Bedol Desa PPP ke PBB Jadi Lampu Merah untuk Romy

Metrobatam, Jakarta – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan rencana sekitar 30 kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pindah ke Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi berkah tersendiri bagi partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu menjelang Pemilu 2019.

Jika terwujud, menurut Pangi, perpindahan itu berpotensi menambah kekuatan elektoral PBB dalam pemilihan legislatif nanti. Sebaliknya, perpindahan puluhan kader papan atas tersebut bisa mengancam upaya PPP lolos ke parlemen.

“Tentu menguntungkan PBB, itu menjadi modal untuk mengembangkan dan membangun PBB ke depan. Berkontribusi terhadap perolehan suara PBB,” kata Pangi saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Selasa (17/4).

Rencana kepindahan 30 kader PPP diungkapkan oleh politikus partai berlambang kakbah Ahmad Yani, kemarin. Sejumlah elite yang katanya bakal pindah antara lain Wakil Ketua Umum PPP Taman Achda, anggota Majelis Tinggi PPP Anwar Sanusi hingga mantan Sekjen PPP Somali Abdul Malik.

Bacaan Lainnya

Nama-nama tersebut adalah elite PPP kubu Romy, sapaan Romarhumuziy. Kata Yani, mereka akan bergabung dengan elite PPP lain dari kubu Djan Faridz untuk pindah ke PBB.

Yani menyebut para kader pindah karena kecewa konflik antara Romy dan Djan Faridz tak kunjung usai. Selain itu ada sebagian kader yang pindah karena tak puas dengan kebijakan Romy.

Untuk memaksimalkan kekuatan elektoral dari elite PPP itu, Pangi mengatakan Yusril terlebih dahulu harus menguji apakah kader yang diterima nantinya bisa dijadikan sebagai calon anggota legislatif yang berkualitas. Sebab hanya caleg mumpuni yang bisa membantu perolehan suara PBB.

“Tentu ke depannya juga perlu diuji apakah penambahan kader dari partai lain punya dampak elektoral terhadap peningkatan suara PBB. Segmen pemilih PBB juga belum jelas,” terang Pangi.

Seleksi itu penting karena menurut Pangi, Yusril memiliki pekerjaan berat untuk mengembangkan PBB yang sudah dua kali tidak lolos ambang batas parlemen yakni pada 2009 dan 2014.

Ambang batas parlemen adalah syarat perolehan suara partai politik agar bisa mendapatkan jatah kusi di parlemen. UU Pemilu mensyaratkan ambang batas parlemen empat persen dari total perolehan suara nasional.

Jika kembali gagal memenuhi syarat ambang batas parlemen, Pangi mengatakan bisa menyebabkan kader-kader meragukan PBB sebagai wadah berpolitik. Sebab kader yang hendak menjadi caleg membutuhkan wadah politik yang mampu mengantarkan mereka duduk di kursi parlemen.

“Mereka (para caleg) tentu tidak mau ketidakpastian,” ujar Pangi

Rencana kepindahan puluhan elite PPP ke PBB juga menjadi ‘lampu merah’ bagi Romy. Pangi menilai kelompok yang pindah termasuk orang-orang yang potensial sehingga konsekuensi terburuknya adalah kemungkinan PPP tidak lolos ambang batas parlemen di Pileg 2019.

Untuk mencegah situasi semakin memburuk, Pangi menyarankan PPP segera menuntaskan konflik internalnya.

“Saya pikir dalam partai itu, fraksi itu biasa saja. Tapi itu harus dibijaki dan dikelola oleh Ketua Umum agar tidak melakukan politik penyingkiran tapi politik akomodir, itu penting,” jelas Pangi. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait