Bupati Karimun Berharap Proyek Pelabuhan Malarko Dilanjutkan

Metrobatam.com, Karimun – Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk melanjutkan proses penyelesaiaan Proyek Malarko karena sangat menunjang pengembangan investasi, terutama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang meliputi sebagian wilayah di Pulau Karimun Besar.

“Proyek Malarko itu dibangun oleh pusat, dan kami berharap pusat meneruskannya. Kami ingin tidak ada multitafsir atau penafsiran macam-macam dengan tidak dilanjutkannya proyek itu. Karimun daerah tujuan investasi, harus ada pelabuhan bongkar muat kontainer. Dengan dibangunnya Pelabuhan Malarko, kami optimistis akan mendorong pertumbuhan investasi di FTZ,” demikian dikatakan Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Untuk mendorong kelanjutan proyek itu, kata dia lagi, pihaknya secara langsung telah meminta kepada Plt Dirjen Perhubungan Laut saat berkunjung ke Tanjung Balai Karimun beberapa waktu lalu.

“Pelabuhan Malarko telah dikerjakan selama tiga tahun anggaran. Kami tentu ingin diteruskan agar anggaran yang telah dihabiskan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ucap Bupati Aunur Rafiq.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Ariyandi. Dia mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek Pelabuhan Peti Kemas Malarko sekitar Rp300 miliar.

Bacaan Lainnya

“Itu perkiraan kami, tapi penganggarannya dari pusat. Proyek itu memang proyek pusat melalui Kementerian Perhubungan,” kata dia di Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Anggaran sebanyak itu, menurut Ariyandi, dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan dermaga atau sisi laut, dan sarana prasarana bongkar muat lainnya.

Proyek Malarko, menurut dia, telah dikerjakan dalam tiga tahun anggaran, namun pada 2015 tidak dilanjutkan meski anggarannya sudah dialokasikan Kementerian Perhubungan sekitar Rp95 miliar.

“Tahun lalu tidak dikerjakan karena pihak KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) tidak bersedia melanjutkannya. KSOP khawatir terjadi masalah jika dilanjutkan,” kata dia.

Dia mengatakan, tahun ini Kemenhub kembali menganggarkan sebesar Rp95 miliar untuk Proyek Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing dan berhadapan dengan perairan perbatasan, Selat Malaka.

Dia mengharapkan KSOP bersedia melanjutkan proyek tersebut karena anggarannya sudah dialokasikan Kemenhub.

“Kalau memang pengerjaan sebelumnya bermasalah, tentu akan diaudit oleh BPK. Jadi, tidak menghambat penyelesaian proyek itu, Kemenhub kan atasan KSOP, jadi tidak ada alasan bagi KSOP untuk tidak meneruskannya,” katanya. (mb/Antara)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *