BIN Larang Pegawai Berjenggot dan Pakai Celana Cingkrang

2056

Metrobatam, Jakarta – Badan Intelijen Negara menerbitkan surat edaran yang melarang pegawai memelihara jenggot, berambut panjang dan memakai celana cingkrang atau celana di atas mata kaki. Surat edaran ini telah dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Komunikasi dan Infomasi BIN.

Aturan itu untuk kepentingan internal, kami sudah rutin mengatur soal ini,” kata Deputi Bidang Komunikasi dan Infomasi BIN, Sundawan Salya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/5).

Dawan menjelaskan selama ini pegawai BIN yang bekerja di kantor memiliki seragam berwarna putih dan hitam. Berbeda dengan petugas di lapangan yang bebas berpakaian sesuai kebutuhan pekerjaan. “Lewat aturan ini kami ini ingin menjaga estetika dan etika dalam berpakaian,” kata dia.

Surat Edaran bernomor SE-28/V/2017 beredar di media sosial sejak kemarin. Surat bertanggal 15 Mei 2017 ditandatangani Sekretaris Utama BIN Zaelani. Dawan menyatakan keheranan surat internal tersebut dapat bocor ke publik. “Ini urusan internal bukan konsumsi publik,” kata dia.

Sementara itu Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mempertanyakan surat edaran Badan Intelijen Negara yang melarang pegawai memelihara jenggot, berambut panjang dan memakai celana cingkrang atau celana di atas mata kaki.

MUI secara khusus mempertanyakan aturan soal larangan memelihara jenggot. “Apa urgensi larangan memelihara jenggot? Itu kan tidak terkait dengan estetika. Jenggot tak masalah asal rapi,” kata Asrorun kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/5).

Asrorun mengatakan, MUI menghormati setiap aturan yang diterapkan oleh lembaga, organisasi, atau perusahaan. Namun, kata Asrorun, MUI mengimbau agar aturan itu tidak bersifat diskriminatif dan menabrak hak keagamaan individu.

Pembuat aturan sepatutnya memiliki sensitivitas agar aturan yang dibuat tidak terkesan memojokkan kelompok tertentu baik secara etnis atau keagamaan.

“Kalau larangan rambut panjang itu masih wajar. Tapi tak boleh ada larangan mengenakan jilbab. Jilbab itu kan bagian dari keyakinan agama individu dan konstitusi menjamin setiap individu menjalankan keyakinan agamanya masing-masing,” ujarnya.

“Intinya, aturan harus dibuat berdasarkan spirit equality dan komitmen untuk merajut kebersamaan. Bukan malah memunculkan stigma kepada kelompok tertentu,” imbuh Asrorun.

HTI Ingin Ganti Pancasila

Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan menyatakan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi lintas negara atau transnasional yang bertujuan menggantikan dasar negara Indonesia. Gerakan yang dibangun HTI, menurutnya untuk memperjuangkan sistem khilafah di suatu negara.

“HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem Khilafah,” kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com di Jakarta, Jumat (12/5).

Dalam situs resmi HTI dijelaskan mengenai pengertian khilafah. Dalam artikel berjudul “Apa itu Khilafah?” disebutkan bahwa khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, dengan menerapkan hukum Islam.

Mantan wakil kepala Kepolisian RI ini mengatakan, setidaknya 14 negara di dunia telah melarang keberadaan Hizbut Tahrir. Budi menyebutkan beberapa negara itu di antaranya Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Perancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan.

“Hizbut Thahir dilarang di banyak negara, baik negara-negara demokrasi, negara Islam, maupun negara yang berpenduduk mayoritas muslim,” ujar Budi.

Atas sepak terjang Hizbut Tahrir di banyak negara dan di Indonesia, Budi menegaskan bahwa HTI bukan organisasi yang berbasis dakwah, tapi sarat dengan gerakan politik. “HTI bukan gerakan dakwah tapi gerakan politik,” kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan bahwa HTI bukan gerakan dakwah keagamaan, tapi gerakan politik. Hal itu didasari karena upaya yang diperlihatkan HTI untuk mengubah ideologi negara, Pancasila. Dia pun mendukung langkah hukum pemerintah yang berencana membubarkan HTI.

