Dewan Sudah Terima Surat Plt Gubernur

179
Bhakti Lubis, Wakil Ketua DPRD Karimun

Metrobatam.com, Karimun – Surat pemberhentian HM Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah sampai di Kantor DPRD Karimun. Secara mekanisme, DPRD Karimun akan memberikan kesempatan kepada Partai Golkar untuk menelaah surat tersebut.

“Surat dari Pak Gubernur sudah sampai di tangan kami sejak beberapa hari lalu, tanggal pastinya saya lupa. Surat itu, intinya menyebutkan soal peresmian pemberhentian (Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun),” ungkap Wakil Ketua II DPRD Karimun Bakti Lubis usai rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun, Senin (9/5).

Kata Lubis, sesuai aturan perundang-undangan dan mekanisme, pemberhentian Ketua DPRD itu memang berada di tangan Gubernur. Namun, menyangkut siapa yang akan menggantinya itu baru kewenangan partai. Jika kasus yang terjadi di DPRD Karimun, maka kewenangan itu berada di tangan Partai Golkar.

Menurutnnya, dalam kelembagaan DPRD, wajib tetap adanya Ketua DPRD. Sehingga, tidak mengganggu sejumlah agenda pemerintah daerah, apalagi dalam waktu dekat akan masuk pembahasan Ranperda APBD Karimun. Makanya, pihaknya tetap meminta kepada Partai Golkar untuk segera mengusulkan nama pengganti.

“Kalau soal kapan waktu penggantinya itu, merupakan kewenangan Partai Golkar, bisa hari ini, besok atau kapanpun. Soal komunikasi, kami masih tetap berkomunikasi. Karena, Golkar merupakan partai yang besar dan bagus serta pemenang utama. Kami tidak sepaham, kalau ada informasi yang bilang tidak sepaham dengan itu,” jelasnya.

Tim Lima Terpisah, DPD II Partai Golkar ternyata membentuk Tim Lima yang akan membela Asyura sebagai salah satu kader Partai Golkar yang terbaik. Dalam Tim Lima tersebut ditunjuk Bambang Hardijusno sebagai koordinator. Kemudian empat orang lainnya yang tergabung didalam tim tersebut adalah Rohmad Nasution sebagai juru bicara, Raja Djaafar, Nurmawi dan Dian Heruyana sebagai anggota.

Jubir Tim Lima DPD Partai Golkar Karimun, Rohmad Nasution menyebutkan, setelah dibentuk maka tim langsung bekerja dan mengkaji paripurna yang dilakukan oleh DPRD Karimun tentang pemberhentian Asyura sebagai Ketua DRPD. Hasilnya adalah ternyata paripurna tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kata Rohmad, sebelum mengambil langkah lebih jauh, Tim Lima telah membahas temuan itu kepada beberapa pimpinan partai di Karimun. Kesimpulannya, paripuran pemberhentian Asyura sebagai Ketua DPRD dinilai lemah. Bahkan, beberapa partai pun mengeluarkan surat yang ditujukan kepada kadernya yang duduk di kursi DPRD Karimun dan ikut menandatangani mosi tak percaya agar tetap menjaga situasi kondusif dan ciptakan suasana yang nyaman dan harmonis antar sesama.

Rohmad juga membantah pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Asyura telah dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Karimun oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Alasannya apa yang disampaikan dari hasil kunjungan ke 21 anggota DPRD Karimun yang berseteru dengan Asyura tidak mampu menunjukkan SK pemberhentian terhadap asyura.

“Kalau dia (Asyura) diberhentikan dari kursi Ketua DPRD pasti ada SK, nomor berapa dan kapan SK pemberhentiannya dikeluarkan pasti jelas. Tapikan itu belum ada. Jadi tolong ini diluruskan agar tidak menimbulkan presepsi yang buruk dimata masyarakat. Kan sekarang masih proses, jadi tunggu hasil akhirnya,” ucap Rohmad di bilangan ruko komplek Padimas, Senin (9/5).

Tim Lima kata Rohmad, juga menilai ada kejanggalan yang terjadi dalam tindakan yang diambil oleh Badan Kehormatan (BK). Fungsi dan kewenangan BK adalah menginvestigasi tentang pelanggaran hukum dan kode etik. Dari hasil investigasi yang dilakukan seyogianya disampaikan ke partai melalui fraksi, sehingga partai dapat menindaklanjuti dan membuat keputusan, yang kemudian hasil keputusan itu disampaikan melalui DPRD.

