Ada Niat Jahat di Balik Revisi UU KPK

    147

    index

    Metrobatam.com, Jakarta – Demokrat salah satu partai yang menolak revisi Undang-Undang tentang KPK. Ketua Departemen Urusan KPK Partai Demokrat Jemmy Setiawan mengatakan dukungan itu tidak akan berubah.

    Jemmy juga mengatakan, Demokrat akan terus menggalang kekuatan antirevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebab, menurut dia, ada upaya melemahkan KPK melalui revisi undang-undang.

    “Kami DPP Demokrat akan memberikan dukungan penuh ke KPK karena ada niat-niat jahat untuk pelemahan KPK,” kata Jemmy di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).

    Dia menyampaikan, pemberantasan korupsi sudah menjadi keinginan rakyat. Menurutnya, segala tindakan yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi merupakan pengingkaran pada kehendak rakyat.

    Menurut dia, revisi undang-undang dengan tujuan melemahkan kewenangan Lembaga Antikorupsi bisa digolongkan menzalimi keinginan rakyat. Karena itu, revisi UU KPK wajib ditolak.

    “Negara tidak boleh dimenangkan oleh koruptor yang melemahkan kewenangan KPK dan memberikan jalan untuk para koruptor lepas dari jeratan hukum,” tegas dia.

    Dia mengatakan, sampai hari ini rakyat masih percaya pada kredibilitas KPK dalam memberantas penjinayah korupsi dibandingkan lembaga hukum lain. Jemmy mengajak rakyat ikut mengambil tindakan untuk menyelamatkan lembaga ini.

    Selain Demokrat, Partai Gerindra sudah lebih dulu menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK. Delapan partai lainnya di Parlemen mendukung revisi Undang-Undang KPK, beberapa di antaranya dengan syarat tidak melemahkan.

    Revisi Undang-Undang KPK terkait empat poin, yakni kewenangan penyadapan, kewenangan KPK mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan pembentukan dewan pengawas.

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan KPK harus tetap memiliki kewenangan penyadapan, tanpa campur tangan pihak lain. Sedangkan dalam revisi, KPK mesti meminta izin hakim bila ingin menyadap.

    Laode, pimpinan KPK sejak 21 Desember 2015, mengatakan, penyadapan sangat mendukung tugas KPK dalam memberantas korupsi. Setiap tahun, KPK selalu melaporkan hasil penyadapan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi.

    “Kami tidak sembarangan melakukan penyadapan,” ujar Laode.

    Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang KPK sebaiknya setelah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sudah naik menjadi 50 poin. Pada 2015, IPK Indonesia 2015 masih di angka 36 poin.

    Saat ini, revisi Undang-Undang KPK masih di meja Badan Legislasi DPR. Kamis 18 Desember, Baleg akan membawa materi revisi ke Paripurna untuk diputuskan.

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakinkan revisi undang-undang bukan untuk melemahkan KPK. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate mengatakan, partainya mendukung revisi Undang-Undang KPK bila fokus kepada empat poin yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.

    Satu poin yang diusulkan di panja harmonisasi, mantan pimpinan KPK tak boleh menjabat sebagai pejabat publik, tak bakal disetujui NasDem. Bagi NasDem, hal tersebut tidak relevan, karena tidak mempunyai argumentasi yang kuat karena bekerja merupakan hak personal yang dilindungi UUD 1945.

    “Ini kan pembatasan orang yang sudah selesai menjabat untuk bekerja di tempat lain,” ujar Johnny.

    (kompas)

    BERITA TERKINI

    Guru Gugat UU Perlindungan Anak, Ahli: Kenapa Harus Takut?

    Metrobatam, Jakarta - Ahli hukum pidana Agustinus Pohan menilai guru tidak perlu takut dikriminalisasi oleh UU Perlindungan Anak. Mereka seharusnya mereka dapat lebih menyikapi...

    Mantap! TNI AD Juara Umum Lomba Tembak Antarnegara di Australia

    Metrobatam, Tangerang – TNI AD berhasil menjadi juara umum dalam turnamen Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM), yakni lomba tembak bergengsi antar-angkatan...

    Serang Kapal Petugas Bea Cukai, Penyelundup Pakaian Bekas Malaysia Berhasil Ditangkap

    Metrobatam, Medan - Kapal BC20002 milik Satuan Tugas (Satgas) Patroli Laut Operasi Jaring Sriwijaya Direktorat Bea dan Cukai, menangkap satu unit kapal barang di...

    Diduga Matikan Listrik saat Berbuka, Warga Rusak Kantor PLN

    Metrobatam, Pekanbaru - Ratusan warga Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Riau mengamuk dan mendatangi Kantor PLN, Minggu (28/5). Aksi ini sebagai tindak kekecewaan warga...

    Rudal Balistik Korea Utara Meluncur dan Mendarat di Laut Jepang

    Metrobatam, Jakarta - Korea Utara menguji coba peluncuran rudal balistik pada Minggu (28/5) waktu setempat. Ini adalah uji coba teranyar. Rudal jatuh di teritori...

    Polres Bogor Ancam Pidana Ormas yang Sweeping Selama Ramadan

    Metrobatam, Bogor – Kepolisian Resor Bogor melarang keras organisasi masyarakat (ormas) melakukan segala bentuk aksi sweeping selama Ramadan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolres...

    Kewenangan TNI Masuk RUU Terorisme, Wiranto: Kita Harus Total

    Metrobatam, Jakarta - Panja Revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme DPR RI sepakat memasukkan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kewenangan TNI akan...

    Rusia Bikin Pesawat Saingan Airbus dan Boeing, Ini Penampakannya

    Moskow - Mengikuti jejak China yang membuat pesawat C919 saingan Airbus dan Boeing, Rusia juga melakukan hal yang sama. Pada hari Minggu kemarin, Rusia...

    Isak Tangis Warnai Kecelakaan Maut, Tiga Korban Tewas Satu Keluarga

    Metrobatam, Medan - Tiga jasad korban tewas dalam kecelakaan maut truk trailer pengangkut alat berat di medan, Sumatera Utara, disemayamkan di ruang instalasi jenazah,...

    Polisi Tangkap Admin muslim_cyber1, FPI: Bukan Anggota FPI

    Metrobatam, Jakarta - Polisi menangkap HP (23), salah satu admin akun Instagram muslim_cyber1. Meski kebanyakan postingannya membela Imam Besar FPI Habib Rizieq, HP bukanlah...

    Aceh Diguncang Gempa 5 SR, Tidak Berpotensi Tsunami

    Metrobatam, Jakarta - Pagi ini, masyarakat Aceh dikagetkan dengan gempa bumi. Gempa tersebut dirasa cukup keras dengan kekuatan 5 Skala Richter. "Gempa bumi 5 SR...

    Pengembang Rumah Rakyat Tanggung ‘Biaya Siluman’ Rp6,5 Miliar

    Metrobatam, Jakarta - Indonesia Property Watch (IPW) menduga terdapat sejumlah oknum nakal dari kalangan pemerintah daerah (pemda) yang membebankan biaya tidak resmi atau 'biaya...