Bos BPK Minta KPK Periksa Auditor yang Terlibat Kasus e-KTP

1241

Metrobatam, Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengaku belum menerima informasi mengenai munculnya nama Wulung, auditor BPK yang namanya masuk dalam dakwaan kasus korupsi proyek e-KTP yang hari ini dipaparkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Saya belum terima informasinya tapi kalau KPK dan pengadilan memunuculkan nama itu, silakan saja. Kami dari BPK tentu akan menghormati aturan yang berlaku,” ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

Harry mengaku tak mengetahui duduk perkara lebih rinci lantaran baru menjabat sebagai petinggi BPK pada 2014 lalu. Sehingga, ia lebih memilih untuk memberi dukungan penuh kepada KPK dalam mengungkap kasus ini.

“Itu bukan wilayah saya. Jadi, silahkan saja kepada KPK dan pengadilan untuk mengusut tuntas. Silakan diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Kemudian, terkait status pegawai Wulung, Harry menyebutkan akan berkonsultasi dengan para petinggi BPK lainnya untuk melihat kode etik kepegawaian yang diatur di BPK.

Pasalnya, bila KPK membutuhkan intensitas lebih untuk memeriksa Wulung, BPK bisa saja memberikan status non-aktif sementara kepada Wulung agar pemeriksaan lebih lancar.

“Karena ini masih dugaan, biarkan dilanjutkan lebih dulu pemeriksaan hingga ditetapkan oleh pengadilan,” katanya.

Sebagai informasi, JPU KPK mengungkapkan dugaan kesepakatan terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2012 dengan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun dari total nilai proyek Rp6 triliun.

Dalam dugaan korupsi tersebut, KPK menyebutkan ada sejumlah nama besar dalam dakwaan. Salah satunya ialah Wulung sebagai auditor BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejumlah Rp80 juta.

Menurut dakwaan, setelah pemberian uang tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil Kemendagri pada 2010 lalu. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kesal Kena Tilang, Pegawai Dinas PU Ini Matikan Aliran Air ke Asrama Polisi

KAYONG UTARA, – Kesal karena ditiling polisi, seorang pegawai kontrak di UPT Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat, sengaja merusak sistem...

Jakarta Masuk 10 Kota Paling Berbahaya di Dunia Bagi Perempuan

London - Jakarta berada di peringkat sembilan dalam daftar kota besar atau megacity yang paling berbahaya di dunia untuk perempuan, berdasarkan survei Yayasan Thomson...

Cerita Mengerikan Perempuan yang Lolos dari Kelompok ISIS

Baghdad - Komunitas Syiah Turkmenistan di Irak menjadi sasaran penganiayaan brutal oleh kelompok yang menamakan diri negara Islam (ISIS). Seorang perempuan, yang meminta untuk tidak...

PR PLN: Terangi 104 Desa di Kepri yang Belum Teraliri Listrik

Metrobatam, Batam - Ternyata masih cukup banyak desa terpencil Kepulauan Riau (Kepri) yang masih belum teraliri listrik. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat saat ini...

Innalillahi! Diduga Ditusuk, Ketua DPRD Kolaka Utara Meninggal Dunia

Metrobatam, Kendari - Ketua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Musakkir Sarira meninggal dunia akibat luka tusuk, Rabu. Kasubbid Pidana Polda...

Ketua DPRD: Tak Ada Aturan Wajibkan Paripurna Istimewa untuk Anies

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta agar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi segera membuat Paripurna Istimewa untuk...

Wiranto: Usulan Pembentukan Densus Tipikor Bukan soal Politik

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, wacana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) sama sekali tidak...

Dokumen Rahasia AS Ungkap Upaya Penggulingan Sukarno dan PKI

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat disebut mengetahui rangkaian upaya Angkatan Darat (AD) untuk menghancurkan Partai Komunis negara (PKI) dan menggulingkan Sukarno mulai tahun...

Sri Mulyani Angkat Isu Perpindahan Dana WNI Rp 18,9 T di Forum Dunia

Washington - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat membicarakan persoalan uang 81 Warga Negara Indonesia (WNI) senilai Rp 18,99 triliun yang ditransfer dari Guernsey...

KPU Tutup Pendaftaran, Dokumen 13 Partai Belum Lengkap

Metrobatam, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan 13 Partai Politik (Parpol) berstatus belum memenuhi kelengkapan dokumen peserta pemilu 2019 hingga...

Radikalisme Agama Ancam Keberagaman Indonesia

Metrobatam, Pangkal Pinang - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mewaspadai penyebaran paham radikal atas...

Sajikan Gadis Belia, Prostitusi di Lhokseumawe Dikelola 2 Wanita

Metrobatam, Lhokseumawe - Kakak beradik di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh ditangkap anggota Satreskrim Polres Lhokseumawe. Keduanya diduga merupakan mucikari yang telah menjual...
BAGIKAN