Bawaslu Imbau Pejabat yang Nyaleg Tak Pakai Fasilitas Negara

Metrobatam, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau para pejabat negara yang mengikuti pemilihan legislatif agar tak memakai fasilitas negara. Ketua Bawaslu Abhan akan menyampaikan imbauan itu kepada partai politik supaya mengingatkan para kadernya.

“Jadi harus dipisahkan kapasitas sebagai menteri atau sebagai caleg saat kampanye. Tentu kami akan lakukan imbauan bahwa parpol sebagai peserta pemilu tertib aturan di dalam kampanye,” kata Abhan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (25/7).

Saat ini ada tujuh menteri yang mendaftar sebagai calon legislatif. Abhan mengatakan Bawaslu akan mengawasi para pejabat negara tersebut dengan sistem pengawasan melekat di daerah.

“Kalau turun ke daerah kami akan lakukan pengawasan tadi. Misalnya di daerah A, Bawaslu di daerah A yang akan mengawasi maksimal melekat itu,” ujarnya.

Dia pun memastikan para pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi, baik administratif hingga pidana.

“Tentu, kan ada ketentuan pelanggaran apa yang dilanggar. Dari berbagai bentuk pelanggaran sanksinya juga beda. Tentu lihat kualitas pelanggaran dan pembuktian pelanggaran itu sendiri,” kata Abhan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menyatakan segera menggodok putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan MK disebutkan peserta pemilu tidak boleh memiliki pekerjaan lain, termasuk pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

“Kita harus memahami dulu yang dimaksud fungsionaris itu apakah pengurus hariannya saja, apakah pengurus harian dan kepala bidang, apakah termasuk struktur di bawahnya, atau seperti apa,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Arief menerangkan banyak rincian yang harus disiapkan terkait putusan MK. Beberapa di antaranya, KPU akan menggodok apakah putusan tersebut perlu peraturan KPU atau hanya memerlukan surat keputusan KPU saja.

“Pedomannya ada di mana. Ini banyak hal yang harus diuraikan lebih dulu. Proses meneliti, mempelajari, memahami sampai kemudian mengeksekusi harus dilakukan segera supaya semua kemudian tidak terlambat dalam mengikuti tahapan pemilu 2019,” ujar dia.

Arief mengatakan sejauh ini tahapan verifikasi calon legislatif DPD sudah selesai. Adapun proses yang sedang berjalan adalah tahap perbaikan sampai tanggal 31 Juli mendatang. Untuk mengimplementasikan putusan MK, KPU harus mengejar waktu yang sudah ditetapkan.

Kendati begitu, Arief menegaskan pihaknya akan segera mengeksekusi setelah KPU-Bawaslu selesai menelaah putusan MK. “Kalau polanya sudah selesai semua nanti kami akan informasikan,” tegas dia.

Ketua Bawaslu Abhan juga mengatakan bakal mengkaji terlebih dahulu putusan MK tersebut. “Ini baru 2 hari (keluar putusan MK). Kami akan kaji lebih jauh dan kami juga akan menunggu dari KPU,” tutup Abhan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kapolda Kepri Buka Acara Pemilihan Putri Citra Indonesia ke XXXIV Tahun 2018

Metrobatam.com, Batam - Kapolda kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.I.K resmi membuka acara Pemilihan Putri Citra Indonesia ke XXXIV tahun 2018 ...

Dragon Boat Race Tanjungpinang 2018, Diikuti 45 Tim dari 4 Negara

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 45 tim yang berasal dari 4 negara mengikuti event Internasional Dragon Boat Race (DBR) 2018 yang kembali digelar oleh Pemerintah...

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....
SHARE