BP Batam Positif Dibubarkan. Mendagri: Setelah Bubar Diambil Alih Pemko Batam

    tjahjo-kumolo-mendagri_20160115_084832

    Metrobatam.com – Pemerintah pusat sepakat membubarkan Otorita Batam dengan mencabut Badan Pengusahaan (BP) Batam.

    Upaya tersebut ditempuh untuk melenyapkan dualisme kewenangan yang selama ini meresahkan investor seiring dengan perubahan Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pemerintah pusat akan merampungkan pembahasan keputusan tersebut pada rapat koordinasi, Jumat (19/2/2016) mendatang.

    Pemerintah juga akan membentuk Dewan KEK dengan mengundang Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) serta pimpinan DPRD setempat.

    “Nanti Jumat jam 9 pagi di kantor Kemenko Bidang Perekonomian kita undang Gubernur Kepri dan Ketua DPRD untuk finalisasi, seperti Peraturan Pemerintah (PP) soal KEK dan membentuk dewan kawasan,” jelasnya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

    Lebih jauh kata Tjahjo, keputusan pemerintah pusat terhadap pengelolaan Batam sebagai KEK adalah membubarkan otorita atau BP Batam.

    Lanjutnya, digantikan sementara waktu oleh Dewan KEK di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Tetap otorita Batam bubar, dengan keluarnya PP, otomatis BP Batam bubar. Lalu Dewan KEK untuk sementara sampai Walikota dilantik Maret nanti. Baru kemudian langsung diambilalih (kewenangan) oleh Pemkot Batam. Jadi nunggu PP dulu,” terangnya.

    (sumber: liputan6)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Warga Malaysia Diajak Menggalang Dana Menalangi Utang Negara Rp 3.570 T

    Metrobatam.com, Kuala Lumpur - Warga Malaysia ramai-ramai diajak untuk menggalang dana menalangi utang negara yang sudah menembus 1 triliun RM (Ringgit Malaysia) atau sekitar...

    Terkait KEK, Pengusaha Ngadu ke DPRD Kota Batam

    Metrobatam.com, Batam - Nuryanto, SH,MH memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penyampaian aspirasi dari para pengusaha dan asosiasi Kota Batam melalui Kadin yang...

    Bea dan Cukai Batam : Pengawasan Barang di FTZ Lebih Sulit Dibanding KEK

    Metrobatam.com, Batam - Pengawasan barang di Free Trade Zone (FTZ) lebih sulit dibandingkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dampak lainnya juga menjadikan Batam tepat untuk...

    Tangkal Terorisme, Pengajar Harus Belajar Nilai Kebangsaan

    Metrobatam, Jakarta - Akademisi Muslim Azyumardi Azra mengimbau tenaga pengajar di kampus mendapat pelatihan kembali soal kebangsaan. Tuntutan Azyumardi itu terkait dengan temuan sejumlah...

    Jelang Final Liga Champions: Zinedine Yazid Zidane vs Juergen Norbert Klopp

    Metrobatam, Jakarta - Juergen Klopp senang hanya bertemu Zinedine Zidane setelah dia jadi pelatih. Genius sebagai peraci strategi, jalan karier keduanya memang beda jauh. "Dia...

    JK Sebut Daftar Mubalig Dibuat Agar Tak Sembarangan Ceramah

    Metrobatam, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan daftar 200 nama mubalig. Menurut JK, daftar nama itu berguna mengatur...

    Ketua KPK Sindir DPR yang Dukung Eks Koruptor Nyaleg

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyindir pihak-pihak yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019....

    Penyidik Sebut Fredrich Minta Kerjaan: Dia Bilang KPK Kan Banyak OTT

    Metrobatam, Jakarta - Fredrich Yunadi disebut pernah meminta agar dibagi kasus pada seorang penyidik senior KPK. Ambarita Damanik. Namun, permintaan Fredrich itu disampaikan sembari...

    Soal Ekonomi RI Lampu Kuning, Ini Penjelasan BI

    Metrobatam, Jakarta - Beberapa kalangan menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam lampu kuning. Menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah hingga...

    UU Terorisme Beri Kompensasi Korban hingga Peristiwa Bom Bali

    Metrobatam, Jakarta - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan DPR mengatur tentang pemberian kompensasi bagi korban aksi...

    Moeldoko Sebut Perpres Korupsi Tinggal Diteken Jokowi

    Metrobatam, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah...

    Kontroversi Takjil Politik #2019GantiPresiden

    Metrobatam, Jakarta - Pembagian takjil gratis berstiker #2019GantiPresiden yang dibagikan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menuai kontroversi. Pendukung Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pembagian takjil...
    BAGIKAN