Bamsoet Sebut Wacana Pilkada Kembali Melalui DPRD Atas Usulan KPK

Metrobatam, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet sepakat jika pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan lagi melalui DPRD. Alasannya karena banyak kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat korupsi dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus meningkat.

“Ini kan kita membaca realitas dan saya sebagai ketua DPR banyak menerima masukan laporan termasuk ketika saya berkunjung ke daerah daerah, termasuk juga ketika saya beberapa kali acara KPK, beliau menyampaikan keprihatinan IPK terus meningkat dan OTT tak bisa dihentikan,” ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Tak hanya saat berkunjung ke daerah, Bamsoet juga mendapatkan penjelasan informal dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

“Ini karena mereka sedang mendalami akar persoalan kepala daerah banyak yang kena kasus korupsi karena sistem politik pemilihan langsung ini mendorong mereka melakukan hal tak terpuji karena berbiaya tinggi,” jelasnya.

Bahkan kajian sementara yang dilakukan Pahala Nainggolan dan timnya di KPK menyarankan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. “Pak Nainggolan menyampaikan, mas kalau kembali ke DPRD lebih baik kita awasi lebih mudah,” tuturnya.

Mantan Ketua Komisi III itupun memahami akan adanya pro dan kontra di masyarakat terkait hal ini. Ia pun menyerahkan penilaian pelaksanaan Pilkada langsung yang sudah berjalan selama ini kepada masyarakat, apakah sudah ada banyak manfaat yang di dapat sehingga layak untuk diteruskan atau malah sebaliknya.

“Kalau kesimpulannya banyak manfaat ya silakan diteruskan. Kalau kajiannya merusak moral rakyat kita, ya harus kita kaji kembali karena di daerah banyak menimbulkan persoalan, belum lagi di akar rumput saling serang. Di luar transaksional ada lagi masalah sosial,” pungkasnya.

Ini Kelebihan dan Kekurangannya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah membahas evaluasi kemanfaatan pemilihan kepala daerah langsung bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) beberapa waktu lalu. Hasil pembahasan tersebut, muncul wacana pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, memaparkan bahwa hasil analisisnya terkait kekurangan dan kelebihan‎ pelaksanaan pilkada tidak langsung yang sempat diwacanakan akan kembali dilaukan oleh pemerintah.

“Kelebihan pilkada tidak langsung di antaranya adalah biaya politik murah, politik uang tidak meluas sampai basis masyarakat, dan rakyat tidak mengalami pembelahan ekstrem secara sosial maupun politik,” papar Ubay –sapaan akrab– saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (10/4).

Sedangkan kelemahan pilkada tidak langsung, sambung Ubay, yakni calon kepala daerah tidak dikenal rakyatnya, politik uang terjadi di lapisan elite daerah, dan rakyat tidak dilibatkan dalam menentukan pemimpinya sendiri atau kurang demokratis.

“Lalu bagaimana solusinya? Setidaknya ada tiga pola solusi yang mungkin bisa dijadikan agenda DPR maupun Kemendagri. Pertama, pola pilkada tidak langsung yang diperbarui; kedua, pola pilkada langsung yang diperbaharui; ketiga, pola campuran,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pola pilkada tidak langsung atau melalui DPRD yang diperbarui adalah bukan seperti pilkada atau pemilihan kepala daerah di DPRD seperti zaman Orde Baru yang tidak dikenal publik prosesnya. Tetapi, pilkada tidak langsung yang membuka ruang keterlibatan publik.

Hal Ini, lanjut dia, dapat dilakukan melalui dua hal sebelum pemilihan oleh DPRD, yaitu ada uji publik terhadap calon kepala daerah setelah pendaftaran calon ke panitia pemilihan di DPRD. Uji publik ini berupa pengumuman calon-calon kepala daerah kepada publik agar publik memberikan penilaian atau keberatan yang berbasis data atau bukti tertentu.

“Nah, jika protes publik kemudian menunjukkan data negatif atau ketidaklayakan calon, maka panitia pemilihan di DPRD dapat memberi kesempatan kepada fraksi pengusungnya di DPRD untuk mencari calon lainnya dalam waktu yang tidak lama sesuai jadwal yang ditetapkan,” sambungnya.

Selain uji publik, Ubay juga meminta adanya keterlibatan publik dengan cara melalui debat calon kepala daerah di depan majelis sidang DPRD yang dihadiri dan ditonton masyarakat luas melalui media televisi.

“Setelah masa tenang baru sidang paripurna DPRD dilakukan untuk memilih kepala daerah. Untuk menghindari praktik money politic anggota DPRD saat pemilihan kepala daerah, perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam pengawasan sepanjang masa pilkada berlangsung,” jelasnya.

