Dewan Sudah Terima Surat Plt Gubernur

194
Bhakti Lubis, Wakil Ketua DPRD Karimun

Metrobatam.com, Karimun – Surat pemberhentian HM Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah sampai di Kantor DPRD Karimun. Secara mekanisme, DPRD Karimun akan memberikan kesempatan kepada Partai Golkar untuk menelaah surat tersebut.

“Surat dari Pak Gubernur sudah sampai di tangan kami sejak beberapa hari lalu, tanggal pastinya saya lupa. Surat itu, intinya menyebutkan soal peresmian pemberhentian (Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun),” ungkap Wakil Ketua II DPRD Karimun Bakti Lubis usai rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun, Senin (9/5).

Kata Lubis, sesuai aturan perundang-undangan dan mekanisme, pemberhentian Ketua DPRD itu memang berada di tangan Gubernur. Namun, menyangkut siapa yang akan menggantinya itu baru kewenangan partai. Jika kasus yang terjadi di DPRD Karimun, maka kewenangan itu berada di tangan Partai Golkar.

Menurutnnya, dalam kelembagaan DPRD, wajib tetap adanya Ketua DPRD. Sehingga, tidak mengganggu sejumlah agenda pemerintah daerah, apalagi dalam waktu dekat akan masuk pembahasan Ranperda APBD Karimun. Makanya, pihaknya tetap meminta kepada Partai Golkar untuk segera mengusulkan nama pengganti.

“Kalau soal kapan waktu penggantinya itu, merupakan kewenangan Partai Golkar, bisa hari ini, besok atau kapanpun. Soal komunikasi, kami masih tetap berkomunikasi. Karena, Golkar merupakan partai yang besar dan bagus serta pemenang utama. Kami tidak sepaham, kalau ada informasi yang bilang tidak sepaham dengan itu,” jelasnya.

Tim Lima Terpisah, DPD II Partai Golkar ternyata membentuk Tim Lima yang akan membela Asyura sebagai salah satu kader Partai Golkar yang terbaik. Dalam Tim Lima tersebut ditunjuk Bambang Hardijusno sebagai koordinator. Kemudian empat orang lainnya yang tergabung didalam tim tersebut adalah Rohmad Nasution sebagai juru bicara, Raja Djaafar, Nurmawi dan Dian Heruyana sebagai anggota.

Jubir Tim Lima DPD Partai Golkar Karimun, Rohmad Nasution menyebutkan, setelah dibentuk maka tim langsung bekerja dan mengkaji paripurna yang dilakukan oleh DPRD Karimun tentang pemberhentian Asyura sebagai Ketua DRPD. Hasilnya adalah ternyata paripurna tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kata Rohmad, sebelum mengambil langkah lebih jauh, Tim Lima telah membahas temuan itu kepada beberapa pimpinan partai di Karimun. Kesimpulannya, paripuran pemberhentian Asyura sebagai Ketua DPRD dinilai lemah. Bahkan, beberapa partai pun mengeluarkan surat yang ditujukan kepada kadernya yang duduk di kursi DPRD Karimun dan ikut menandatangani mosi tak percaya agar tetap menjaga situasi kondusif dan ciptakan suasana yang nyaman dan harmonis antar sesama.

Rohmad juga membantah pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Asyura telah dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Karimun oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Alasannya apa yang disampaikan dari hasil kunjungan ke 21 anggota DPRD Karimun yang berseteru dengan Asyura tidak mampu menunjukkan SK pemberhentian terhadap asyura.

“Kalau dia (Asyura) diberhentikan dari kursi Ketua DPRD pasti ada SK, nomor berapa dan kapan SK pemberhentiannya dikeluarkan pasti jelas. Tapikan itu belum ada. Jadi tolong ini diluruskan agar tidak menimbulkan presepsi yang buruk dimata masyarakat. Kan sekarang masih proses, jadi tunggu hasil akhirnya,” ucap Rohmad di bilangan ruko komplek Padimas, Senin (9/5).

Tim Lima kata Rohmad, juga menilai ada kejanggalan yang terjadi dalam tindakan yang diambil oleh Badan Kehormatan (BK). Fungsi dan kewenangan BK adalah menginvestigasi tentang pelanggaran hukum dan kode etik. Dari hasil investigasi yang dilakukan seyogianya disampaikan ke partai melalui fraksi, sehingga partai dapat menindaklanjuti dan membuat keputusan, yang kemudian hasil keputusan itu disampaikan melalui DPRD.

