Beda dengan Amien Rais, PKB: Kebijakan Jokowi Keren

Metrobatam, Jakarta – Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais menuding kebijakan sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya program bohongan alias ‘pengibulan’. PKB mementahkan tudingan itu.

“Salah satu prestasi pemerintahan saat ini yang keren yah kebijakan politik di bidang agraria ini,” ungkap Wasekjen PKB Daniel Johan dalam perbincangan, Senin (19/3).

Dia menuturkan, saat ini situasi di masyarakat sangat berbeda. Daniel mengungkap kini masyarakat banyak yang merasa lebih terbantu terkait tata ruang dan pertanahan tersebut.

“Dulu setiap keliling ke basis-basis masyarakat banyak yang bilang kalau satu-satunya kementerian yang tidak pernah membantu masyarakat tetapi malah nyusahin masyarakat adalah kementerian kehutanan,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Bacaan Lainnya

Sejak Jokowi memimpin, kondisi mengenai pertanahan sangat berubah. Ini disebut berdasarkan keterangan dari masyarakat di lapangan langsung. “Sekarang berubah total, kementerian kehutanan hadir membantu masyarakat,” ungkap Daniel.

Sebelumnya diberitakan, Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi sebagai suatu pembohongan.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia-Afrika, Bandung, Minggu (18/3).

Pernyataan Amien mendapat pro dan kontra. Hanura sebagai partai pendukung pemerintah mencurigai pernyataan ‘nyinyir’ Amien itu sebagai pesanan dari konglomerat.

Sementara itu Gerindra sebagai oposisi setuju dengan Amien dan mengatakan bagi-bagi sertifikat tanah Jokowi tersebut sebagai pencitraan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun sudah membantah pernyataan Amien.

“Sertifikat tanah objek dan subjek, tentu saja tepat sasaran. Tidak mungkin bekerja tanpa konsep,” ujar Kabag Humas ATR Harison Mocodompit.

Ungkapan Cinta dan Rindu

Hanafi Rais memandang kritik dari ayahnya itu adalah bentuk cinta dan rindu, bukan ungkapan iri. “Itu ungkapan rasa cinta Pak Amien yang rindu dengan keadilan di negeri ini,” kata Hanafi yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).

Pengibulan yang dimaksud Amien Rais adalah ‘gimmick’ dari Jokowi yang seolah mengaburkan bahwa 74 persen lahan di Indonesia dikuasai pengusaha besar. Maka program agraria itu seharusnya tak berhenti pada gimmick politik belaka.

“Membagi sertifikat tanah untuk rakyat kecil jangam cuma jadi gimmick. Memang terlihat sebagai program yang bagus, tapi ketika menyangkut pengembang, menyangkut konglomerat-konglimerat besar yang punya tanah seperti reklamasi di DKI itu dibiarkan saja tidak diperjelas hukumnya,” kata Hanafi.

Soal data 74 persen lahan dikuasai oleh pengusaha besar, Hanafi menyatakan pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PAN itu berdasarkan laporan yang sudah banyak beredar.

“Ya kan banyak laporan terkait ketimpangan ekonomi di mana tanah lebih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu sebagian besar selama ini tidak berani disentuh pemetintah kalau (perusahaan-perusahaa besar itu) melanggar hukum,” kata Hanafi.

Gerindra pun menyebut bagi-bagi sertifikat tanah oleh Jokowi itu hanya upaya pencitraan. “Kalau sertifikasi itu sih memang haknya rakyat. Jokowi sebagai presiden tidak ngerti soal reformasi agraria dan karena pikirannya hanya pencitraan, ya sertifikasi dianggap prestasi,” kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono kepada wartawan, Senin (19/3).

Ferry menilai kebijakan tersebut memang tak tepat dilakukan oleh Jokowi. Menurut dia, seharusnya Jokowi fokus membentuk panitia reformasi agraria untuk membuat kebijakan pertanahan.

“Itu kewajiban yang harus dilakukan birokrasi level dirjen ke bawah,” sebut Ferry. (mb/detik)

Pos terkait