“Sikap pemerintah terkait dengan pembubaran HTI adalah sikap yang dilandasi dengan penilaian bahwa yang dilakukan oleh HTI adalah gerakan politik, bukan gerakan dakwah keagamaan,” kata Lukman.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah perlu secara tegas mengambil upaya hukum untuk membubarkan HTI. Ormas tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Wiranto mengatakan, sebagai badan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Organisasi itu juga terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Sebelumnya Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menjelaskan, secara harfiah Hizbut Tahrir memiliki arti partai pembebasan. Pengertian itu, menurutnya, HTI ingin membebaskan manusia dari penghambaan terhadap manusia menuju penghambaan terhadap tuhan.

Meski bukan partai politik, Ismail menilai, selama ini organisasinya telah melakukan tiga peran parpol, yaitu edukasi politik, agregasi politik, serta artikulasi politik melalui berbagai forum. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Masyarakat Propinsi Kepri Paling Bahagia se-Sumatera

Metrobatam.com, Batam - Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dinilai paling bahagia se-Sumatera. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kebahagiaan Kepri yang tertinggi di Pulau Sumatera. Bahkan...

1,1 Juta Pelamar Rebutan 17.928 Lowongan CPNS

Metrobatam, Jakarta - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang dua akan ditutup pada pukul 24.00 WIB nanti. Jumlah pelamar hingga 24 September 2017...

Polisi Tembak Mati Pelaku yang Begal Driver Ojek Online di Medan

Metrobatam, Medan - Polisi menembak mati pelaku yang membegal driver ojek online hingga tewas di Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditembak mati karena melawan petugas. "Pelaku...

Bankir Ramal Kredit Macet akan Melandai

Metrobatam.com, Jakarta - Banyak jalan menekan kredit macet. Kali ini, industri perbankan memilih jalan memanfaatkan Aset Manajemen Unit (AMU) untuk mengelola kredit bermasalah atau...

Jalan Santai Kecamatan Gunung Kijang Berlangsung Semarak

Metrobtam.com, Bintan - Kegiatan Jalan Santai Kec Gunung Kijang yang melibatkan siswa sekolah dan masyarakat umum berlangsung semarak, puluhan hadiah dan door prize menambah...

Menhub: Terminal Khusus di Batam yang Tidak Produktif akan Dimerger

Metrobatam.com, Batam - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam lawatannya ke Batam, Minggu (24/9) mengatakan guna membuat Batam makin kompetitif, pihaknya akan menginventarisir terminal...

Penangkapan Pemilik Situs Lelang Perawan Nikahsirri.com Merupakan Langkah Tepat

Metrobatam, Jakarta - Langkah jajaran Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap Aris dinilai merupakan respons cepat agar tak membuat...

Polisi Tangkap Tersangka Penyelundup 84 Ribu Botol Miras di Karimun dan Batam

Metrobatab, Jakarta - Polisi menangkap penyelundup minuman keras berbagai merek yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Penangkapan dilakukan setelah polisi menggeledah 4 gudang milik tersangka...

Pernyataan Lengkap Wiranto Soal G30SPKI dan Pembelian Senjata oleh BIN

Metrobatam, Jakarta - Pada Minggu petang ini, Menkopolhukam Wiranto menggelar jumpa pers. Menanggapi dua isu politik terkini. Berikut pernyataan lengkap Wiranto dalam konferensi pers itu: Seperti...

Wiranto Heran, Pembelian Senjata Saat Ini Begitu Dipolemikkan

Metrobatam, Jakarta - Menkopolhukam Wiranto mengatakan pembelian senjata oleh BIN untuk pendidikan intelijen merupakan hal yang lumrah. Dia heran di masa saat ini pembelian...

Pemerintah Dituding Bangkitkan PKI, NasDem: Itu Tidak Berdasar

Metrobatam, Jakarta - Politikus senior PAN Amien Rais mengatakan pemerintahan Jokowi memberi angin segar kebangkitan PKI. Partai NasDem memandang pernyataan Amien Rais itu tendensius...

Ngeri! 3 Dokter Ahli Jiwa RS Polri Tangani Pimpinan Saracen

Metrobatam, Jakarta - Pimpinan sindikat Saracen, Jasriadi menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan lantaran Jasriadi...
BAGIKAN