Dengan Aplikasi APOA, Imigrasi dapat Pantau Tamu Asing di Hotel

796
Foto: Dirjen Imigrasi Indonesia, Ronny Franky Sompie, didampingi Walikota Batam, Rudi SE, Ketua DPRD Batam, Nuryanto SH dan pihak Kanwil Imigrasi Kepri, memukul gong tanda dilaunchingnya APOA secara resmi, Selasa (10/5) malam, di Hotel Harmoni One, Batam Centre.

Metrobatam.com, Batam Centre – Kantor Imigrasi Kelas I khusus Batam, melaunching program Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) untuk menunjang kegiatan pengawasan pihak keimigrasian atas keberadaan WNA yang datang ke Indonesia.

Dimana, untuk saat ini aplikasi APOA itu telah terkoneksi terhadap 76 hotel yang ada di Batam. Sehingga, mempermudah pihak menajemen atau pihak pemilik hotel untuk melakukan pelaporan atas keberadaan tamu asing yang menginap di hotel yang bersangkutan.

Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, mengatakan, di Indonesia terdapat sebanyak 132 unit kantor Imigrasi. Namun, belum semua unit kantor yang sudah diterapkan dalam APOA, sebagai pilot project.

“Untuk penerapan APOA di Indonesia, kita membagi dalam tiga sistim, yaitu untuk zona wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur.
Sebagai pilot project, aplikasi APOA ini telah kita diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Kantor Imigrasi Kelas I Pangkal Pinang, Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, Kantor Imigrasi Kelas I Manado, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Pandan, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Kantor Imigrasi Kelas II Sorong, dan Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo. Dan menyusul sekarang Kantor Imigrasi Kelas I Batam,” kata Ronny Sompie, usai melaunching APOA di Kota Batam, Selasa (10/5) malam, di Hotel Harmoni One, Batam Centre.

Ronny Sompie menyampaikan, program APOA ini juga merupakan mendukung program pariwisata bebas visa, terhadap 162 negara yang akan diterapkan di Indonesia. Sehingga, dengan APOA ini mudahkan untuk mengetahui jumlah orang asing yang telah datang ke Indonesia.

“Aplikasi APOA ini merupakan program pendukung bebas visa, serta untuk menangkal adanya gangguan orang asing yang berada diwilayah Indonesia, sebagai daerah lalulintas (transit),” ujar Ronny Sompie.

Dengan demikian, ujar Kepala Dirjen, semua satuan kerja yang ditunjuk di anggap dapat mewakili program kerja dari lingkungan Ditjen Imigrasi di seluruh Indonesia, dengan memiliki wilayah kerjanya masing masing.

“Artinya penerapan UU APOA ini, adalah wajib hukumnya. Bagi hotel maupun perusahaan yang tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi hukum atau wajib di denda sesuai aturan UU,” tegas Dirjen Imigrasi RI.

Menurut pria yang akrab disapa Ronny Sompie ini, APOA didefinisikan sebagai “Ihwal pengawasan lalu lintas orang yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia. Sehingga penerapan program APOA ini, sebagai langkah pengawasan bagi orang asing dalam rangka menjaga serta menegakkan kedaulatan negara.

“Dengan aplikasi APOA ini, pihak kita akan mudah untuk mendeteksi lalu lintas bagi orang asing, atas keberadaan ataupun kegiatan mereka selama tinggal di wilayah Indonesia ini,” jelas Ronny Sompie.

Diungkapkan Ka Dirjen, Pemerintah Republik Indonesia saat ini sudah mulai menerapkan Kebijakan Selektif (selective policy) terhadap orang asing. Esensi dari kebijakan ini merupakan landasan utama dari setiap peraturan pihak keimigrasian bagi orang asing di Indonesia.

“Indonesia telah membuka bebas visa untuk 162 negara di dunia, agar bisa datang ke Indonesia. Tentunya, hanya kepada orang asing yang bermanfaat saja dan tidak membuat permasalahan, yang boleh datang, serta berada di Indonesia. Sehingga, dengan demikian itu keberadaan mereka tidak membahayakan bagi keamanan nasional, dan ketertiban umum lainnya,” imbuhnya.

Nah dengan telah dilaunchingnya APOA di Batam, ucap Irjen Ronny Sompie, diminta kepada seluruh pemilik penginapan dan warga, untuk segera melaporkan keberadaan orang asing yang ada dipenginapan, atau tempat tinggal dengan warga, paling lambat 1×24 jam, sejak orang asing itu menginap.

Begitu juga hal nya bagi penjamin (sponsor) harus bertanggungjawab atas keberadaan serta kegiatan orang asing yang dijaminnya di dalam perusahaannya,” papar Dirjen Imigrasi ini.

“Pokoknya harus wajib segera melaporkan keberadaan orang asing. Baik itu di tempat penginapan berupa hotel, mess perusahaan, losmen, gues house, villa pribadi, tempat kos, rumah kontrakan, apartemen dan sejenis penginapan lainnya, yang bersifat komersil atau merupakan fasilitas akomodasi milik perusahaan,” tegas Ronny Sompie.

Artinya apa, jika anda tidak mau melaksanakan hal atas kewajiban UU ini, untuk segera melaporkan serta memberikan data orang asing yang menginap dipenginapan ataupun ditempat tinggal pribadi, dalam kurun waktu paling lambat 1×24 jam sejak orang asing tersebut menginap.
Maka, pihak penyedia dikenakan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) bulan, ataupun di denda paling banyak, Rp25 juta rupiah,” tukas Kepala Ditjen Imigrasi RI.

Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Batam, Agus Widjaja mengatakan, sebelumnya nyaris semua hotel di Batam ini, enggan untuk melaporkan keberadaan tamu asingnya, yang menginap di hotel tersebut. Meskipun dari pihak Imigrasi Kelas I Khusus Batam, telah mensosialisasikannya.
Mulai dari hotel berkelas melati hingga ke hotel berbintang lima.

“Dengan telah dilaunchingnya APOA ini, kita berharap kerjasamanya dalam pelaksanaan program pemerintah ini. Sehingga, keberadaan orang asing itu dapat terdeteksi oleh pihak Imigrasi Batam ini, sebagai pihak pengawas dalam keberadaan orang asing itu di Indonesia,” kata Agus Widjaja.

Diterangkan Agus, sebelumnya Ditjen Imigrasi Indonesia telah secara resmi mengimplementasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), sejak 22 Mei 2015, lalu, oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly. Namun, untuk penerapannya baru mulai sekarang. Yakni terhitung Senin (16/5) depan.

“APOA ini wajib dilakukan serta diterapkan di semua hotel dan tempat penginapan di Batam ini, tanpa ada pengecualian. Sebab, dasar dari pelaksanaan dan penerapan APOA ini adalah, Undang Undang Nomor 6, Pasal 72, Tahun 2011, tentang Keimigrasian dan Surat dari Direktur Penyidikan serta Penindakan Imigrasi, tertanggal 22 Mei 2015, lalu,” tegas Agus Widjaja.

Diterangkan Agus, sebelumnya pihak Imigrasi Kelas I Batam ini, telah melakukan sosialisasi ke hotel-hotel dan ke kantor kantor perusahaan yang mempekerjakan asing, meskipun APOA ini belum diwajibkan.

“Kita masih memberikan toleransi kepada mereka itu. Sebab program APOA untuk di Batam, belum resmi dilaunching, sehingga kita maklum. Tetapi untuk kedepannya, tentu kita harus bisa bertindak tegas dalam penerapan, serta sanksi yang akan diberikan. Sebab APOA ini telah resmi diterapkan di Batam dan dilaunching lansung oleh Ditjen Imigrasi RI. Dari itu kita harapkan kerjasamanya,” tandasnya. (iwan).

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

PKPI Terdaftar Pemilu di Batam “Sebagai Calon Pemilu 2019”

Metrobatam.com, Batam -Partai PKPI sudah terdaftar sebagai calon pemilu 2019 di KPU di Batam pada selasa, (17/10/2019). Saparudin Muda Ketua Dewan Penasehat PKPI Provinsi menerangkan,...

VIRAL! Terlahir Cacat, Anak Sapi Ini Berjalan 2 Kaki seperti Manusia

SAPI umumnya berkaki empat, namun tidak dengan yang satu ini. Seekor anak sapi terlahir dengan kondisi fisik tidak sempurna. Ya, sapi tersebut hanya memiliki...

Patroli Polair Polri di Batam Tangkap Kapal Pembawa Sayuran Ilegal

Metrobatam.com, Batam - Polisi menangkap sebuah kapal motor yang mengangkut sayuran secara ilegal. Kapal tersebut ditangkap di perairan Batam, Kepulauan Riau saat sedang berlayar. "Minggu,...

Diharapkan Kepala BP Batam yang Baru Membawa Perubahan

Metrobatam.com, Batam - Sidang pleno Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas Batam menetapkan Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sekretaris Menko...

Nesar Ahmad Resmi Jabat Ketua DPRD Kabupaten Bintan Sisa Masa Jabatan 2014-2019

Metrobatam.com, Bintan - Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Joni, SH, MH resmi melantik H Nesar Ahmad, S.Ip sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bintan sisa masa Jabatan...

DPRD Tanjungpinang Gelar Paripurna HUT Otonom Kota Tanjungpinang ke-16

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Otonom Kota Tanjungpinang yang ke 16, Selasa (17/10)...

HUT-72 Hari Listrik Nasional, Bright PLN Batam dan Polda Kepri akan Gelar Khitanan Massal

Metrobatam.com, Batam - Untuk membantu dan meringankan beban masyarakat Batam, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) bright PLN Batam ke-17 dan Hari Listrik...

Komisi III DPRD Kepri Segera Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota KPID Kepri

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Komisi III DPRD Kepri segera melangsungkan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri masa bakti...

Luar Biasa! Siswi Madrasah Ini akan Jadi Pembicara Forum WHO di Kanada

Metrobatam, Yogyakarta - Salah satu siswi Madrasah Tsanawityah (MTs) Yapi Pakem Sleman, Monica (15) mendapat kesempatan menjadi pembicara pada World Health Organization (WHO) 8th...

Soal Densus Tipikor, Menkum: Jangan sampai Saling Curi Kasus

Metrobatam, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mendukung dibentuknya Densus Tipikor. Namun dia ingin pembentukan densus itu diatur jelas sehingga...

Bareskrim Tangkap Penyelundup 30 Kg Sabu di Perairan Aceh

Metrobatam, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menangkap empat orang...

Resmi Ditutup KPU, Ini 27 Parpol yang Daftar sebagai Peserta Pemilu 2019

Metrobatam, Jakarta - Pendaftaran peserta partai politik Pemilu 2019 resmi ditutup. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya'ri mengatakan, sampai dengan waktu ditutup ada...
BAGIKAN