Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Maruf ( Foto : Kompas.com)

Metrobatam.com, Batam – Fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

   

BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.

“Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Iqbal.

Iqbal menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

“Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” kata Iqbal. (Budi Arifin)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Fakta-fakta Baru Nan Mengejutkan Kasus Abu Tours, Istri Miliki Emas 7 Kg

Metrobatam, Jakarta - Sejumlah fakta baru nan mengejutkan terkait kasus Abu Tours terungkap dalam persidangan. Fakta itu mengungkap latar belakang manajer keuangan Abu Tours,...

Survei: NasDem Bakal Salip Posisi Demokrat di Pileg 2019

Metrobatam, Jakarta - Charta Politika Indonesia merilis hasil survei yang menyebutkan bahwa Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bakal masuk di lima besar pemenang Pemilihan Legislatif...

5 Aturan Makan Tak Lazim Ini Diterapkan Untuk Keluarga Kerajaan Inggris

Metrobatam, Jakarta - Keluarga kerajaan Inggris punya aturan tak lazim terkait makanan yang dikonsumsi. Sederet peraturan itu harus dipatuhi seluruh anggota keluarga di Buckingham...

Polres Bengkalis Amankan Kapal Berisi 37 Kg Sabu, Pelaku Ternyata Mantan Sipir

Metrobatam, Pekanbaru - Sebuah pompong (kapal kayu) diamankan Polres Bengkalis di Peraian Kembung, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kapal tersebut diamankan karena di dalamnya...

Ini Penyebab Pesawat Ethiopian Airlines Dipaksa Mendarat di Batam

Metrobatam, Batam - Proses pemeriksaan terhadap pesawat milik maskapai Ethiopian Airlines masih terus berlangsung. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui pesawat cargo tersebut mengangkut mesin...

Buron 8 Tahun, Terdakwa Kasus Korupsi Pembuatan Perda Diamankan di Bandung

Metrobatam, Serang – Seorang buron bernama Nandang Suryana, terdakwa kasus korupsi pembuatan perda dan non perda serta markup pembayaran pajak pengadaan barang dan jasa...

Yusril: Ma’ruf Amin akan Fokus Jawab Pertanyaan Debat soal Terorisme

Metrobatam, Jakarta - Penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan sang cawapres akan berfokus menjawab pertanyaan debat soal terorisme. Apa alasannya? "Karena lebih banyak...

Kesbangpol Lingga Gelar Sarasehan Harmonisasi Antar Etnis 2019

Metrobatam.com, Lingga - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lingga mengelar Sarasehan, di Lela Sungai Pinang, Kecamatan Lingga Timur, Rabu (16/1/2019), sekitar pukul 09.30 WIB. Wakil...

Pemkab Lingga dan IPB Perkuat Kerjasama Pertanian

Metrobatam.com, Bogor - Tekad Pemerintah Kabupaten Lingga untuk menjadikan bumi Bunda Tanah Melayu sebagai daerah yang unggul di bidang pertanian terus digesa dengan menggandeng...

Capai 2,5 Miliar Batang, Ketua KPK: Kuota Rokok di Batam Melebihi Jumlah Penduduk

Metrobatam, Batam - Berdasarkan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kuota rokok di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melebihi kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua KPK Agus...

Profil Moderator Debat Capres Perdana 2019

Metrobatam, Jakarta - Debat capres-cawapres untuk Pilpres 2019 edisi perdana akan digelar nanti malam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tema pada debat perdana mengangkat...

Legiman Pengemis yang Ngaku Punya Kekayaan Rp.1,425 Miliar, Benar atau Bohong?

Metrobatam, Pati - Seorang pengemis di Kabupaten Pati, Legiman, mengakui memiliki kekayaan sebesar Rp1,425 miliar. Kekayaannya yaitu berupa tabungan yang disimpan di salah satu...