Akui Hubungannya dengan Megawati Belum Pulih, Golkar: Itu Perasaan SBY Saja

Metrobatam, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat SBY mengungkapkan Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali mengajak Demokrat untuk berada di dalam pemerintahan.

Namun SBY menyampaikan berbagai alasan yang menjurus bahwa tidak tepat jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan karena partainya tidak menentukan sikap dalam pilpres 2014.

Selain alasan itu, SBY juga mengungkapkan sempat ragu jika partai-partai koalisi pendukung akan menerima Demokrat di dalam pemerintah.

Tak sampai di sana, SBY juga merasa masih ada faktor lain yang mengganjal tawaran Jokowi kepada Demokrat untuk bergabung di pemerintah. Hal itu adalah hubungannya dengan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Bacaan Lainnya

“Pertanyaan saya, hubungan saya dengan Ibu Megawati belum pulih. Masih ada hambatan dan jarak di situ,” kata SBY di kedaiamannya, Jakarta, Rabu (25/7).

Keterangan ini disampaikan SBY untuk melengkapi pernyataan yang ia sampaiakan saat bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (24/7) malam. SBY sebelumnya mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo selama satu tahun belakangan.

Komunikasi itu, kata SBY, dilakukan untuk menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan mendatang. Sebetulnya, SBY mengklaim jika Jokowi berharap Demokrat berada di dalam koalisi pemerintahan di pemilu tahun depan.

Namun sayangnya, imbuh SBY, ada beberapa hal yang menyebabkan penjajakan tersebut tak berjalan mulus.

“Pak Jokowi berharap Demokrat berada di dalam. Tapi juga sadar ada hambatan dan rintangan. Tidak perlu saya jelaskan secara detail,” kata SBY usai menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jakarta, Selasa.

Itu Perasaan SBY Saja

Sementara Golkar menilai hal itu hanya perasaan SBY semata. “Itu mungkin perasaan Pak SBY saja,” kata Wasekjen Golkar Sarmuji di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).

Sarmuji mengaku tak melihat persoalan seperti yang dinyatakan SBY. Menurut dia, Megawati bukan satu-satunya penentu dalam koalisi pendukung Jokowi.

“Saya tidak melihat seperti itu. Karena di dalam koalisi kan bukan hanya Bu Mega. Tetapi ada lima parpol lain. Kita sedang membukakan pintu. Tapi begitu pintu setengah terbuka, Pak SBY menafsirkan bahwa pintu setengah tertutup. Jadi berbeda perspektif,” sebutnya.

Sarmuji meminta agar Megawati tidak dijadikan alasan tidak bergabungnya Demokrat ke koalisi Jokowi. Dia mengatakan lima parpol lainnya membuka pintu bagi siapa pun yang ingin bergabung.

Andai Demokrat mau bergabung, Sarmuji pun yakin Megawati tak menolak. Selain PDIP dan Golkar, partai pendukung Jokowi lainnya adalah NasDem, Hanura, PPP, dan PKB.

“Di dalam koalisi itu kan bukan hanya ada PDIP. Bukan hanya ada Bu Mega. Tapi kalau sebagian besar itu membuka pintu, ya pintu itu sebenarnya terbuka. Jadi jangan dijadikan Bu Mega sebagai alasan untuk tidak bergabung, karena masih ada lima parpol lain yang membukakan pintu,” ucapnya.

“Dan saya yakin Bu Mega tidak terlalu resisten kalau ada orang yang mau bergabung ke koalisi Pak Jokowi,” imbuh Sarmuji.

SBY-Zulkifli Belum Deal Koalisi

Sementara pertemuan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan belum menghasilkan deal soal koalisi untuk Pilpres 2019.

“Kalau diizinkan membangun koalisi, paling penting merumuskan visi-misi pascakebijakan yang akan ditawarkan, pasangan capres-cawapres yang akan kami usung sehingga rakyat bisa nilai apakah klop, sesuai harapan mereka,” ujar SBY.

SBY menyebut, Demokrat dan PAN sepakat terus menjalankan komunikasi hingga akhir pendaftaran pasangan calon Pilpres 2019, yakni 10 Agustus 2018. Namun, untuk malam ini, belum ada keputusan akan berkoalisi.

“Kami sepakat mulai hari ini hingga 10 Agustus untuk tingkatkan intensitas pertemuan kami,” sebut SBY.

Hal senada disampaikan oleh Zulkifli Hasan. Zulkifli mengatakan dirinya dan SBY membahas soal politik kebangsaan, belum soal koalisi.

“Kita membahas situasi kekinian tentang negeri tercinta, Indonesia mau dibawa ke mana ini. Soal politik kebangsaan,” tutur Zulkifli. (mba/cnn indonesia)

Pos terkait