Bayar Rp 33 Juta, Masih Gagal Jadi Satpol PP Batam

    Ilustrasi Pol PP
    Ilustrasi Pol PP

    Metrobatam.com, Batam – Dugaan adanya pungutan untuk masuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Batam mencuat lagi. Elida (38) melapor hal tersebut ke Polresta Barelang atas dugaan penipuan yang dialaminya.

    Awalnya, atas saran suami, Elida mendaftar Satpol PP Batam melalui perantara seorang guru sebuah SMP di Batam bernama Jalius. Ia kemudian dimintai uang administrasi Rp 33 juta.

    Namun, sudah tujuh bulan lamanya ia menunggu, tidak ada juga panggilan.

    Akhirnya, Elida dan Hasrat, sang suami, melaporkan kasus ini ke polisi. Hasrat merasa dibohongi oleh Jalius.

    Hasrat melaporkan Jalius ke Polresta Barelang, Rabu 17 Februari 2016 dengan Nomor LP-B/239/II/2016/Kepri/SPK-Polresta Barelang yang ditandatangani oleh Brigadir Polisi Harianto.

    “Saya tertipu. Saya kira Pak Jalius seorang guru baik. Ternyata melenceng. Makanya saya nggak senang. Makanya saya lapor ke polisi. Saya merasa ditipu,” ujar Hasrat dengan suara lirih, Rabu (24/2) pagi.

    Hasrat mengutarakan, bukan hanya sejumlah duit itu yang mengganjal pikiraanya saat ini.

    Tapi uang yang deserahkan kepada Jalius itu berasal dari pinjaman sebuah bank dengan cara mgngadaikan sertifikat rumah milik mereka.

    Harapannya, setelah istrinya bekerja dan dapat gaji, maka pinjaman bank itu bisa dicicilnya.

    “Makanya saya pusing sekarang ini. Saya harus pikir bayar cicilan bank Rp 3 jutaan per bulan. Saya gadaikan sertifikat rumah saya hanya uang untuk administrasi memasukkan istri saya kerja,” ucap Hasrat.

    Bahkan lelaki ini mengatakan, yang tertipu bukan hanya dirinya, tetapi banyak orang lain.

    Jalius sendiri membenarkan jika dia menjembatani memasukkan Elida menjadi personel Satpol PP Kota Batam. Ia tidak melakukan penipuan, tetapi menyerahkan biaya administrasi itu kepada Satpol PP melalui seorang pria bernama Samsudin.

    Pria ini, menurut Jalius, adalah seorang ASN di kantor tersebut. Bahkan, penyetoran uang itu dilengkapi dengan bukti kuitansi bermaterai.

    Ketika dikonfirmasi, Kepala Kantor Satpol PP Kota Batam Hendri, mengaku tak tahu-menahu soal masalah itu. Lagi pula, versi Hendri, tidak ada pungutan di instansinya ketika perekrutan menjadi anggota Satpol PP.

    Di dalam kuitansi bermeterai Rp 6.000 itu, nilai uangnya bervariasi, termasuk penerimaan dari Hasrat yang tercatat Rp 33 juta yang diserahkan Jalius.

    Bahkan, di tangan Jalius sendiri ada beberapa kuitansi pembayaran. Salah satunya tertanggal 28 Maret 2015. Di dalam isi kuitansi yang diterima dari Jalius berisikan tulisan “uang sejumlah lima belas juta rupiah” untuk pengurusan surat-surat kerja Satpol PP atas nama MIS. Ada lagi yang nilainya Rp 10 juta.

    Namun Hendri membantah semua itu. Katanya, untuk masuk instansinya tak butuh uang. “Saya nggak tahu-menahu soal itu. lagian kan bukan tanda tangan saya di kuitansi itu,” bantah Hendri.

    Menurut sumber, korban rekrutmen Satpol PP ini ini juga terkait dengan masalah penggajian 800 orang pegawai honorer Satpol PP yang gagal dikucurkan, tahun lalu, karena tidak dalam mata anggaran.

    Akhirnya, sebagian besar mereka dirumahkan. Namun, hingga sejauh ini, hanya Hasrat dan istrinya yang melapor.

    Masalah semakin runyam karena Menteri Dalam Negeri mengeluarkan edaran bahwa Satpol PP harus pegawai negeri sipil (PNS) dan tidak ada pegawai honorer. Tenaga honorer hanya boleh untuk Hansip dan Linmas.

    (sumber Tribun)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Warga Malaysia Diajak Menggalang Dana Menalangi Utang Negara Rp 3.570 T

    Metrobatam.com, Kuala Lumpur - Warga Malaysia ramai-ramai diajak untuk menggalang dana menalangi utang negara yang sudah menembus 1 triliun RM (Ringgit Malaysia) atau sekitar...

    Terkait KEK, Pengusaha Ngadu ke DPRD Kota Batam

    Metrobatam.com, Batam - Nuryanto, SH,MH memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyampaian aspirasi dari para pengusaha dan asosiasi Kota Batam melalui Kadin yang...

    Bea dan Cukai Batam : Pengawasan Barang di FTZ Lebih Sulit Dibanding KEK

    Metrobatam.com, Batam - Pengawasan barang di Free Trade Zone (FTZ) lebih sulit dibandingkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dampak lainnya juga menjadikan Batam tepat untuk...

    Tangkal Terorisme, Pengajar Harus Belajar Nilai Kebangsaan

    Metrobatam, Jakarta - Akademisi Muslim Azyumardi Azra mengimbau tenaga pengajar di kampus mendapat pelatihan kembali soal kebangsaan. Tuntutan Azyumardi itu terkait dengan temuan sejumlah...

    Jelang Final Liga Champions: Zinedine Yazid Zidane vs Juergen Norbert Klopp

    Metrobatam, Jakarta - Juergen Klopp senang hanya bertemu Zinedine Zidane setelah dia jadi pelatih. Genius sebagai peraci strategi, jalan karier keduanya memang beda jauh. "Dia...

    JK Sebut Daftar Mubalig Dibuat Agar Tak Sembarangan Ceramah

    Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan daftar 200 nama mubalig. Menurut JK, daftar nama itu berguna mengatur...

    Ketua KPK Sindir DPR yang Dukung Eks Koruptor Nyaleg

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyindir pihak-pihak yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019....

    Penyidik Sebut Fredrich Minta Kerjaan: Dia Bilang KPK Kan Banyak OTT

    Metrobatam, Jakarta - Fredrich Yunadi disebut pernah meminta agar dibagi kasus pada seorang penyidik senior KPK. Ambarita Damanik. Namun, permintaan Fredrich itu disampaikan sembari...

    Soal Ekonomi RI Lampu Kuning, Ini Penjelasan BI

    Metrobatam, Jakarta - Beberapa kalangan menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam lampu kuning. Menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah hingga...

    UU Terorisme Beri Kompensasi Korban hingga Peristiwa Bom Bali

    Metrobatam, Jakarta - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan DPR mengatur tentang pemberian kompensasi bagi korban aksi...

    Moeldoko Sebut Perpres Korupsi Tinggal Diteken Jokowi

    Metrobatam, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah...

    Kontroversi Takjil Politik #2019GantiPresiden

    Metrobatam, Jakarta - Pembagian takjil gratis berstiker #2019GantiPresiden yang dibagikan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menuai kontroversi. Pendukung Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pembagian takjil...
    BAGIKAN