Metrobatam, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau para pejabat negara yang mengikuti pemilihan legislatif agar tak memakai fasilitas negara. Ketua Bawaslu Abhan akan menyampaikan imbauan itu kepada partai politik supaya mengingatkan para kadernya.

“Jadi harus dipisahkan kapasitas sebagai menteri atau sebagai caleg saat kampanye. Tentu kami akan lakukan imbauan bahwa parpol sebagai peserta pemilu tertib aturan di dalam kampanye,” kata Abhan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (25/7).

   

Saat ini ada tujuh menteri yang mendaftar sebagai calon legislatif. Abhan mengatakan Bawaslu akan mengawasi para pejabat negara tersebut dengan sistem pengawasan melekat di daerah.

“Kalau turun ke daerah kami akan lakukan pengawasan tadi. Misalnya di daerah A, Bawaslu di daerah A yang akan mengawasi maksimal melekat itu,” ujarnya.

Dia pun memastikan para pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi, baik administratif hingga pidana.

“Tentu, kan ada ketentuan pelanggaran apa yang dilanggar. Dari berbagai bentuk pelanggaran sanksinya juga beda. Tentu lihat kualitas pelanggaran dan pembuktian pelanggaran itu sendiri,” kata Abhan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menyatakan segera menggodok putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan MK disebutkan peserta pemilu tidak boleh memiliki pekerjaan lain, termasuk pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

“Kita harus memahami dulu yang dimaksud fungsionaris itu apakah pengurus hariannya saja, apakah pengurus harian dan kepala bidang, apakah termasuk struktur di bawahnya, atau seperti apa,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Arief menerangkan banyak rincian yang harus disiapkan terkait putusan MK. Beberapa di antaranya, KPU akan menggodok apakah putusan tersebut perlu peraturan KPU atau hanya memerlukan surat keputusan KPU saja.

“Pedomannya ada di mana. Ini banyak hal yang harus diuraikan lebih dulu. Proses meneliti, mempelajari, memahami sampai kemudian mengeksekusi harus dilakukan segera supaya semua kemudian tidak terlambat dalam mengikuti tahapan pemilu 2019,” ujar dia.

Arief mengatakan sejauh ini tahapan verifikasi calon legislatif DPD sudah selesai. Adapun proses yang sedang berjalan adalah tahap perbaikan sampai tanggal 31 Juli mendatang. Untuk mengimplementasikan putusan MK, KPU harus mengejar waktu yang sudah ditetapkan.

Kendati begitu, Arief menegaskan pihaknya akan segera mengeksekusi setelah KPU-Bawaslu selesai menelaah putusan MK. “Kalau polanya sudah selesai semua nanti kami akan informasikan,” tegas dia.

Ketua Bawaslu Abhan juga mengatakan bakal mengkaji terlebih dahulu putusan MK tersebut. “Ini baru 2 hari (keluar putusan MK). Kami akan kaji lebih jauh dan kami juga akan menunggu dari KPU,” tutup Abhan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Disebut Prabowo BUMN Bangkrut, Ini Curhatan Dirut Garuda

Metrobatam, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto belum lama ini melontarkan penyataan yang cukup menghebohkan. Dia bilang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) satu persatu...

Lelang Jabatan Pemprov Jabar, 114 Orang Berebut 15 Posisi

Metrobatam, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat meloloskan 114 pendaftar untuk melanjutkan proses seleksi terbuka pengisian 15 jabatan pimpinan tinggi pratama...

BPN Prabowo Ingin Selesai Damai, Kill the DJ Ngaku Belum Ditemui

Metrobatam, Yogyakarta - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di DIY menginginkan agar perkara lagu 'Jogja Istimewa' diselesaikan dengan musyawarah. Namun Marzuki Mohamad atau...

Yusril Ungkap Alasan Masuk Tim Pakar Debat Capres Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi klaim Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menyebut namanya masuk dalam...

Awak Maskapai Malindo Air Terlibat Penyelundupan Narkoba ke Australia

Melbourne - Polisi di Melbourne berhasil membongkar sindikat narkoba internasional yang menggunakan awak maskapai Malindo Air dari Malaysia untuk menyeludupkan narkoba ke Australia selama...

Polisi Ungkap Gudang Narkoba di Apartemen Park View Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Anggota Unit Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat mengungkap gudang penyimpanan narkoba di Apartemen Park View, Kembangan Jakarta Barat. Kepala Polsek...

Ikatan Dai Aceh Sambangi KPU, Koordinasi soal Tes Baca Alquran

Metrobatam, Jakarta - Ikatan Dai Aceh menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pagi ini. Mereka ingin berkoordinasi soal tes baca Alquran bagi capres-cawapres 2019. "Buat ngomongin...

Pesta Sabu , Aris Idol Ditangkap Polisi

Metrobatam, Jakarta - Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Priok menangkap Januarisman Runtuwenen (JR) alias Aris 'Indonesia Idol' atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kabid...

Deputi KSP Tegaskan Jokowi Tak Biarkan Kasus HAM Terlantar

Metrobatam, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani menegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak pernah membiarkan kasus pelanggaran HAM masa...

6 Fakta Kill The DJ yang Murka Lagunya Dipakai Kampanye Tim Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Kill The DJ alias Marzuki Mohamad, murka lagu 'Jogja Istimewa' dipakai kampanye tim Prabowo. Siapa Kill The DJ? Berikut fakta-fakta pria kelahiran...

Bawaslu Tegur KPU Soal Jokowi dan Prabowo Curi Start Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan capres Joko Widodo dan Prabowo...

Ditawar Jadi PSK, Cita Citata Marah Banget

Metrobatam, Jakarta - Cita Citata rupanya pernah ditawar untuk jadi pekerja seks komersial (PSK). Marah besar, ia pun menolaknya mentah-mentah. "Banyak banyak banget, contohlah beberapa...