Ada Niat Jahat di Balik Revisi UU KPK

    183

    index

    Metrobatam.com, Jakarta – Demokrat salah satu partai yang menolak revisi Undang-Undang tentang KPK. Ketua Departemen Urusan KPK Partai Demokrat Jemmy Setiawan mengatakan dukungan itu tidak akan berubah.

    Jemmy juga mengatakan, Demokrat akan terus menggalang kekuatan antirevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebab, menurut dia, ada upaya melemahkan KPK melalui revisi undang-undang.

    “Kami DPP Demokrat akan memberikan dukungan penuh ke KPK karena ada niat-niat jahat untuk pelemahan KPK,” kata Jemmy di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).

    Dia menyampaikan, pemberantasan korupsi sudah menjadi keinginan rakyat. Menurutnya, segala tindakan yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi merupakan pengingkaran pada kehendak rakyat.

    Menurut dia, revisi undang-undang dengan tujuan melemahkan kewenangan Lembaga Antikorupsi bisa digolongkan menzalimi keinginan rakyat. Karena itu, revisi UU KPK wajib ditolak.

    “Negara tidak boleh dimenangkan oleh koruptor yang melemahkan kewenangan KPK dan memberikan jalan untuk para koruptor lepas dari jeratan hukum,” tegas dia.

    Dia mengatakan, sampai hari ini rakyat masih percaya pada kredibilitas KPK dalam memberantas penjinayah korupsi dibandingkan lembaga hukum lain. Jemmy mengajak rakyat ikut mengambil tindakan untuk menyelamatkan lembaga ini.

    Selain Demokrat, Partai Gerindra sudah lebih dulu menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK. Delapan partai lainnya di Parlemen mendukung revisi Undang-Undang KPK, beberapa di antaranya dengan syarat tidak melemahkan.

    Revisi Undang-Undang KPK terkait empat poin, yakni kewenangan penyadapan, kewenangan KPK mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan pembentukan dewan pengawas.

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan KPK harus tetap memiliki kewenangan penyadapan, tanpa campur tangan pihak lain. Sedangkan dalam revisi, KPK mesti meminta izin hakim bila ingin menyadap.

    Laode, pimpinan KPK sejak 21 Desember 2015, mengatakan, penyadapan sangat mendukung tugas KPK dalam memberantas korupsi. Setiap tahun, KPK selalu melaporkan hasil penyadapan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi.

    “Kami tidak sembarangan melakukan penyadapan,” ujar Laode.

    Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang KPK sebaiknya setelah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sudah naik menjadi 50 poin. Pada 2015, IPK Indonesia 2015 masih di angka 36 poin.

    Saat ini, revisi Undang-Undang KPK masih di meja Badan Legislasi DPR. Kamis 18 Desember, Baleg akan membawa materi revisi ke Paripurna untuk diputuskan.

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakinkan revisi undang-undang bukan untuk melemahkan KPK. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate mengatakan, partainya mendukung revisi Undang-Undang KPK bila fokus kepada empat poin yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.

    Satu poin yang diusulkan di panja harmonisasi, mantan pimpinan KPK tak boleh menjabat sebagai pejabat publik, tak bakal disetujui NasDem. Bagi NasDem, hal tersebut tidak relevan, karena tidak mempunyai argumentasi yang kuat karena bekerja merupakan hak personal yang dilindungi UUD 1945.

    “Ini kan pembatasan orang yang sudah selesai menjabat untuk bekerja di tempat lain,” ujar Johnny.

    (kompas)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Wow! Bright PLN Batam Promo Granada dan Pasang Baru Selama PLN Fair

    Metrobatam.com, Batam - PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam akan memperlihatkan berbagai produk dan program teranyar pada  pameran kelistrikan (PLN Fair) yang digelar selama...

    Komisi III DPRD Kepri Dan BALP Pemprov Kepri Studi Banding ke Bandung

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komisi III DPRD Provinsi Kepri bersama dengan BALP (Biro Administrasi Layanan Pengadaan) Pemerintah Provinsi Kepri, melaksanakan studi banding ke Pemerintah Kota...

    90 Kapal Maling Ikan Antre Ditenggelamkan Susi

    Metrobatam, Jakarta - Penenggelaman kapal merupakan salah satu kebijakan tegas yang dilakukan pemerintah guna melawan pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia. Per Agustus...

    BBM Satu Harga Tekan Harga Solar di Natuna

    Metrobatam, Natuna - Program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menuai hasil. Beberapa wilayah di Indonesia timur...

    Negara Lain Mulai Lirik Cara Susi Berantas Maling Ikan

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, selama ini gencar memberantas maling ikan di. Mulai dari menyita hingga menenggelamkan kapal maling ikan...

    Penyelundupan Pil Koplo Dalam Tahu Goreng Berhasil Digagalkan

    Metrobatam, Blitar - Petugas Lapas Kls 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pil koplo. Pil koplo ditemukan di dalam tahu goreng yang dikirim pembesuk. "Insting...

    Memalukan! Belasan Oknum Polisi Keroyok Siswa SMA Gara-Gara Rebutan Cewek

    Metrobatam.com, Serang - Aksi penganiayaan menimpa salah seorang siswa SMK di Kota Serang bernama AS (17). Penganiayaan diduga dilakukan oleh belasan oknum anggota Polda...

    Curi Kulit Manis di Kebun Mendagri, Arief Dihajar dan Motornya Dibakar

    Metrobatam, Merangin - Aksi pencurian yang dilakukan oleh tiga pemuda di perkebunan kulit manis milik Mendagri (39) warga Desa Nilo Dingin kecamatan Lembah Masurai,...

    Jokowi Dinilai Berhasil, PDIP Kawal Hingga Habis Masa Jabatan

    Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) mengklaim Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla berhasil merombak perekonomian Indonesia menjadi lebih kompetitif. Pasangan itu...

    Bahas Perppu Ormas Bersama DPR, Mendagri: Ini Soal Kedaulatan Negara

    Metrobatam, Jakarta - Komisi II DPR menggelar rapat lanjutan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Agenda rapat kali...

    Sipol Dianggap Bermasalah, KPU: Kita Rutin Maintenance

    Metrobatam, Jakarta - Partai Idaman, PKPI dan PBB, berencana akan melaporkan KPU ke Bawaslu, terkait Sipol yang kerap mengalami masalah. Komisioner KPU Pramono Ubaid...

    Kasus Gratifikasi, Mantan Asintel Kejati Bengkulu Dijebloskan ke Penjara

    Metrobatam, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan mantan Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Edi Sumarno dalam kasus gratifikasi pengumpulan bahan dan keterangan...
    BAGIKAN