Sedangkan pola pilkada langsung yang diperbarui maksudnya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetapi sejumlah hal dan aturan yang selama ini menimbulkan masalah dalam pilkada langsung harus diperbaiki.

“Dalam hal ini, sejumlah masalah yang harus diperbaiki tersebut antara lain soal daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, soal sistem pemilu yang sangat kontestatif liberalistik,” ungkapnya.

“Kemudian, mekanisme pencalonan yang harus mendapat surat dukungan dan persetujuan pencalonan dari pengurus pusat partai politik yang membuka celah adanya ‘mahar politik’, angka 20 persen threshold untuk dukungan terhadap calon kepala daerah telah membatasi hak politik untuk dipilih sehingga muncul calon kepala daerah yang tidak beragam padahal cukup dengan menaikkan angka parliamentary threshold 6 sampai 8 persen semua partai yang lolos threshold bisa mengusung calon kepala daerahnya,” tambah dia.

Sementara pola campuran, Ubay membeberkan yakni dengan menggunakan cara berpikir para pendiri bangsa ini yaitu menggunakan pola campuran antara model demokrasi langsung dan model demokrasi tidak langsung.

“Indonesia tidak harus secara kaku memilih satu diantara model pilkada langsung atau tidak langsung, tetapi untuk mengeleminir berbagai kelemahan yang dijelaskan di atas, pemilihan kepala daerah dapat menggunakan model campuran dalam satu wilayah,” jelasnya. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Data Sementara Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg 2019

Metrobatam, Jakarta - KPU merilis hasil sementara verifikasi administrasi pendaftaran bacaleg DPR RI untuk Pemilu 2019. Hasil ini disampaikan berdasarkan pencocokan antara Sistem Informasi...

Kapitra: Kalau Kapal Perjuangan Sudah Sesak Bisa Mati Semua

Metrobatam, Jakarta - Pengacara Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera menanggapi santai tudingan dari beberapa kelompok Islam yang menuduhnya sebagai...

Said Aqil Singgung Jokowi Soal Kemiskinan dan Konflik Usai Pilkada

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bicara soal kemiskinan dan persatuan bangsa. Said Aqil menyebut, meski...

Coblos Dua Kali di Pilgub, Ketua KPPS Divonis 2 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampar, Riau, Syamsuardi divonis 24 bulan penjara dan denda Rp24 juta karena terbukti bersalah mencoblos...

Ini Nasihat TGB untuk Pihak yang Mengafir-kafirkan karena Politik

Metrobatam, Jakarta - TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) bicara soal kritik terhadap dirinya yang mendukung Jokowi. TGB meminta ujaran kebencian dibersihkan...

Wawancara Khusus Dirut Inalum: Habiskan Rp 55 Triliun untuk Rebut Saham Freeport

Metrobatam, Jakarta - Setelah melewati proses negosiasi panjang, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat mendivestasikan 51% saham ke pemerintah Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah,...

Viral Kelas Poligami Nasional, Dapat Kaus #2019tambahistri, Langgar UU

Metrobatam, Jakarta - Pengumuman kelas poligami nasional beredar di jejaring WhatsApp dan media sosial. Sejumlah pembicara yang mengisi kelas ini merupakan praktisi poligami. Dalam pengumuman...

3 Anggota TNI Tewas Usai Tenggak Miras, 2 Lagi Dirawat di RS

Metrobatam, Jayapura - Tiga anggota TNI dari Yonif 753 yang bertugas di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua tewas karena mengkonsumsi minuman keras oplosan yakni...

Puluhan Orang Tewas, WhatsApp Batasi Pesan Berantai

Metrobatam, Jakarta - Kasus provokasi dan hoax di India melalui platfrom WhatsApp membuat anak perusahaan milik Facebook ini terus membenahi aplikasinya. Pasalnya, imbas dari...

Mau Ditenggelamkan PA 212, Begini Reaksi 7 Partai

Metrobatam, Jakarta - Pencalonan Kapitra Ampera sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2019 berbuntut panjang. Kapitra yang selama ini dikenal berada di...

Inilah Daftar 54 Artis yang Jadi Caleg untuk Pileg 2019, Nasdem Terbanyak

Metrobatam, Jakarta – Pemilihan legislatif (Pileg) tak hanya menjadi milik para politisi, tetapi juga kini menjadi milik para artis. Untuk Pileg 2019, setidaknya ada...

Tokoh PKS dan PA 212 di PDIP, Strategi Redam Isu Anti-Islam

Metrobatam, Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi dan pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019 melalui Partai...
BAGIKAN