakaran di konsesi perusahaan...

    KPK Didesak Awasi Penerbitan IUP terkait Pilkada

    Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengawasi dugaan maraknya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) daerah terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Apalagi, di...

    Jokowi Kritik Balik ‘Pengkritik Infrastruktur’

    Metrobatam, Jakarta- Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya infrastruktur bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di kawasan Papua. Infrastruktur, menurut dia, penting sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Jokowi...

    Kebakaran di Siak Riau, 40 Unit Bangunan Ludes Dilalap Api

    Metrobatam, Pekanbaru - Kebakaran hebat melanda di Kabupaten Siak Riau. Sebanyak 40 unit bangunan ruko dan rumah warga hangus dan rata dengan tanah dilalap...

    Marak OTT, Bamsoet Minta Fokus pada Pengawasan Uang Negara

    Metrobatam, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kepada pemerintah fokus pencegahan dan pengawasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sehubungan dengan maraknya...

    Alami Kekeringan, Warga Aceh Utara Salat Minta Hujan 7 Malam Berturut-turut

    Metrobatam, Lhokseumawe - Warga Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh melakukan kegiatan yasinan, zikir dan doa bersama selama tujuh malam berturut-turut di...
    BAGIKAN