BPOM Bantah Kecolongan, Begini Kronologi Temuan Cacing di Makarel Kaleng

Metrobatam, Jakarta – Banyaknya kasus-kasus kontaminasi zat lain dalam produk yang telah beredar dalam setahun belakangan membuat masyarakat meragukan prosedur post-market BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Drs Suratmono, Kepala Deputi 3 Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, membantah bahwa BPOM kecolongan.

“Oh enggak, enggak kecolongan. Justru BPOM yang menemukan adanya 27 merek itu,” kata Suratmono saat diwawancari oleh detikHealth. Walau begitu, ia memang mengakui hal tersebut diawali dari temuan warga di Riau melalu sosial media yang menduga adanya kandungan cacing dalam ikan kalengan.

Penny K Lukito, Kepala BPOM RI juga menyebutkan bahwa temuan tersebut tidak terjadi tiba-tiba.

“Bahwa temuan tersebut tidak terjadi tiba-tiba saja di Indonesia tapi sebelumnya di awal tahun 2018 ditemukan di wilayah lain suatu negara di kawasan Amerika Selatan, Peru dan itu sudah dikabarkan ada proses penghentian import dan lain sebagainya, sehingga kami pun waspada tentunya Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal ini punya otoritas berkaitan dengan bahan baku ikan. Nah dilakukan langkah-langkah juga yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan,” papar Penny Lukito pada konferensi pers yang diadakan di Jl Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Jumat (6/4).

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Penny dan Suratmono, detikHealth merangkum kronologi temuan cacing parasit jenis Anisakis Sp pada 27 merek ikan makarel kalengan:

  • Pada 13 Maret 2018 tersebar video unggahan warga Riau di media sosial Facebook bahwa ada dugaan cacing dalam ikan kalengan.
  • Temuan tersebut diadukan kepada Dinas Kesehatan setempat yang kemudian diteruskan ke Balai Besar POM di Riau.
  • Balai Besar POM melakukan uji sampling dan sarana diskusi, ditemukan benar adanya kontaminasi cacing dalam 3 merek ikan kalengan.
  • Video unggahan tersebut telah menjadi viral dan akhirnya BPOM mengambil alih.
  • Ada dugaan kontaminasi cacing tersebut ada di produk lain, mengingat di Februari 2018 lalu dikabarkan ada proses penghentian impor ikan dan lain sebagainya di kawasan Peru, Amerika Selatan.
  • Oleh karena itu BPOM segera memerintahkan kepada Balai Besar POM di seluruh Indonesia untuk turun secara serentak mengambil sampling selama 1×24 jam
  • Hasil uji sampling pada 561 sampel ada 66 merek yang terjaring, dan 27 di antaranya positif terkontaminasi cacing parasit laut jenis Anisakis Sp. dalam keadaan mati. Detailnya adalah 16 merek impor dan 11 merek lokal dengan bets tertentu dan hanya pada jenis ikan makarel saja.
  • BPOM melayangkan peringatan kepada seluruh produsen ikan kalengan untuk menarik produknya dari pasaran dan diberi waktu selama satu bulan.
  • BPOM melakukan audit komprehensif dengan mekanisme joint inspection bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perindustrian ke sarana produksi dalam negeri yang memproduksi ikan makarel dalam kaleng.

Audit komprehensif dilakukan guna memeriksa proses yang dilakukan secara menyeluruh serta mengudentifikasi titik kritis yang memungkinkan standar nutu dan keamanan produk akhir tidak terpenuhi. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE