Bawaslu Imbau Pejabat yang Nyaleg Tak Pakai Fasilitas Negara

Metrobatam, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau para pejabat negara yang mengikuti pemilihan legislatif agar tak memakai fasilitas negara. Ketua Bawaslu Abhan akan menyampaikan imbauan itu kepada partai politik supaya mengingatkan para kadernya.

“Jadi harus dipisahkan kapasitas sebagai menteri atau sebagai caleg saat kampanye. Tentu kami akan lakukan imbauan bahwa parpol sebagai peserta pemilu tertib aturan di dalam kampanye,” kata Abhan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (25/7).

Saat ini ada tujuh menteri yang mendaftar sebagai calon legislatif. Abhan mengatakan Bawaslu akan mengawasi para pejabat negara tersebut dengan sistem pengawasan melekat di daerah.

“Kalau turun ke daerah kami akan lakukan pengawasan tadi. Misalnya di daerah A, Bawaslu di daerah A yang akan mengawasi maksimal melekat itu,” ujarnya.

Dia pun memastikan para pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi, baik administratif hingga pidana.

“Tentu, kan ada ketentuan pelanggaran apa yang dilanggar. Dari berbagai bentuk pelanggaran sanksinya juga beda. Tentu lihat kualitas pelanggaran dan pembuktian pelanggaran itu sendiri,” kata Abhan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menyatakan segera menggodok putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan MK disebutkan peserta pemilu tidak boleh memiliki pekerjaan lain, termasuk pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

“Kita harus memahami dulu yang dimaksud fungsionaris itu apakah pengurus hariannya saja, apakah pengurus harian dan kepala bidang, apakah termasuk struktur di bawahnya, atau seperti apa,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Arief menerangkan banyak rincian yang harus disiapkan terkait putusan MK. Beberapa di antaranya, KPU akan menggodok apakah putusan tersebut perlu peraturan KPU atau hanya memerlukan surat keputusan KPU saja.

“Pedomannya ada di mana. Ini banyak hal yang harus diuraikan lebih dulu. Proses meneliti, mempelajari, memahami sampai kemudian mengeksekusi harus dilakukan segera supaya semua kemudian tidak terlambat dalam mengikuti tahapan pemilu 2019,” ujar dia.

Arief mengatakan sejauh ini tahapan verifikasi calon legislatif DPD sudah selesai. Adapun proses yang sedang berjalan adalah tahap perbaikan sampai tanggal 31 Juli mendatang. Untuk mengimplementasikan putusan MK, KPU harus mengejar waktu yang sudah ditetapkan.

Kendati begitu, Arief menegaskan pihaknya akan segera mengeksekusi setelah KPU-Bawaslu selesai menelaah putusan MK. “Kalau polanya sudah selesai semua nanti kami akan informasikan,” tegas dia.

Ketua Bawaslu Abhan juga mengatakan bakal mengkaji terlebih dahulu putusan MK tersebut. “Ini baru 2 hari (keluar putusan MK). Kami akan kaji lebih jauh dan kami juga akan menunggu dari KPU,” tutup Abhan. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Grand Opening Warung’e Lara dengan Menu Sajian yang Enak

Metrobatam.com, Batam, Warung'e Lara, demikian nama rumah makan di Jalan Gatot Subroto Sidoarjo, Desa Larangan RT1, RW1, Candi Sidoarjo Jawa Timur, yang mulai beroperasi, Minggu (19/8/2018). Tempat...

Lebih Nyaman dan Aman, Capella Dinamik Nusantara Launching Honda CB150R StreetFire dan CBR250RR

Metrobatam.com, Batam - PT Capella Dinamik Nusantara kembali Launching Honda CB 150R StreetFire dan CBR 250 RR Minggu, ditempat di Auditorium Mega Mall Batam...

Jokowi Kalungkan Medali Emas untuk Lifter Eko Yuli

Metrobatam, Jakarta - Lifter Eko Uli Irawan berhasil meraih emas dalam cabang olahraga angkat besi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyaksikan pertandingan itu menyerahkan...

Timses Jokowi Disebut Ber-IQ 80, Golkar Peringatkan Mardani

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut timses Joko Widodo-Ma'ruf Amin ber-IQ 80 secara komunal. Partai Golkar mengingatkan Mardani untuk diam...

Ini Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Vaksin MR yang Kontroversial

Metrobatam, Jakarta - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan vaksin Measles Rubella (MR) mengandung babi dalam proses produksinya. Namun tetap memperbolehkan penggunaan vaksin...

Susi Musnahkan 125 Kapal Maling Ikan, 40 Ditenggelamkan di Natuna

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal maling ikan sebagai kado HUT ke-73 kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan Susi kapal maling...

LSI Denny JA: Jokowi-Ma’ruf 52,2%, Prabowo-Sandi 29,5%

Metrobatam, Jakarta - Pascapendaftaran Pilpres 2019 periode awal Agustus 2018, Lingkaran Survei Indonesia menggelar survei elektabilitas dua pasangan calon. Siapa unggul? Survei digelar pada 12...

KPK Sita Mobil Camry dari Apartemen Staf Ahli Anggota F-PAN Sukiman

Metrobatam, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PAN Sukiman memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus suap perimbangan dana RAPBN-P 2018. Pemanggilan ini yang kedua...

Dituduh Curi Uang Rp1,5 Juta, Eks Majikan Aniaya dan Gunduli Magfiroh

Metrobatam, Bogor - Polisi meyelidiki kasus penganiayaan dan penggulan terhadap Magfiroh (28) oleh eks majikannya, EA. Polisi melayangkan panggilan terhadap EA untuk diperiksa terkait...

Anggota Majelis Syuro PKS: Enak Aja Anies Jadi Kader Gerindra!

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan posisi Wagub DKI akan menjadi milik PKS jika Anies Baswedan bergabung ke...

Mobil Ketua Panwaslu Dibakar OTK

Metrobatam, Kolaka - Mobil pribadi milik Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Juhardin diduga dibakar oleh orang tidak dikenal (OTK) pada Minggu...

Ridwan Kamil Ditabrak Pengemudi Motor yang Hindari Razia

Metrobatam, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ditabrak seorang pengemudi motor saat berangkat kerja. Pria yang karib disapa Emil itu ditabrak bikers yang...
BAGIKAN