Buni Yani Divonis 1,5 Tahun Bui, Rasa Keadilan Terusik

    Metrobatam, Bandung – Majelis hakim menyatakan Buni Yani terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Buni divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan.

    “Menyatakan terdakwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik,” ucap ketua majelis hakim M Sapto dalam sidang di gedung Arsip, Jalan Seram, Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11).

    “Menjatuhkan pidana terhadap Buni Yani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” imbuh hakim.

    Meski begitu, hakim tidak memerintahkan penahanan Buni Yani. Sebuah putusan yang tidak disertai perintah penahanan ini diatur dalam Pasal 193 KUHAP.

    Hakim menilai Buni terbukti melawan hukum dengan mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI. Posting-an itu berupa potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 27 September 2016, yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta.

    “Terdakwa sudah menonton sebanyak 5-6 kali tetapi tidak berupaya untuk mencari sumber kebenaran yang tertuang dalam video tersebut. Namun terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk mengunggah video tersebut di akun Facebook-nya. Bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja telah terpenuhi,” ucap hakim.

    Hakim juga menilai Buni terbukti mengubah durasi video. Video asli berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik, sedangkan video yang diunggah Buni di akun Facebook-nya hanya 30 detik.

    “Bahwa unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan telah terpenuhi,” ucap hakim.

    Sebelumnya, Buni dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa menilai Buni Yani terbukti bersalah atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

    Tuntutan itu dibacakan pada 3 Oktober 2017. Jaksa meminta majelis hakim menyatakan Buni Yani terbukti secara sah melakukan tindak pidana ITE. Ia menilai Buni Yani melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menambah serta mengurangi informasi elektronik dan dokumen elektronik milik publik atau pribadi. Jaksa menuntut Buni Yani dengan dakwaan Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

    Dalam perkara ini, Buni Yani didakwa mengubah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu dengan menghapus kata ‘pakai’. Selain itu, Buni Yani didakwa menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini berkaitan dengan posting-an Buni Yani di Facebook.

    Rasa Keadilan Terusik

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menghargai putusan Majelis Hakim Bandung yang memvonis Buni Yani dengan hukuman satu tahun enam bulan.

    “Kita hargai putusan tersebut, meski kita juga memahami bila ada rasa keadilan yang terusik,” ujar Hendrawan saat dihubungi wartawan, Selasa (14/11).

    Menurut Hendrawan, putusan itu mengesankan untuk pemanipulasi dan perekayasa, penyebar ujaran kebencian serta pemicu kebangkitan politik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), hanya diberi hukuman ringan.

    “Sementara yang terbukti telah bekerja keras, menjadi korban kepicikan Sengkuni, justru lebih berdosa dan menderita,” ujarnya tanpa merinci siapa yang dimaksud.

    Meski demikian, Hendrawan mengimbau kepada semua pihak, termasuk mereka yang kontra untuk menerima putusan hakim tersebut. Putusan itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai pelajaran kolektif bahwa keadilan masih belum menjiwai sistem peradilan di Indonesia.

    “Kalau diteruskan kasusnya akan menimbulkan kegaduhan, yang dikhawatirkan hanya melayani dahaga politik mereka yang berjualan isu SARA,” kata Hendrawan. (mb/detik)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Prabowo Bertemu Puan, PKS Tak Cemas Ditinggal Gerindra

    Metrobatam, Jakarta - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengaku tak khawatir apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beralih dari koalisi setelah...

    Heboh Sapi Berkepala 2 di Riau, Ini Penjelasan Ilmiahnya

    Metrobatam, Jakarta - Bayi sapi di Desa Alang Kepayang, Rengat Barat, Riau membuat heboh warga setempat. Penampakan sapi tak seperti pada umumnya. Sapi ini...

    Hanya Beberapa Saat sebelum Serah Terima, Anies Pecat 2 Wali Kota Melalui Telepon

    Metrobatam, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memecat Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi hanya melalui...

    Penyelundupan 7 Kg Sabu Jaringan Internasional Digagalkan, Salah Satu Pelaku Oknum Polisi

    Metrobatam, Jambi - Jajaran Ditresnarkoba Polda Jambi beserta Resnarkoba Polres Tanjungjabung Barat, Jambi serta di-back up dari Mabes Polri berhasil mengamankan 7 kantong plastik...

    Penumpang Bercanda Bawa Bom, Penerbangan Batik Air dari El Tari Kupang-Soetta Tertunda

    Metrobatam, Kupang – Seorang penumpang pesawat Batik Air bercanda membawa bom, mengakibatkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional El Tari ke Soekarno-Hatta, tertunda selama satu...

    Pramono Sebut Jokowi Izinkan Johan Budi Daftar Caleg PDIP

    Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi rencana Juru Bicara Presiden Johan Budi ikut mendaftar jadi calon legislatif untuk Pemilu 2019. Hal ini disampaikan...

    Politisasi Identitas Agama Diprediksi Makin Keras hingga 2019

    Metrobatam, Jakarta - Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, menyebut munculnya politisasi keagamaan disebabkan pola koalisi yang terbentuk di antara partai politik. Ia...

    Diduga Ada Pelanggaran, Komisi ASN Selidiki Perombakan Pejabat Pemprov DKI

    Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan perombakan pejabat di lingkungan...

    Divestasi 51% Saham Freeport Dituding Pencitraan, Jokowi Buka Suara

    Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi kritikan keras beberapa pihak yang menilai perjanjian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI)....

    Nilai Proyek PLTU Riau 1 yang Tersandung Kasus Suap Capai Rp 12 T

    Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1. Proyek itupun untuk sementara dihentikan. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir...

    Fakta Baru Kasus Abu Tours soal Tiket Makassar-Arab Saudi

    Metrobatam, Makassar - Polda Sulsel telah menyita sejumlah aset milik bos Abu Tours Hamzah Mamba di sejumlah daerah di Indonesia. Namun Saudi Arabian Airlines...

    Laporan Keuangan Anies ‘Janggal’, DPRD DKI Tolak Tandatangan

    Metrobatam, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Ketua...
    BAGIKAN