Apple Masih Membuat iPhone Jauh Lebih Sulit Diretas

    120
    Kantor Apple
    Kantor Apple

    Metrobatam.com, Washington – Para insiyur Apple sudah mulai mengembangkan tindakan keamanan baru yang akan membuat pemerintah tidak lagi meretas iPhone menggunakan metode yang sama dengan yang saat ini telah dipertarungkan di pengadilan California menurut laporan New York Times mengutip orang-orang yang dekat dengan perusahaan dan para ahli keamanan.

    Jika Apple berhasil meningkatkan keamanannya –dan para ahli mengatakan itu hampir pasti akan terjadi– perusahaan akan menciptakan tantangan teknis signifikan bagi lembaga-lembaga penegak hukum, bahkan jika pemerintahan Obama memenangkan tuntutannya atas akses data yang tersimpan di iPhone yang digunakan oleh pelaku penembakan di San Bernardino, California, tahun lalu.

    Dengan demikian, FBI harus mencari cara lain untuk mengalahkan keamanan Apple.

    Satu-satunya jalan keluar dari masalah ini, menurut para ahli, adalah melibatkan Kongres. Hukum federal penyadapan mengharuskan operator telepon tradisional membuat data mereka dapat diakses oleh lembaga penegak hukum.

    Namun perusahaan teknologi seperti Apple dan Google tidak tercakup, dan mereka sangat menentang peraturan yang menuntut mereka melakukan hal itu.

    “Kami dalam perlombaan senjata kecuali dan sampai Kongres memutuskan untuk memperjelas siapa yang punya kewajiban apa dalam situasi seperti ini,” kata Benjamin Wittes, senior di Brookings Institution.

    Perusahaan-perusahaan teknologi selalu mencari bug perangkat lunak dan menambal lubang untuk menjaga kode mereka aman dari hacker.

    Namun sejak pengungkapan kebijakan pengawasan pemerintah yang dilakukan Edward J. Snowden, perusahaan-perusahaan tersebut mempersenjatai kembali produk-produk mereka untuk melindungi diri dari intrusi pemerintah.

    Apple membangun sistem operasinya baru untuk melindungi informasi pelanggan. Pemimpin Eksekutif Apple Timothy D. Cook menulis surat kepada para pengguna, “Kami bahkan menempatkan data itu di luar jangkauan kami sendiri, karena kami yakin bahwa isi iPhone Anda bukan urusan kami.”

    Setiap iPhone memiliki sistem pemecahan masalah yang memungkinkan Apple memperbarui sistem perangkat lunak tanpa perlu bagi pengguna memasukkan kata sandi. Apple merancang fitur itu untuk memudahkan perbaikan telepon yang rusak.

    Dalam kasus San Bernardino, FBI ingin memanfaatkan sistem pemecahan masalah itu dengan memaksa Apple menulis dan memasang perangkat lunak baru yang akan melucuti beberapa fitur keamanan, yang memudahkan pemerintah meretas telepon seluler.

    Telepon yang digunakan dalam kasus itu adalah model lama, namun para ahli dan mantan karyawan Apple mengatakan pendekatan serupa juga bisa digunakan untuk mengubah perangkat lunak pada telepon seluler yang lebih baru. Itu adalah kerentanan yang sedang diperbaiki Apple.

    Saat disinggung mengenai hal ini dalam konferensi pers pekan lalu, ketika seorang wartawan bertanya mengapa Apple mengizinkan firmware – perangkat lunak iPhone – untuk dimodifikasi tanpa memerlukan kata kunci pengguna, salah satu eksekutif Apple menjawab bahwa hal itu aman.

    Seorang yang dekat dengan perusahaan minggu ini mengonfirmasi bahwa para insinyur Apple telah mulai mencari solusi bahkan sebelum serangan San Bernardino. Juru bicara Apple menolak untuk mengomentari apa yang disebutnya rumor dan spekulasi tersebut.

    Ahli independen telah menawarkan solusi yang mungkin bagi publik maupun swasta dalam percakapan informal dengan Apple beberapa minggu terakhir.

    “Ada sekitar 50 ide yang telah kami kirim ke Apple,” kata Jonathan Zdziarski, peneliti keamanan.

    Apple secara teratur merilis perbaruan keamanan dan memberikan pujian kepada para peneliti yang berburu bug di perangkat lunak perusahaan tersebut.

    “Biasanya, laporan bug datang dalam surel mengatakan, ‘Kepada Apple Security, kami telah menemukan kekurangan pada produk Anda,'” kata Chris Soghoian, analis teknologi American Civil Liberties Union.

    “Laporan bug ini datang dalam bentuk perintah pengadilan.”

    Perintah pengadilan yang disebut Soghoian itu dikeluarkan pekan lalu oleh seorang hakim federal, dan meminta Apple untuk membuat dan memasang kode yang dicari oleh FBI. Apple menolak perintah tersebut. Pengacara Apple mengajukan keberatannya di pengadilan.

    Dalam banyak hal, respons Apple melanjutkan tren yang berlangsung di Silicon Valley sejak pengungkapan Snowden.

    Yahoo misalnya, membiarkan layanan surelnya tak terenskripsi selama bertahun-tahun. Setelah Snowden mengungkapkan bagaimana Badan Keamanan Nasional mengeksploitasi perusahaan, perusahaan tersebut dengan cepat mengumumkan rencana untuk mengenkripsi surel.

    Seperti Yahoo, Google segera memperbaiki kerentanan yang telah digunakan pemerintah untuk mengakses pusat data perusahaan.

    Karena pemerintah saat ini mencoba memaksa Apple meretas kodenya sendiri, para pejabat keamanan mengatakan bahwa Apple harus melihat dirinya sebagai kerentanan. Itu berarti para insinyur harus mendesain kunci yang benar-benar tidak bisa ditembus.