Sementara katanya lagi, pelantikan dan pengangkatan Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun berdasarkan UU MD3, pasal 164 ayat 2, ayat 2 dan ayat 4. Sedangkan Asyura dapat diberhentikan sebagai Ketua DPRD karimun apabila terbukti melanggar undang-undang atau kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian maupun surat keputusan pengadilan.

“Kesimpulannya adalah, tuduhan atau sanksi yang diberikan BK kepada Ketua DPRD Muhammad Asyura tidak dapat diterima secara hukum, etika dan moral. Karena tuduhan terhadap Asyura yang diberikan BK tidak dapat dibuktikan secara tersurat. kami telah mengambil jalur hukum dengan melakukan PTUN. Sudah didaftarkan di Batam,” tegas Rohmad.

Kata dia, supaya Ketua DPRD Karimun, Muhammad Asyura tidak teraniaya dan tidak terzholimi, maka Tim Lima menyarankan kepada DPD Partai Golkar dan kepada peserta rapat pleno pengurus harian untuk menegaskan kembali tetap pada pendirian surat pertama DPD Partai Golkar, dengan nomor 053/DPD/GOLKAR/III/2016 tertanggal 8 Maret 2016 tentang mempercayai Muhammad Asyura sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun. (Mb/HK)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Curhat Jemaah First Travel di DPR: Uang Habis hingga Ibu Meninggal

Metrobatam, Jakarta - Korban jemaah umrah First Travel mengadu ke Komisi VIII DPR. Korban mengadu dengan kerugian yang bervariasi bahkan ada keluarganya yang meninggal...

Ketua MUI: Indonesia Bukan Darul Islam

Metrobatam, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin menyata0kan bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dari berbagai golongan masyarakat, hingga akhirnya merdeka...

Susi ke Mahasiswa ITB: Semahal-mahalnya Ikan, Lebih Mahal Daging

Metrobatam, Bandung - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan peningkatan konsumsi ikan. Salah satu caranya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengajak...

5 Pemancing Terjebak di Pulau Kosong karena Ombak Tinggi, Makanan Dikirim Pakai Tali

Metrobatam, Mojokerto - Sebanyak lima pemancing dikabarkan terjebak di Pulau Celeng, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat (18/8). Hingga kini, upaya evakuasi kelima pemancing masih...

ICW Nilai Mayoritas Vonis Kasus Korupsi Ringan, Ini Kata Jaksa Agung

Metrobatam, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis selama semester I 2017, mayoritas vonis kasus korupsi adalah ringan dengan rata-rata 0-4 tahun penjara. ICW...

Kemenag Bidik 4 Agen Umrah Bermasalah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) terus melacak sejumlah agensi umrah bermasalah di Tanah Air. Diperkirakan masih ada empat agensi umrah yang...

Polisi Sudah Periksa Habib Rizieq di Mekah

Metrobatam, Jakarta - Polisi ternyata diam-diam telah memeriksa imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Pemeriksaan dilakukan di luar negeri. Kapolri Jenderal Tito...

Ketua MPR: Naskah Doa Tifatul Tak Ada Kata Agar Jokowi Gemuk

Metrobatam, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menyatakan politisi PKS Tifatul Sembiring tidak sepantasnya mendoakan tubuh Presiden Joko Widodo bertambah gemuk saat membaca...

Golkar: Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 di Atas 65 Persen

Metrobatam, Jakarta - Golkar berkomitmen untuk konsisten mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019. Golkar optimistis Jokowi memenangi pilpres dengan perolehan suara di atas 65...

Habibie, Megawati dan SBY Hadiri Upacara HUT RI di Istana, Ini Pakaian Adat yang...

Metrobatam, Jakarta - Seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden menghadiri acara upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-72 tahun di halaman Istana Merdeka,...

‘Maskapai Bikini’ Berencana Buka Penerbangan Jakarta – Ho Chi Minh City

Metrobatam, Jakarta - Maskapai asal Vietnam, VietJet Air berencana membuka penerbangan ke Indonesia. Maskapai yang terkenal karena busana pramugarinya menggunakan bikini tersebut, berencana membuka...

Tangis Soekarno dan Jasa Rakyat Aceh Merebut Kemerdekaan RI

Metrobatam, Jakarta – Indonesia kini sedang memperingati 72 tahun kemerdekaan. Selama puluhan tahun pula masyarakat Tanah Air telah menikmati perdamaian dalam sukacita tanpa peperangan....