Boikot Anggaran, DPR ‘Bunuh’ KPK Pelan-Pelan

Metrobatam, Jakarta – Ancaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Misbakhun membekukan atau memboikot anggaran KPK dan Polri dinilai sebagai upaya untuk mematikan lembaga antirasuah itu secara perlahan.

“Makanya, istilah mereka boikot. Artinya secara pelan-pelan KPK dicekik oleh DPR. Ini mengindikasi DPR sedang berusaha secara pelan pelan mematikan KPK,” kata pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui pesan singkatnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/6).

Menurut Uchok, dalam Undang Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak dikenal dengan kata pemboikotan.

“Yang ada, rancangan anggaran yang diajukan oleh KPK atau Polri ke DPR, disetujui atau ditolak DPR. Kalau ditolak oleh DPR, solusinya harus pakai anggaran tahun lalu,” kata dia.

Dikatakannya, kalau KPK atau Polri, menggunakan anggaran tahun sebelumnya, maka akan berdampak pada kedua lembaga tersebut.

“Kedua lembaga tersebut, secara program dan anggaran akan tersandera secara Politik. Artinya, program dan anggaran itu-itu saja, tidak bertambah atau berkurang,” kata dia.

Akibatnya, hal itu akan membuat KPK dan Polri tidak bisa dinamis karena anggarannya tersandera. Ancaman pemboikotan anggaran KPK dan Polri dilontarkan politikus Golkar Misbakhun, kemarin.

Misbakhun menilai KPK dan Polri tidak mau bekerjasama dalam hak angket terutama dengan menghadirkan tersangka dugaan memberikan keterangan palsu Miryam S Haryani. KPK dan Polri, kata Misbakhun, tidak mematuhi perintah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk menghadirkan Miryam.

Tunggu Hitam di Atas Putih

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan akan menindaklanjuti ancaman itu bila sudah ada kepastian.

“Ya nanti kita lihat. Ini belum ada hitam di atas putihnya. Kalau ada hitam di atas putihnya, nanti ditindaklanjuti,” ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (21/6).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pembekuan anggaran Polri dan KPK diusulkan oleh anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar M Misbakhun. Alasannya, KPK dan Polri dianggap tidak menaati hukum terkait kerja Pansus Angket di DPR yang diatur dalam UU MD3.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo tak mau berkomentar banyak. Agus menyebut usulan tersebut bisa jadi berubah sesuai dinamika yang terjadi.

Menurut Agus bila anggaran dibekukan, biasanya lembaga atau komisi terkait akan menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya.

“Biasanya kalau aturan di KPK, kalau (anggaran) tidak dibahas, pakai anggaran sebelumnya,” Kata Agus, Selasa (20/6).(mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini Data Sementara Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg 2019

Metrobatam, Jakarta - KPU merilis hasil sementara verifikasi administrasi pendaftaran bacaleg DPR RI untuk Pemilu 2019. Hasil ini disampaikan berdasarkan pencocokan antara Sistem Informasi...

Kapitra: Kalau Kapal Perjuangan Sudah Sesak Bisa Mati Semua

Metrobatam, Jakarta - Pengacara Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Kapitra Ampera menanggapi santai tudingan dari beberapa kelompok Islam yang menuduhnya sebagai...

Said Aqil Singgung Jokowi Soal Kemiskinan dan Konflik Usai Pilkada

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bicara soal kemiskinan dan persatuan bangsa. Said Aqil menyebut, meski...

Coblos Dua Kali di Pilgub, Ketua KPPS Divonis 2 Tahun Penjara

Metrobatam, Jakarta - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampar, Riau, Syamsuardi divonis 24 bulan penjara dan denda Rp24 juta karena terbukti bersalah mencoblos...

Ini Nasihat TGB untuk Pihak yang Mengafir-kafirkan karena Politik

Metrobatam, Jakarta - TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) bicara soal kritik terhadap dirinya yang mendukung Jokowi. TGB meminta ujaran kebencian dibersihkan...

Wawancara Khusus Dirut Inalum: Habiskan Rp 55 Triliun untuk Rebut Saham Freeport

Metrobatam, Jakarta - Setelah melewati proses negosiasi panjang, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat mendivestasikan 51% saham ke pemerintah Indonesia. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah,...

Viral Kelas Poligami Nasional, Dapat Kaus #2019tambahistri, Langgar UU

Metrobatam, Jakarta - Pengumuman kelas poligami nasional beredar di jejaring WhatsApp dan media sosial. Sejumlah pembicara yang mengisi kelas ini merupakan praktisi poligami. Dalam pengumuman...

3 Anggota TNI Tewas Usai Tenggak Miras, 2 Lagi Dirawat di RS

Metrobatam, Jayapura - Tiga anggota TNI dari Yonif 753 yang bertugas di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua tewas karena mengkonsumsi minuman keras oplosan yakni...

Puluhan Orang Tewas, WhatsApp Batasi Pesan Berantai

Metrobatam, Jakarta - Kasus provokasi dan hoax di India melalui platfrom WhatsApp membuat anak perusahaan milik Facebook ini terus membenahi aplikasinya. Pasalnya, imbas dari...

Mau Ditenggelamkan PA 212, Begini Reaksi 7 Partai

Metrobatam, Jakarta - Pencalonan Kapitra Ampera sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2019 berbuntut panjang. Kapitra yang selama ini dikenal berada di...

Inilah Daftar 54 Artis yang Jadi Caleg untuk Pileg 2019, Nasdem Terbanyak

Metrobatam, Jakarta – Pemilihan legislatif (Pileg) tak hanya menjadi milik para politisi, tetapi juga kini menjadi milik para artis. Untuk Pileg 2019, setidaknya ada...

Tokoh PKS dan PA 212 di PDIP, Strategi Redam Isu Anti-Islam

Metrobatam, Jakarta - Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi dan pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019 melalui Partai...
BAGIKAN