    “Ini adalah pertama kalinya Apple mengancam mereka sendiri,” kata Zdziarski.

    “Saya pikir Apple tidak akan pernah berpikir untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah.”

    Direktur FBI, James B. Comey Jr. pekan ini mengisyaratkan bahwa dia mengharapkan Apple mengubah keamanannya, menyatakan bahwa alat peretas yang dicari pemerintah dalam kasus San Bernardino “semakin usang.” Dia mendukung argumen pemerintah bahwa itu bukan menjadi alasan untuk mencari kunci masuk ke semua iPhone.

    Meski demikian, Apple mengatakan bahwa kasus ini bisa menjadi cara untuk memaksa para insinyur perusahaan membuka kode untuk membantu pemerintah masuk ke setiap iPhone.

    “Pemerintah AS meminta sesuatu yang kami tidak punya, dan sesuatu yang kami anggap terlalu berbahaya untuk dibuat,” kata Cook dalam suratnya.

    Hubungan panas antara pemerintah dan perusahaan teknologi tersebut merupakan, setidaknya sebagian, fungsi dari strategi pemerintahan Obama.

    Gedung Putih mengatakan tidak akan meminta Kongres untuk meloloskan undang-undang yang mengharuskan perusahaan teknologi untuk memberikan FBI kewenangan mengakses data pelanggan. Itu membuat Departemen Kehakiman memperjuangkan akses satu telepon pada satu waktu, dalam pengadilan kasus yang seringkali tak disadari.

    Meskipun secara umum perusahaan teknologi Silicon Valley dapat mengungguli pemerintah dalam pertarungan teknis, perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi satu batasan penting. Fitur keamanan sering datang dengan mengorbankan performa produk menjadi lebih lambat.

    Apple membuat produk yang lebih ramping dan intuitif. Solusi keamanan yang mengalahkan FBI jika itu menyentuh pelanggan.

    Salah satu hambatan untuk mengenkripsi semua data di server Apple iCloud, misalnya, telah menemukan cara untuk memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah mengakses dan mencadangkan foto, dan informasi lainnya yang disimpan di iCloud.

    “Memberitahu kepada masyarakat bahwa mereka akan kehilangan semua foto keluarga karena lupa kata kunci sangat sulit dijual, ” kata Soghoian seperti dilansir laman The New York Times.

    (sumber : antara)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Bakamla Selamatkan Rombongan Kemendes yang Terombang-Ambing 8 Jam di Perairan Tarakan, Ini Kronologinya

    Metrobatam, Jakarta - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menyelamatkan sebagian rombongan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang...

    Ini Istana Bos First Travel yang Terlilit Utang Rp 80 M dan Tipu Calon...

    Metrobatam, Jakarta - Polisi telah menetapkan bos First Travel, Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Devitasari Hasibuan, sebagai tersangka kasus penipuan perjalanan umrah. Meski diketahui...

    Seperti Ini Bahagianya Warga di Perbatasan yang Akhirnya Bisa Nikmati Listrik

    Metrobatam, Atambua - Sudah dua tahun ini listrik hadir di Desa Naekake, salah satu desa di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Timur Leste di Provinsi Nusa...

    Kecewa Kontrak Kerja Tidak Diperpanjang, Mantan Pegawai Bakar Kampus Universitas Malikussaleh

    Metrobatam, Aceh Utara – Pelaku pembakaran Gedung Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), di Gampong (Desa) Kecamatan Muara Baru, Kabupaten Aceh Utara, berinisial S mengaku kecewa...

    Bekuk 5 Bandar Narkoba di Aceh Utara, BNN Sita 40 Kg Sabu

    Metrobatam, Lhokseumawe - Badan Narkotika Nasional (BNN) membekuk 5 bandar narkoba di Aceh. Sebanyak 40 kilogram sabu disita dalam penangkapan tersebut. Awalnya, penangkapan dilakukan terhadap...

    FPI Doakan Musuh Rizieq Shihab Dihancurkan, Anis Doakan Rizieq Panjang Umur

    Metrobatam, Jakarta - Massa Front Pembela Islam (FPI) mendoakan semua musuh dan orang yang memfitnah Rizieq Shihab dalam perayaan hari ulang tahun ke-19 FPI. Berdasarkan...

    Korban First Travel Minta Pemerintah Bantu Kembalikan Uang Jemaah

    Metrobatam, Jakarta - Jemaah korban dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel meminta pemerintah turun tangan membantu pengembalian dana jemaah yang sudah disetorkan. Hingga saat...

    Zaskia Gotik Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Bintan

    Metrobatam.com, Bintan - Malam Ramah Tamah dan Hiburan Rakyat Kabupaten Bintan 2017 sempena HUT Kemerdekaan RI ke 72 berlangsung sangat meriah. Hal itu terlihat,...

    DPRD Kepri Sahkan Ranperda Keuangan dan Administrasi DPRD

    Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota...

    Dibandingkan Batam, Turis Singapura Pilih Liburan ke Johor Baru Malaysia

    Metrobatam.com, Batam - Masyarakat Singapura ternyata masih memilih Johor Baru, Malaysia sebagai destinasi akhir pekan mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya wisatawan Singapura yang...

    Curhat Jemaah First Travel di DPR: Uang Habis hingga Ibu Meninggal

    Metrobatam, Jakarta - Korban jemaah umrah First Travel mengadu ke Komisi VIII DPR. Korban mengadu dengan kerugian yang bervariasi bahkan ada keluarganya yang meninggal...

    Ketua MUI: Indonesia Bukan Darul Islam

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin menyata0kan bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dari berbagai golongan masyarakat, hingga akhirnya merdeka...