BRG Sidak ke Meranti Riau, Cek Pengelolaan Lahan Gambut

Metrobatam, Pekanbaru – Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan kunjungan ke Merbau, Kepulauan Meranti, Riau. BRG ingin mengecek pengelolaan lahan gambut.

Di Merbau, tim BRG menemukan kegiatan pembukaan lahan gambut oleh salah satu anak perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Kunjungan ini dilakukan untuk merespons pengaduan warga Desa Bagan Melibur, terkait pembangunan sejumlah kanal dan pembukaan gambut oleh perusahaan tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, BRG pada tanggal 15-18 Juni menurunkan tim untuk melakukan penilaian teknis dan sosial.

Selanjutnya pada 2 Agustus 2016, PT RAPP dipanggil untuk menyerahkan data terkait dengan lahan gambut di areal konsesi mereka. Perusahaan ini telah menyerahkan sejumlah data antara lain kedalaman gambut.

Namun BRG menilai ada indikasi keberadaan gambut dalam (di atas 5 m) pada areal konsesi tersebut.

“Kami ke Pulau Padang ini untuk merespon laporan masyarakat bahwa RAPP telah melakukan operasi di lahan gambut dengan membuat sejumlah kanal. Terkait laporan itu, kami telah meminta klarifikasi dokumen dari RAPP. Sekarang kami melakukan sidak guna melihat langsung kondisinya,” ujar Kepala BRG, Nazir Foead dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Selasa (6/9).

Dalam sidak ditemukan adanya pembukaan kanal gambut. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan tersebut dengan tegas melarang pembuatan kanal yang mengakibatkan gambut menjadi kering. Areal bergambut dengan kedalaman tiga meter atau lebih wajib dilindungi.

Pembukaan lahan gambut yang berfungsi lindung juga dilarang. Penanggung jawab usaha dimana kegiatan perusakan gambut itu terjadi wajib melakukan penanggulangan kerusakan gambut.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami juga akan memanggil pihak perusahaan pada akhir pekan ini. Pemerintah telah sungguh-sungguh menyelamatkan gambut. Sektor swasta perlu menunjukkan itikad baik. Apalagi jika sudah mempunyai kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan,” sambung Nazir.

Menurutnya, kelompok usaha RAPP telah memiliki Sustainable Forest Management Policy. Di dalamnya terdapat komitmen untuk melakukan praktik pengelolaan gambut yang baik, termasuk tidak membangun kanal baru.

Sejumlah petani dan warga Bagan Melibur yang juga mengikuti kunjungan Kepala BRG menjelaskan kanal-kanal yang dibangun oleh RAPP telah menembus hutan alam yang ada di wilayah desa mereka.

M. Kamil, salah seorang warga yang kebun sagunya terbakar menuturkan lahan gambut di Pulau Padang sejak enam tahun terakhir selalu mengalami kebakaran.

Mereka menengarai hal ini terkait dengan kanal-kanal yang dibangun oleh RAPP di sekitar desa mereka sehingga mengeringkan gambut.

Sementara itu, Humas PT RAPP, Djarot Handoko mengatakan, sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia, perusahaannya senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dan selanjutnya, kami telah menerima masukan dari BRG perihal hasil dari kunjungan tersebut. Kami saat ini sedang melakukan koordinasi dan akan mendiskusikan hasil verifikasi kami dengan pihak BRG dalam hal pengelolaan lahan gambut. Rencananya besok kami akan berkoordinasi dengan BRG,” kata Djarot.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

2018, Pemko Batam Optimis Kunjungan Wisman Tembus 2 Juta

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Kota Batam optimis angka wisatawan mancanegara (Wisman) di 2018 ini akan tembus 2 juta kunjungan. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan...

Bupati Bintan Hadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan

Metrobatam.com, Bintan - Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos menghadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pasundan Kab Bintan Periode 2017-2022 di Relief Antam Kijang, Kec Bintan...

Masyarakat Desa Pengudang Antusias dan Semangat dalam Kegiatan TMMD ke 103

Metrobatam.com, Bintan - Antusiasme dan semangat masyarakat Desa Pengudang, Kecamatan Telok Sebong terlihat dalam pembangunan jalan didalam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke...

Rizal Ramli Polisikan Surya Paloh, Tuntut Ganti Rugi Rp 1 T

Metrobatam, Jakarta - Rizal Ramli melaporkan Ketum NasDem Surya Paloh ke Bareskrim Polri. Rizal menuduh Paloh mencemarkan nama baiknya. Rizal Ramli datang ke Bareskrim bersama...

KPU: Kampanye Negatif Tak Sesuai Aturan

Metrobatam, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan tidak sepakat dengan anjuran taktik kampanye negatif dalam Pemilihan Umum 2019. Menurut dia...

Pemprov Aceh Digugat Rp 1 Triliun Terkait Bisnis Hotel di Menteng

Metrobatam, Aceh - Pemprov Aceh digugat Rp 1 triliun oleh AHM Indonesia terkait kerjasama bisnis hotel di Mentang, Jakarta. Gugatan ini masih bergulir di...

Di Perbakin, Penembak Gedung DPR Bisa Dimaafkan Kalau Tak Sengaja

Metrobatam, Jakarta - Ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta, Irjen Setyo Wasisto, melihat tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus peluru nyasar yang dilontarkan...

Terjerat Suap Meikarta, Bupati Bekasi Punya Harta Rp73,4 M

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka suap terkait izin pembangunan proyek Meikarta, unit bisnis...

Viral Video Anak Sekolah Teriak Ganti Presiden, Ini Kata Risma

Metrobatam, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyesalkan video anak sekolah berseragam pramuka berteriak ganti presiden yang viral. Risma tak ingin anak dilibatkan...

Bawaslu Sebut Kampanye Negatif Bisa Kena Sanksi

Metrobatam, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan kampanye negatif selama tahapan pemilihan umum (Pemilu) dapat dikenai sanksi. Namun, kata Abhan, sanksi...

Mendagri Minta Kepala Daerah di Riau Klarifikasi Deklarasi

Metrobatam, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan kepala daerah di Provinsi Riau memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, buat mengklarifikasi dugaan...

PPP Minta Kampanye di Rumah Kiai dan Pesantren Dibedakan

Metrobatam, Jakarta - KPU mengatur tempat pendidikan--termasuk pesantren--dan rumah ibadah tidak boleh dipakai untuk berkampanye. PPP meminta aturan itu dikaji mengingat pesantren merupakan sebuah...
SHARE