Metrobatam, Jakarta – Adanya pemberian mahar politik bagi parpol kembali terungkap saat Dedi Mulyadi mengaku diminta duit dari Golkar sebesar Rp 10 miliar demi maju Pilgub Jabar. Jika Dedi diminta Rp 10 miliar, bagaimana dengan calon lainnya?

Hal ini disampaikan Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini saat berorasi di hadapan kader DPD Golkar Jabar terkait pencalonannya maju Pilgub. Dedi mengaku ditelepon orang misterius yang ngaku dekat dengan pengurus Golkar dan meminta Rp 10 miliar agar surat rekomendasi bisa dikeluarkan DPP Golkar atas namanya.

“Dengan tegas dia katakan kalau anda tidak kasih Rp 10 miliar jangan menyesal anda tidak dapat apa-apa,” ujar Dedi di DPD Golkar Jabar, Bandung, Selasa (26/9).

Bahasan mengenai mahar politik kerap disinggung saat seseorang hendak maju dalam pesta politik. Salah satu rival Dedi, yakni Ridwan Kamil mengaku tidak memberi mahar apa pun pada parpol yang mengusungnya.

“Saya saja nggak punya duit. Mau mahar dari mana? Saya bukan wali kota yang suka berproyek,” ujar Kang Emil, Selasa (19/9).

Beralih ke Jawa Timur. Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku menyanggupi membayar mahar Rp 35 juta jika ingin diusung PPP. Nominal ini, disebut-sebut PPP Jatim sebagai jumlah mahar terkecil.

“Saya menyampaikan, selain persyaratan administrasi, ada persyaratan lainnya. Ada biaya pendaftaran yang dibayarkan pada saat pengambilan formulir. Jadi saya tegaskan lagi, tidak ada mahar, tapi biaya pendaftaran bagi bacagub atau bacawagub sebesar Rp 35 juta,” ujar Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa’ Noer di kantor DPW PPP Jatim, Surabaya, Kamis (24/8).

“Dan Gus Ipul menyanggupinya,” tambahnya.

Parpol membedakan biaya pendaftaran untuk cagub dengan mahar politik. Biaya pendaftaran disebut untuk biaya administrasi dan survei. Sedangkan yang dimaksud mahar politik adalah imbalan.

Jika parpol menerima mahar politik, yang merupakan praktik ilegal, maka ada sanksinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 47 UU Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ada sanksi pidananya jika parpol menerima imbalan dari calon kepala daerah.

Dalam pasal 47 UU Nomor 8/2015 disebutkan:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

(2) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Golkar Klarifikasi Pernyataan Dedi

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ratu Dian Hatifah, memberikan klarifikasi perihal pernyataan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang mengaku diminta mahar Rp10 miliar agar rekomendasi pengusungan dirinya dari DPP Partai Golkar segera keluar.

“Secara kelembagaan DPP tidak pernah membuka loket dalam bentuk mahar dengan tarif sebesar yang disampaikan, jika pun kang DM menyebutkan, itu hak beliau untuk mengapresiasikan argumentasinya,” kata Ratu kepada Okezone, Rabu (27/9).

Dedi Mulyadi sebelumnya buka suara soal proses pengusungannya sebagai cagub yang akan bertarung di Pilgub Jawa Barat 2018. Ia mengaku diminta mahar Rp10 miliar agar rekomendasi pengusungan dirinya dari DPP Partai Golkar segera keluar.

Hal itu disampaikan Dedi dalam pertemuan dengan ratusan kader Golkar se-Jawa Barat di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa 26 September 2017 lalu. Dedi menceritakan bagaimana proses dirinya sejak awal dalam upaya mensosialisasikan diri ke masyarakat. Ia tanpa henti terus berkeliling ke berbagai daerah.

Seiring berjalannya waktu, ada momen di mana Dedi ditelefon oleh seorang tokoh yang mengaku dekat dengan petinggi DPP Partai Golkar. Meski tidak menyebut identitasnya, ia hanya menyebut tokoh itu berasal dari Bogor. Yang bersangkutan meminta mahar dengan nominal cukup besar.

Saat dikonfirmasi setelah pertemuan, Dedi menegaskan kembali soal permintaan mahar tersebut. Ia membenarkannya, dengan menyatakan bahwa yang meminta mahar bukan pengurus DPP. “Jadi ada orang, itu bukan pengurus DPP ya, salah seorang tokohlah yang memiliki kedekatan (dengan petinggi DPP Partai Golkar),” kata Dedi.

Menurut dia, bisa jadi permintaan tersebut adalah langkah personal sang peminta mahar. Tapi, Dedi seolah sudah diberi warning alias peringatan jika tidak mau memenuhi mahar tersebut.

“Ketika saya tidak bisa memenuhinya, dia mengatakan rekomendasinya (pengusungan sebagai cagub) tidak akan keluar. Itu aja,” ujarnya.

Dedi sendiri bergeming soal permintaan itu. Ia menolak memberikan mahar sesuai permintaan karena tidak setuju dengan politik transaksional.

Dalam waktu dekat, ia pun akan bertemu dengan pengurus DPP untuk membahas berbagai hal terkait pilgub. Ia pun akan menyampaikan soal permintaan mahar tersebut. “Saya nanti sampaikan ke DPP,” tutur Dedi. (mb/okezone)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Konsumsi BBM dan LPG Sumbagut Meningkat Selama Periode Pemilu

Metrobatam.com, Batam - Masih dalam rangka semangat pelaksanaan Pemilu 2019, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I melaksanakan pengamanan pasokan BBM dan LPG melalui Satuan...

Pemko Batam Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Selam

Metrobatam.com, Batam - Delapan warga Pulau Abang terlihat mendengarkan penjelasan instruktur selam dari Max’s Dive Centre (MDC) saat berlatih di kolam renang Hotel Vista,...

Bayar Klaim Faskes, Kesehatan Batam Gelontorkan Rp 91 Miliar

Metrobatam.com, Batam - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam telah menyelesaikan pembayaran klaim yang jatuh tempo terhitung 8 April. Jumlah klaim yang...

KPU : 2.249 TPS akan Melaksanakan Pemungutan Suara Susulan

Metrobatam.com, Jakarta - KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan karena keterlambatan distribusi logistik dan terkendala...

Bupati dan FKPD Bintan Tinjau Pelaksanaan Pemilu 2019

Metrobatam.com, Bintan - Usai menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 60, Jalan Alumina, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan, Rabu (17/4) pagi, Bupati...

Cegah Politik Uang, Polisi Lakukan Patroli pada Masa Tenang

Metrobatam.com, Jakarta - Polisi turut melakukan patroli bersama pengawas pemilu untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi pada masa tenang Pemilu 2019. "'H-1' ini kami...

Liga Champions : Juventus Disingkirkan Ajax Amsterdam

Metrobatam.com, Turin - Juventus kalah 1-2 dari Ajax Amsterdamdalam laga leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Allianz, Turin, Selasa (16/4/2019) waktu setempat atau Rabu dini hari...

Liga Champions : Manchester United Tumbang di Kandang Barcelona

Metrobatam.com, Bercelona - Manchester United harus mengakui keunggulan Barcelona di perempatfinal Liga Champions. Kalah di dua leg, Ole Gunnar Solskjaer mengakui level Barcelona memang...

Bupati Lingga Tinjau Lokasi Pembukaan Jalan di Singkep Selatan

Metrobatam.com, Lingga - Bupati Lingga, Alias Wello menyempatkan diri berkunjung ke Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kunjungan dalam rangka meninjau pembukaan akses...

Koramil 01 Tanjungpinang Telah Kawal Pendistribusian Kotak dan Surat Suara ke 556 TPS

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan melalui Babinsa se Koramil 01 Tanjungpinang telah mengawal pendistribusian Kotak dan Surat Suara ke 556 TPS se Kota Tanjungpinang...

Sekda Kepri Lepas Atlet Korpri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 51 atlit yang akan mengikuti Pekan Olah Raga Korpri tingkat Provinsi Kepri tahun 2019 secara resmi dilepas Sekretaris Daerah H...

Kunjungan Bupati Lingga, Bawa Angin Segar di Pancur

Metrobatam.com, Lingga - Bupati Lingga, Alias Wello menyempatkan diri lakukan kunjungan kerja di Kelurahan Pancur, Kecamatan Lingga Utara, Senin (15/04/2019). Dalam kunjungannya, bupati membawa angin...