Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik

180

Metrobatam,Jakarta – Terpidana korupsi jaksa Urip Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara. Apabila mengikuti rezim remisi saat ini, maka ia bisa bebas saat baru menjalani masa pemidanaan 8 tahun di penjara. Adilkah?

Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Di Keppres itu, seorang nara pidana dalam satu tahun bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti remisi 17 Agustus, remisi hari raya dan remisi tambahan. Keppres itu dinilai sudah tidak sesuai dan perlu direvisi.

“Keppres 174/1999 terlalu banyak menampung model remisi. Ini bisa ditinjau. Ini lebih penting ditinjau, kebanyakan,” kata ahli hukum Dr Zainal Arifin Mochtar.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) Road Map Penegakan Hukum Indonesia yang digelar Kemenkum di Hotel Rancamaya, Bogor, Jumat-Sabtu (23-24/9/2016). Hadir dalam pertemuan itu para pakar di bidangnya seperti, Prof Mahfud Md, Prof Muladi, Prof Yuliandri, Prof Hibnu Nugroho, Prof Adji Samekto, Zainal Arifin Moechtar, Prof Runtung Sitepu, dan Refly Harun.

“Kami pernah mencoba menghitung kasus Urip Tri Gunawan yang dihukum 20 tahun. Kalau dihitung dengan jumlah remisi-remisi yang harus diterima, dia hanya menjalanai hukuman 8 tahunan dari semua hukuman 20 tahun yang harus diterimanya. Semua jenis remisi itu didapatkan,” ucap Zainal.

Urip dihukum karena menerima suap dari Artalyta Suryani di kasus BLBI. Ayin dihukum 4,5 tahun penjara.

“Memang ini yang bisa merusak kepercayaan orang, merusak rasa keadilan publik. Ngapain dikasih 20 tahun kalau menghuni berapa tahun sudah keluar. Apalagi banyak alasan-alasan yang bisa dibuat,” cetus Zainal.

Selain jenis remisi yang cukup banyak, syarat narapidana mendapatkan remisi juga dipertanyakan. Pihak LP dinilai harus selektif memberikan syarat kelakuan baik.

“Ngajarin ngaji atau apa semua bisa dikonversi jadi syarat mendapatkan remisi. Yang begini-begini ini jangan-jangan di keppresnya harus dilihat,” kata pengajar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Dengan pertimbangan di atas, maka Zainal menilai pemerintah lebih penting merevisi Keppres Nomor 174/1999, daripada merevisi PP 99/2012. Setelah perdebatan berjalan cukup lama, di ujung FGD, forum menyetujui merevisi PP 99/2012 kecuali untuk terpidana korupsi.

Namun gagasan memangkas jenis remisi tidak disetujui Prof Muladi. Guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menilai jenis remisi dalam satu tahun sudah tepat.

“Kalau saya orientasinya bukan itu, orientasi saya adalah berkelakuan baik, itu yang paling penting. Remisi bukan hanya reward tapi hak, itu penting sekali. (Jenis remisi) tetap, tapi pelaksanaannya lebih selektif. Itu intinya,” kata mantan Menteri Kehakiman di tempat yang sama.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Tinjau GBK, Menteri Basuki: Ini Dibangun Pakai Pajak Kok Dirusak?

Metrobatam, Jakarta - Sejumlah fasilitas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) rusak usai final Piala Presiden 2018. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat...

Ketua DPR Minta Motif Penyerangan Pemuka Agama Diusut Tuntas

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta polisi bergerak cepat mengusut tuntas kekerasan terhadap Kiai Hakam Mubarok, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Karangasem Paciran,...

Usai Pesta Miras, Pemuda Ini Ditemukan Mengambang di Sungai

Metrobatam, Lumajang - Usai pesta miras bersama teman-temannya, Muhamad Saiful Rizal (19) ditemukan tewas mengambang di tepi sungai Kali Mujur, Dusun Parasgoang, Desa Pandanarum,...

Bos First Travel Jalani Sidang Perdana

Metrobatam, Jakarta - Bos First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Kiki Hasibuan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Depok. Ketiganya didakwa dalam kasus...

Tersebar Inisial Artis Lain Diduga Pengguna Narkoba, Ini Kata Polisi

Metrobatam, Jakarta - Siapa sangka, tiga artis diciduk dalam satu minggu kemarin karena narkoba. Setelah Fachri Albar, Roro Fitria, dan Dhawiya, tersebar inisial artis...

Pesawat Iran Jatuh, KBRI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban

Metrobatam, Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Iran memastikan tidak ada penumpang WNI dalam daftar penumpang atau manifest pesawat yang jatuh di pusat...

Gunung Sinabung Erupsi 5 Km, Warga Diminta Waspada

Metrobatam, Jakarta - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu 5 kilometer. Warga diminta waspada dengan erupsi...

Mabes Polri Bahas Kepulangan Rizieq Shihab

Metrobatam, Jakarta - Mabes Polri akan menggelar rapat membahas antisipasi kepulangan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab, Senin (19/2). Berdasarkan Surat Telegram...

Setelah Parpol Dapat Nomor Urut, Ini Tahapan Pemilu 2019

Metrobatam, Jakarta - Sebanyak 14 parpol lolos dan mendapat nomor urut untuk Pemilu 2019. Bagaimana tahapan selanjutnya untuk Pemilu serentak? Sebelumnya, ada 14 parpol yang...

PKS Tetap Dukung Tersangka KPK Mustafa di Pilkada Lampung

Metrobatam, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli, meskipun Mustafa telah berstatus tersangka dan...

Anies Dicegah ke Podium karena Namanya Tak Dicatat Panitia, Fahri Sewot

Metrobatam, Jakarta - Media sosial hari Minggu diramaikan dengan video Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicegah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) jelang pemberian piala oleh...

Indonesia Segera Punya Pasar Ikan Modern di Muara Baru

Metrobatam, Jakarta - Indonesia akan memiliki pasar ikan modern. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melakukan pembangunan Pasar Ikan Muara Baru...
BAGIKAN