Bamsoet Sebut Wacana Pilkada Kembali Melalui DPRD Atas Usulan KPK

Metrobatam, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet sepakat jika pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan lagi melalui DPRD. Alasannya karena banyak kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat korupsi dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus meningkat.

“Ini kan kita membaca realitas dan saya sebagai ketua DPR banyak menerima masukan laporan termasuk ketika saya berkunjung ke daerah daerah, termasuk juga ketika saya beberapa kali acara KPK, beliau menyampaikan keprihatinan IPK terus meningkat dan OTT tak bisa dihentikan,” ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Tak hanya saat berkunjung ke daerah, Bamsoet juga mendapatkan penjelasan informal dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

“Ini karena mereka sedang mendalami akar persoalan kepala daerah banyak yang kena kasus korupsi karena sistem politik pemilihan langsung ini mendorong mereka melakukan hal tak terpuji karena berbiaya tinggi,” jelasnya.

Bahkan kajian sementara yang dilakukan Pahala Nainggolan dan timnya di KPK menyarankan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. “Pak Nainggolan menyampaikan, mas kalau kembali ke DPRD lebih baik kita awasi lebih mudah,” tuturnya.

Mantan Ketua Komisi III itupun memahami akan adanya pro dan kontra di masyarakat terkait hal ini. Ia pun menyerahkan penilaian pelaksanaan Pilkada langsung yang sudah berjalan selama ini kepada masyarakat, apakah sudah ada banyak manfaat yang di dapat sehingga layak untuk diteruskan atau malah sebaliknya.

“Kalau kesimpulannya banyak manfaat ya silakan diteruskan. Kalau kajiannya merusak moral rakyat kita, ya harus kita kaji kembali karena di daerah banyak menimbulkan persoalan, belum lagi di akar rumput saling serang. Di luar transaksional ada lagi masalah sosial,” pungkasnya.

Ini Kelebihan dan Kekurangannya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah membahas evaluasi kemanfaatan pemilihan kepala daerah langsung bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) beberapa waktu lalu. Hasil pembahasan tersebut, muncul wacana pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, memaparkan bahwa hasil analisisnya terkait kekurangan dan kelebihan‎ pelaksanaan pilkada tidak langsung yang sempat diwacanakan akan kembali dilaukan oleh pemerintah.

“Kelebihan pilkada tidak langsung di antaranya adalah biaya politik murah, politik uang tidak meluas sampai basis masyarakat, dan rakyat tidak mengalami pembelahan ekstrem secara sosial maupun politik,” papar Ubay –sapaan akrab– saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (10/4).

Sedangkan kelemahan pilkada tidak langsung, sambung Ubay, yakni calon kepala daerah tidak dikenal rakyatnya, politik uang terjadi di lapisan elite daerah, dan rakyat tidak dilibatkan dalam menentukan pemimpinya sendiri atau kurang demokratis.

“Lalu bagaimana solusinya? Setidaknya ada tiga pola solusi yang mungkin bisa dijadikan agenda DPR maupun Kemendagri. Pertama, pola pilkada tidak langsung yang diperbarui; kedua, pola pilkada langsung yang diperbaharui; ketiga, pola campuran,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pola pilkada tidak langsung atau melalui DPRD yang diperbarui adalah bukan seperti pilkada atau pemilihan kepala daerah di DPRD seperti zaman Orde Baru yang tidak dikenal publik prosesnya. Tetapi, pilkada tidak langsung yang membuka ruang keterlibatan publik.

Hal Ini, lanjut dia, dapat dilakukan melalui dua hal sebelum pemilihan oleh DPRD, yaitu ada uji publik terhadap calon kepala daerah setelah pendaftaran calon ke panitia pemilihan di DPRD. Uji publik ini berupa pengumuman calon-calon kepala daerah kepada publik agar publik memberikan penilaian atau keberatan yang berbasis data atau bukti tertentu.

“Nah, jika protes publik kemudian menunjukkan data negatif atau ketidaklayakan calon, maka panitia pemilihan di DPRD dapat memberi kesempatan kepada fraksi pengusungnya di DPRD untuk mencari calon lainnya dalam waktu yang tidak lama sesuai jadwal yang ditetapkan,” sambungnya.

Selain uji publik, Ubay juga meminta adanya keterlibatan publik dengan cara melalui debat calon kepala daerah di depan majelis sidang DPRD yang dihadiri dan ditonton masyarakat luas melalui media televisi.

“Setelah masa tenang baru sidang paripurna DPRD dilakukan untuk memilih kepala daerah. Untuk menghindari praktik money politic anggota DPRD saat pemilihan kepala daerah, perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam pengawasan sepanjang masa pilkada berlangsung,” jelasnya.

Sedangkan pola pilkada langsung yang diperbarui maksudnya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetapi sejumlah hal dan aturan yang selama ini menimbulkan masalah dalam pilkada langsung harus diperbaiki.

“Dalam hal ini, sejumlah masalah yang harus diperbaiki tersebut antara lain soal daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, soal sistem pemilu yang sangat kontestatif liberalistik,” ungkapnya.

“Kemudian, mekanisme pencalonan yang harus mendapat surat dukungan dan persetujuan pencalonan dari pengurus pusat partai politik yang membuka celah adanya ‘mahar politik’, angka 20 persen threshold untuk dukungan terhadap calon kepala daerah telah membatasi hak politik untuk dipilih sehingga muncul calon kepala daerah yang tidak beragam padahal cukup dengan menaikkan angka parliamentary threshold 6 sampai 8 persen semua partai yang lolos threshold bisa mengusung calon kepala daerahnya,” tambah dia.

Sementara pola campuran, Ubay membeberkan yakni dengan menggunakan cara berpikir para pendiri bangsa ini yaitu menggunakan pola campuran antara model demokrasi langsung dan model demokrasi tidak langsung.

“Indonesia tidak harus secara kaku memilih satu diantara model pilkada langsung atau tidak langsung, tetapi untuk mengeleminir berbagai kelemahan yang dijelaskan di atas, pemilihan kepala daerah dapat menggunakan model campuran dalam satu wilayah,” jelasnya. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE