Metrobatam, Jakarta – Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyebut Sandiaga Uno memberikan mahar Rp 500 M ke PAN dan PKS. Bawaslu mengatakan undang-undang melarang paslon memberikan mahar kepada parpol.

“Ya kan emang pasal 228 dari UU nomor 7 tahun 2017 telah melarang untuk paslon memberikan uang atau imbalan kepada parpol untuk dapat menjadi calon presiden,” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (9/8).

Fritz mengatakan paslon yang terbukti melakukan mahar dapat diberikan sanksi. Salah satu sanksi tersebut yaitu dibatalkannya pencalonan paslon yang bersangkutan.

“Apabila setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti, bahwa seseorang tersebut menyerahkan imbalan kepada partai politik untuk menjadi calon presiden maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan,” kata Fritz.

Fritz mengatakan pihak yang dituding memberikan mahar harus melalui proses klarifikasi. Selain itu diperlukan juga adanya putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonan.

“Dan sekali lagikan itu membutuhkan proses klarifikasi dan apabila itu pun terindikasi, maka membutuhkan putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonan. Tapi tidak menghilangkan hukuman terhadap pemberian uang tersebut,” tuturnya.

Selain pada calon, sanksi juga diberikan kepada partai politik yang menerima mahar. Sanksi tersebut yaitu tidak dapat mencalonkan presiden pada pemilu selanjutnya.

“Dan juga partai politik yang menerima dana tersebut tidak dapat mencalonkan lagi calon presiden untuk pemilihan berikutnya. Itu yang kami dapatkan terkait yang apabila ketentuan di pasal 228,” ujar Fritz.

Hal ini sesuai dengan UU 7 tahun 2017 pasal 228 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut berisikan sebagai berikut,

Pasal 228

(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

(3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harls dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Bawaslu mengatakan akan melakukan penelusuran terkait hal tersebut. “Jadi berdasarkan apa yang ada Bawaslu akan melakukan penelusuran terhadap kebenaran berita tersebut apakah memang benar adanya dugaan seperti itu,” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (9/8).

Fritz meminta pihak yang mengetahui hal tersebut dapat melaporkan pada Bawaslu. Sehingga menurutnya Bawaslu dapat mendapatkan informasi secara komprehensif.

“Kami kan dari Bawaslu mengharapkan kepada pihak yang mengetahui, apabila memang ada usaha dari parpol untuk menerima atau menerima imbalan dari seorang paslon untuk meminta dana atau imbalan kepada parpol. Apabila ada para pihak yang mengetahui kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk ke Bawaslu,” kata Fritz.

“Sehingga saat di Bawaslu melakukan sebuah klarifikasi kami dapat mendapatkan sebuah informasi secara konprehensif,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyebut Sandiaga menyetor Rp 500 miliar ke PAN-PKS untuk jadi cawapres Prabowo.

“Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres,” ujar Andi kepada wartawan. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

KKP Hibahkan 5.000 Kg Ikan untuk Ponpes dan Panti Asuhan Se-Kota Batam

Pondok pesantren dan panti asuhan se-Kota Batam menerima hibah ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 5.000 kg. Ikan hibah ini diserahkan dalam acara...

Tanjungpinang Terima Penghargaan Daerah Tertib Ukur

Metrobatam.com, Tanjungpinag - Walikota Tanjungpinang H.Syahrul, S.Pd menerima penghargaan Daerah Tetib Ukur bersama 8 Kabupaten /Kota se - Indonesia sekaligus 200 unit timbangan ....

Survei LSI-ICW: KPK dan Presiden Lembaga Paling Dipercaya

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat daripada lembaga negara lainnya seperti Polri hingga DPR. Berada...

Jokowi: Anggaran Jangan Dihabiskan untuk Rapat hingga Dinas!

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur di Indonesia agar membelanjakan anggaran sesuai fokus rencana kerja. Jokowi...

Lemhanas: Kita Belum Siap Rekonsiliasi di Kasus HAM Berat

Metrobatam, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo mengatakan Indonesia belum siap menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat lewat jalur...

Dapat Dukungan dari NU Tangsel, Ma’ruf Janji Tak Akan Jual ‘Busa’

Metrobatam, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, hari ini menerima kedatangan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Tangerang Selatan di...

Hebat! Anak Buruh Tani Raih Emas Kompetisi Elektronika di Abu Dhabi

Metrobatam, Semarang - Seorang mahasiswa Politeknik Negeri Semarang (Polines) bernama A Nur Fatkhul Cholbi berhasil menjadi juara di kompetetisi Elektronika internasional di Abu Dhabi....

Beda Sikap Elite PAN Soal DPW Kalsel Dukung Jokowi

Metrobatam, Jakarta - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sikap...

Rektor Dipolisikan karena Disertasi, Antara Etika Vs Pidana

Metrobatam, Pekanbaru - Mahasiswa S3 Universitas Riau, Komala Sari, mempolisikan dosen pengujinya, Dr Mubarak. Gara-garanya, Komala tak diterima dilempar draf disertasi. Saksi mata menyangkal. Jauh...

Banjir Bandang Terjang Probolinggo, 1 Warga Tewas dan 1 Hilang

Metrobatam, Probolinggo - Banjir bandang menerjang perkampungan penduduk di Kabupaten Probolinggo. Kawasan yang diterjang banjir bandang yakni Dusun Kedaton dan Dusun Banjar Baru Desa...

Pihak Habib Bahar Bilang ‘Jokowi Banci’ Kiasan, Polisi Pakai Ahli Bahasa

Metrobatam, Jakarta - Penyidik Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi ahli untuk membuktikan ada-tidaknya pidana dalam ceramah 'Jokowi Banci' Habib Bahar bin Smith....

Pengurusan Izin, Wawako Tanjungpinang Mengingatkan Pengusaha Agar Diurus Langsung Tak Melalui Calo

Metrobatam. Com,  Batam - Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S. Ip mengingatkan pengusaha agar mengurus langsung izinnya, tidak melalui calo, sehingga tidak menimbulkan masalah...