Boikot Anggaran, DPR ‘Bunuh’ KPK Pelan-Pelan

Metrobatam, Jakarta – Ancaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Misbakhun membekukan atau memboikot anggaran KPK dan Polri dinilai sebagai upaya untuk mematikan lembaga antirasuah itu secara perlahan.

“Makanya, istilah mereka boikot. Artinya secara pelan-pelan KPK dicekik oleh DPR. Ini mengindikasi DPR sedang berusaha secara pelan pelan mematikan KPK,” kata pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui pesan singkatnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/6).

Menurut Uchok, dalam Undang Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak dikenal dengan kata pemboikotan.

“Yang ada, rancangan anggaran yang diajukan oleh KPK atau Polri ke DPR, disetujui atau ditolak DPR. Kalau ditolak oleh DPR, solusinya harus pakai anggaran tahun lalu,” kata dia.

Dikatakannya, kalau KPK atau Polri, menggunakan anggaran tahun sebelumnya, maka akan berdampak pada kedua lembaga tersebut.

“Kedua lembaga tersebut, secara program dan anggaran akan tersandera secara Politik. Artinya, program dan anggaran itu-itu saja, tidak bertambah atau berkurang,” kata dia.

Akibatnya, hal itu akan membuat KPK dan Polri tidak bisa dinamis karena anggarannya tersandera. Ancaman pemboikotan anggaran KPK dan Polri dilontarkan politikus Golkar Misbakhun, kemarin.

Misbakhun menilai KPK dan Polri tidak mau bekerjasama dalam hak angket terutama dengan menghadirkan tersangka dugaan memberikan keterangan palsu Miryam S Haryani. KPK dan Polri, kata Misbakhun, tidak mematuhi perintah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk menghadirkan Miryam.

Tunggu Hitam di Atas Putih

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan akan menindaklanjuti ancaman itu bila sudah ada kepastian.

“Ya nanti kita lihat. Ini belum ada hitam di atas putihnya. Kalau ada hitam di atas putihnya, nanti ditindaklanjuti,” ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (21/6).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pembekuan anggaran Polri dan KPK diusulkan oleh anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar M Misbakhun. Alasannya, KPK dan Polri dianggap tidak menaati hukum terkait kerja Pansus Angket di DPR yang diatur dalam UU MD3.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo tak mau berkomentar banyak. Agus menyebut usulan tersebut bisa jadi berubah sesuai dinamika yang terjadi.

Menurut Agus bila anggaran dibekukan, biasanya lembaga atau komisi terkait akan menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya.

“Biasanya kalau aturan di KPK, kalau (anggaran) tidak dibahas, pakai anggaran sebelumnya,” Kata Agus, Selasa (20/6).(mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bangun Tol di Lampung dan Sumsel, Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,041 T

Metrobatam, Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Salah satu...

Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan Kabinet Kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Kabinet Kerja...

Polisi Tegaskan Peluru Nyasar di DPR Bukan Dilepaskan Sniper

Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan peluru yang menyasar ke ruang kerja dua anggota DPR...

Demokrat Bela Andi Arief soal Cuitan ke Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat membela kadernya yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief terkait kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu. Dalam kicaunya Andi...

Surabaya Punya Sesar Aktif, Risma Siapkan Antisipasi Gempa

Metrobatam, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara menanggapi adanya dua sesar aktif di yang berada di Kota Surabaya. Risma mengaku dirinya...

Anies Bongkar 4 Poin Perda Tibum untuk Legalkan Becak di Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Salah satu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kembali membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu. Buat memuluskan niatnya, dia mengajukan...

Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan, Djarot: Maklum Belum Ada Pengalaman

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan mimpi Indonesia jaya luntur akibat negara dikelola secara ugal-ugalan. Anggota Tim Kampanye Daerah Joko...

Tahun 2019, Kepala Daerah yang Tidak Menaikkan UMP Bakal Dipecat

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan...

Timses Jokowi Pilih Kampanye Kreatif Ketimbang Negatif

Metrobatam, Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menyatakan tim sukses (Timses) Joko Widodo-Ma'ruf Amin enggan mengikuti...

Karena Miskin, Satu Keluarga di Pelalawan Riau Tinggal di Hutan

Metrobatam, Pekanbaru - Satu keluarga dikabarkan tinggal di sebuah hutan di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka terpaksa tinggal di...

Prabowo Tuding Pemerintahan Jokowi Ugal-ugalan Kelola Negara

Metrobatam, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa mimpi mengembalikan kejayaan Indonesia di masa silam menjadi luntur karena negara dikelola...

JK: Kampanye Negatif Kadang Tak Bisa Dihindari

Metrobatam, Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman mempersilakan kader-kadernya melakukan kampanye negatif. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kampanye negatif memang kadang-kadang tak bisa...
SHARE