Sementara katanya lagi, pelantikan dan pengangkatan Asyura sebagai Ketua DPRD Karimun berdasarkan UU MD3, pasal 164 ayat 2, ayat 2 dan ayat 4. Sedangkan Asyura dapat diberhentikan sebagai Ketua DPRD karimun apabila terbukti melanggar undang-undang atau kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian maupun surat keputusan pengadilan.

“Kesimpulannya adalah, tuduhan atau sanksi yang diberikan BK kepada Ketua DPRD Muhammad Asyura tidak dapat diterima secara hukum, etika dan moral. Karena tuduhan terhadap Asyura yang diberikan BK tidak dapat dibuktikan secara tersurat. kami telah mengambil jalur hukum dengan melakukan PTUN. Sudah didaftarkan di Batam,” tegas Rohmad.

Kata dia, supaya Ketua DPRD Karimun, Muhammad Asyura tidak teraniaya dan tidak terzholimi, maka Tim Lima menyarankan kepada DPD Partai Golkar dan kepada peserta rapat pleno pengurus harian untuk menegaskan kembali tetap pada pendirian surat pertama DPD Partai Golkar, dengan nomor 053/DPD/GOLKAR/III/2016 tertanggal 8 Maret 2016 tentang mempercayai Muhammad Asyura sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun. (Mb/HK)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

KPK Geledah Rumah Tim Sukses saat Zumi Zola Kampanye Gubernur Jambi

Metrobatam, Jambi - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan uang gratifikasi dari Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Kali ini,...

Liga Champions: Liverpool Libas Roma 5-2

Liverpool - Liverpool meraih kemenangan besar di leg pertama semifinal Liga Champions. The Reds mengalahkan AS Roma di kandang sendiri dengan skor 5-2. Menjamu Roma...

KPK Bidik Pihak Lain di Pusaran Korupsi E-KTP Pasca-Vonis Setya Novanto

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan membidik pihak lain yang terlibat dalam pusaran korupsi pengadaan e-KTP setelah dijatuhkannya vonis terhadap mantan...

Divonis 15 Tahun, Setya Novanto Syok

Metrobatam, Jakarta - Mantan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov mengaku kaget dengan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan...

Bertemu dengan Jokowi, PA 212: Pertemuan Berlangsung di Istana Bogor

Metrobatam, Jakarta - Foto pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Persaudaraan Alumni (PA) 212 jadi sorotan. Ketua Umum DPP PA 212 Slamet Maarif mengatakan pertemuan...

Lembaga-Lembaga PBB Puji Indonesia Jalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Metrobatam, Jakarta - Lembaga-lembaga di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memuji komitmen Indonesia dalam menjalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Hal...

Gara-gara Pencurian Listrik, PLN Hilang Pendapatan Rp 10 T

Metrobatam, Jakarta - PT PLN (Persero) mengaku kehilangan potensi pendapatan Rp 10 triliun gara-gara pencurian listrik. Pencurian listrik ini dilakukan industri hingga perumahan. "Karena tahu...

Polisi Sita 142,8 kg Ganja Jaringan Aceh-Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap enam orang yang masuk dalam jaringan narkotika Aceh - Jakarta. Dari penangkapan tersebut didapati...

Gubernur Aceh Dipolisikan Anggota DPR Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Metrobatam, Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh melaporkan akun Facebook milik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ke polisi. Laporan itu...

Jual Perempuan Lewat Medsos, Nurafni Divonis 3 Tahun Penjara

Metrobatam, Medan – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada Nurafni alias Nur, terdakwa dalam kasus perdagangan manusia secara...

Mulai 1 Mei 2018, Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Wajib Autodebit

Metrobatam.com, Batam - Mulai 1 Mei 2018, peserta bukan penerima upah (PBPU) BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran iuran dengan metode autodebit. Ketentuan ini berlaku...

Pencetakan KTP-elektronik di Kota Batam Rampung

Metrobatam.com, Batam - Pencetakan KTP-elektronik untuk seluruh Kecamatan Kota Batam telah rampung. Terakhir 11.000 KTP-el dicetak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk...
BAGIKAN