Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik

Metrobatam,Jakarta – Terpidana korupsi jaksa Urip Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara. Apabila mengikuti rezim remisi saat ini, maka ia bisa bebas saat baru menjalani masa pemidanaan 8 tahun di penjara. Adilkah?

Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Di Keppres itu, seorang nara pidana dalam satu tahun bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti remisi 17 Agustus, remisi hari raya dan remisi tambahan. Keppres itu dinilai sudah tidak sesuai dan perlu direvisi.

“Keppres 174/1999 terlalu banyak menampung model remisi. Ini bisa ditinjau. Ini lebih penting ditinjau, kebanyakan,” kata ahli hukum Dr Zainal Arifin Mochtar.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) Road Map Penegakan Hukum Indonesia yang digelar Kemenkum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat-Sabtu (23-24/9/2016). Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti, Prof Mahfud Md, Prof Muladi, Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar, Prof Runtung Sitepu, dan Refly Harun.

“Kami pernah mencoba menghitung kasus Urip Tri Gunawan yang dihukum 20 tahun. Kalau dihitung dengan jumlah remisi-remisi yang harus diterima, dia hanya menjalanai hukuman 8 tahunan dari semua hukuman 20 tahun yang harus diterimanya. Semua jenis remisi itu didapatkan,” ucap Zainal.

Urip dihukum karena menerima suap dari Artalyta Suryani di kasus BLBI. Ayin dihukum 4,5 tahun penjara.

“Memang ini yang bisa merusak kepercayaan orang, merusak rasa keadilan publik. Ngapain dikasih 20 tahun kalau menghuni berapa tahun sudah keluar. Apalagi banyak alasan-alasan yang bisa dibuat,” cetus Zainal.

Selain jenis remisi yang cukup banyak, syarat narapidana mendapatkan remisi juga dipertanyakan. Pihak LP dinilai harus selektif memberikan syarat kelakuan baik.

“Ngajarin ngaji atau apa semua bisa dikonversi jadi syarat mendapatkan remisi. Yang begini-begini ini jangan-jangan di keppresnya harus dilihat,” kata pengajar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Dengan pertimbangan di atas, maka Zainal menilai pemerintah lebih penting merevisi Keppres Nomor 174/1999, daripada merevisi PP 99/2012. Setelah perdebatan berjalan cukup lama, di ujung FGD, forum menyetujui merevisi PP 99/2012 kecuali untuk terpidana korupsi.

Namun gagasan memangkas jenis remisi tidak disetujui Prof Muladi. Guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menilai jenis remisi dalam satu tahun sudah tepat.

“Kalau saya orientasinya bukan itu, orientasi saya adalah berkelakuan baik, itu yang paling penting. Remisi bukan hanya reward tapi hak, itu penting sekali. (Jenis remisi) tetap, tapi pelaksanaannya lebih selektif. Itu intinya,” kata mantan Menteri Kehakiman di tempat yang sama.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Jangan Terkecoh Hoax Penetapan Formasi Tenaga Honorer

Metrobatam.com, Jakarta - Kabar bohong atau hoax penetapan formasi tenaga honorer untuk pengangkatan CPNS kembali beredar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)...

Belum Ada Penetapan Formasi CPNS

Metrobatam.com, Jakarta - Saat ini tengah banyak beredar kabar mengenai pendaftaran CPNS tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa...

Lantamal IV Kerahkan 2 Patkamla SAR Kepada Kapal Tenggelam di Parairan Tanjung Kelit

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang melalui Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Dabo Singkep mengerahkan dua Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Cempa...

Dikabarkan Satu Kapal Kargo Tenggelam di Perairan Tanjung Dato Lingga

Metrobatam.com, Lingga - Satu Unit Kapal Kargo dikabarkan tenggelam di perairan Tanjung Dato Kabupaten Lingga, Minggu, (24/6). Keterangan yang di himpun dari pihak Basarnas Tanjungpinang,...

Jual Gas 3 Kg Diatas HET, Disdagperin Tanjungpinang Lakukan Pembinaan Kepada Pemilik Pangkalan di...

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kepada pemilik pangkalan penjual gas 3 kilogram di Pulau Penyengat yang melakukan penjualan diatas harga eceran tertinggi (HET) pihak Dinas Perdagangan...

Pejabat Wako Tanjungpinang Imbau Warga Ramai-ramai Datang ke TPS

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Reformasi Birokrasi, Teknologi Informasi, dan Kependudukan menjadi tema terkahir pada Debat Publik putara ketiga Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota...

Jerman Kalahkan Swedia 2-1

Metrobatam.com, Rusia - Jerman secara dramatis mengalahkan Swedia di laga kedua Grup F Piala Dunia 2018. Gol Toni Kroos di masa injury time memastikan Tim Panser menang 2-1. Bertanding...

Inflasi Mei 2018 Kepri Masih di Bawah Nasional

Metrobatam.com, Batam - Indeks Harga Konsumen Kepulauan Riau alami inflasi sebesar 0,16 persen (mtm) pada Mei 2018. Angka IHK ini lebih tinggi dibanding bulan...

Danlantamal IV Tekankan Netralitas Prajurit Jelang Pilkada Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, S.E., M.M., memimpin apel pagi setelah melaksanakan libur...

Alumni SMP 7 Tanjungpinang Gelar Reunian

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dalam rangka memeriahkan Reunian Akbar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Tanjungpinang, Alumni SMP 7 dari angkatan 1987 sampai dengan 2017....

Polda Kepri Serahkan 6 Jenazah Korban Kebakaran ke Pihak Keluarga

Metrobatam.com, Batam - Kabid Dokkes Polda Kepri Kombes Pol Djarot W mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor), Kamis (21/6/2018) terhadap enam jenazah korban kebakaran di Komplek...

Jelang Pilwako 2018, Disduk Capil Tanjungpinang layani Perekaman KTP Elektronik di Hari Libur

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Mendekati hari pemungutan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwako) Kota Tanjungpinang Tahun 2018. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil...
BAGIKAN