Boikot Anggaran, DPR ‘Bunuh’ KPK Pelan-Pelan

1775

Metrobatam, Jakarta – Ancaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Misbakhun membekukan atau memboikot anggaran KPK dan Polri dinilai sebagai upaya untuk mematikan lembaga antirasuah itu secara perlahan.

“Makanya, istilah mereka boikot. Artinya secara pelan-pelan KPK dicekik oleh DPR. Ini mengindikasi DPR sedang berusaha secara pelan pelan mematikan KPK,” kata pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui pesan singkatnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/6).

Menurut Uchok, dalam Undang Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak dikenal dengan kata pemboikotan.

“Yang ada, rancangan anggaran yang diajukan oleh KPK atau Polri ke DPR, disetujui atau ditolak DPR. Kalau ditolak oleh DPR, solusinya harus pakai anggaran tahun lalu,” kata dia.

Dikatakannya, kalau KPK atau Polri, menggunakan anggaran tahun sebelumnya, maka akan berdampak pada kedua lembaga tersebut.

“Kedua lembaga tersebut, secara program dan anggaran akan tersandera secara Politik. Artinya, program dan anggaran itu-itu saja, tidak bertambah atau berkurang,” kata dia.

Akibatnya, hal itu akan membuat KPK dan Polri tidak bisa dinamis karena anggarannya tersandera. Ancaman pemboikotan anggaran KPK dan Polri dilontarkan politikus Golkar Misbakhun, kemarin.

Misbakhun menilai KPK dan Polri tidak mau bekerjasama dalam hak angket terutama dengan menghadirkan tersangka dugaan memberikan keterangan palsu Miryam S Haryani. KPK dan Polri, kata Misbakhun, tidak mematuhi perintah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk menghadirkan Miryam.

Tunggu Hitam di Atas Putih

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan akan menindaklanjuti ancaman itu bila sudah ada kepastian.

“Ya nanti kita lihat. Ini belum ada hitam di atas putihnya. Kalau ada hitam di atas putihnya, nanti ditindaklanjuti,” ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (21/6).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pembekuan anggaran Polri dan KPK diusulkan oleh anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar M Misbakhun. Alasannya, KPK dan Polri dianggap tidak menaati hukum terkait kerja Pansus Angket di DPR yang diatur dalam UU MD3.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo tak mau berkomentar banyak. Agus menyebut usulan tersebut bisa jadi berubah sesuai dinamika yang terjadi.

Menurut Agus bila anggaran dibekukan, biasanya lembaga atau komisi terkait akan menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya.

“Biasanya kalau aturan di KPK, kalau (anggaran) tidak dibahas, pakai anggaran sebelumnya,” Kata Agus, Selasa (20/6).(mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Polisi Tetapkan Tekong dan 4 ABK Pembawa TKI Ilegal Jadi Tersangka

Metrobatam.com, Batam - Telah berlangsung Konferensi Pers kasus izin pelayaran dengan 5 tersangka di Mako Dirpolair Polda Kepri, Sekupang, Batam, Jumat (20/4/2018). 5 orang yang terdiri...

Imam Besar Masjid Raya New York Asal Sulsel Bangun Pesantren Pertama di AS

Metrobatam, Jakarta - Imam Besar Masjid Raya New York, Amerika Serikat Muhammad Shamsi Ali berencana membangun pesantren Nusantara Madani. Pesantren itu akan dibangun di...

Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...
BAGIKAN