Diduga Ada Pelanggaran, Komisi ASN Selidiki Perombakan Pejabat Pemprov DKI

Metrobatam, Jakarta – Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Asisten Komisioner Komisi ASN Sumardi mengonfirmasi pihaknya sedang menyelidiki hal itu dengan memanggil dan melakukan klarifikasi kepada 16 pejabat yang dicopot Anies.

“Ya memang kami selesaikan dalam proses. Kami minta keterangan, klarifikasi kedua belah pihak,” ujar Sumardi saat dihubungi, Senin (16/7).

Dengan pemanggilan itu, Sumardi mengatakan Komisi ASN mencoba menggali terkait proses pencopotan mereka. Ia mengatakan ada potensi pelanggaran setidaknya dua peraturan dari cara Anies mencopot jajarannya.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat yang dinilai tidak memenuhi kinerja dalam kurun satu tahun, harus diberikan kesempatan memperbaiki dalam enam bulan setelah masa itu.

Jika kinerja yang bersangkutan dinilai masih kurang, tidak serta-merta dicopot. Melainkan harus diberi kesempatan untuk menjalani uji kompetensi kembali untuk jabatan tersebut.

Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS dijelaskan Pimpinan wajib memanggil terlebih dulu pegawai yang dinilai tidak disiplin, bukan langsung mencopotnya.

Sumardi menyebut pencopotan jabatan sebagai hukuman berat terhadap ASN. Sehingga, sambungnya, harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku.

“Kalau hukuman berat kan ada proses pemanggilan pemeriksaan dan sebagainya. Prosedur itu kan harus dilalui, seperti itulah,” ucapnya.

Selain itu, Komisi ASN menyoroti beberapa jabatan yang sedang dilelang Anies. Sumardi menyampaikan jabatan baru bisa dilelang ketika sudah tak ada lagi yang memegangnya alias sudah kosong.

Dari 39 jabatan yang dilelang Anies, sebagian besar masih dijabat. Beberapa di antaranya adalah Kepala Satpol PP yang masih dipegang Yani Wahyu dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dijabat Andri Yansyah.

“Ya harus kosong di Undang-undang 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi perombakan mengatakan pihaknya akan melanjutkan proses walaupu di sisi lain Komisi ASN tengah melakukan penyelidikan.

Saefullah menegaskan perombakan jabatan adalah hak prerogratif Anies sebagai Gubernur.

“Ini kan haknya kepala daerah. Mau hari ini diberhentikan satu atau dua kepala dinas boleh-boleh saja,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/7).

Perombakan Pejabat Kisruh

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan perombakan jabatan. Penyebabnya adalah kebijakan itu dianggap tidak tepat lantaran beberapa pegawai negeri sipil justru tidak diberikan posisi baru, padahal belum memasuki usia pensiun.

“Harusnya ditempatkan di mana dulu, baru ini (pejabat yang baru) dilantik. Menurut Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) harusnya begitu,” kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Senin (16/7).

Sebelum para pejabat baru dilantik, DPRD sebenarnya telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Prasetyo pun tak menampik jika DPRD setuju untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

Prasetyo beralasan jika memang tak dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap bisa melantik.

“Ada hak eksekutif 14 hari, kalau enggak saya kerjakan dia akan melantik juga,” ujarnya.

Lebih dari itu, Prastyo pun menyebut DPRD akan segera memanggil Anies untuk meminta keterangan perihal perombakan jabatan tersebut. Pemanggilan tersebut, kata Prasetyo akan dilakukan jika Komisi ASN membutuhkan koordinasi dengan DPRD untuk membahas perombakan itu.

“Kalau Komisi ASN perlu kordinasi dengan DPRD kita akan laksanakan (pemanggilan),” kata Prasetyo.

Asisten Komisioner Komisi ASN Sumardi mengatakan sedang menyelidiki perombakan jabatan dilakukan Anies Baswedan. Sumardi menyebut pihaknya akan memanggil dan melakukan klarifikasi kepada 16 pejabat yang dicopot Anies.

“Ya memang kita selesaikan dalam proses. Kita minta keterangan, klarifikasi kedua belah pihak,” ujar Sumardi.

Komisi ASN melihat ada potensi pelanggaran dua peraturan dari cara Anies mencopot anak buahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat yang dinilai tidak memenuhi kinerja dalam kurun satu tahun, harus diberikan kesempatan memperbaiki dalam enam bulan setelah masa itu.

Jika kinerja yang bersangkutan dinilai masih kurang, tidak serta-merta dicopot. Melainkan harus diberi kesempatan untuk menjalani uji kompetensi kembali untuk jabatan itu.

Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS dijelaskan Pimpinan wajib memanggil terlebih dulu PNS yang dinilai tidak disiplin. Bukan langsung mencopotnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Grand Opening Warung’e Lara dengan Menu Sajian yang Enak

Metrobatam.com, Batam, Warung'e Lara, demikian nama rumah makan di Jalan Gatot Subroto Sidoarjo, Desa Larangan RT1, RW1, Candi Sidoarjo Jawa Timur, yang mulai beroperasi, Minggu (19/8/2018). Tempat...

Lebih Nyaman dan Aman, Capella Dinamik Nusantara Launching Honda CB150R StreetFire dan CBR250RR

Metrobatam.com, Batam - PT Capella Dinamik Nusantara kembali Launching Honda CB 150R StreetFire dan CBR 250 RR Minggu, ditempat di Auditorium Mega Mall Batam...

Jokowi Kalungkan Medali Emas untuk Lifter Eko Yuli

Metrobatam, Jakarta - Lifter Eko Uli Irawan berhasil meraih emas dalam cabang olahraga angkat besi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyaksikan pertandingan itu menyerahkan...

Timses Jokowi Disebut Ber-IQ 80, Golkar Peringatkan Mardani

Metrobatam, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut timses Joko Widodo-Ma'ruf Amin ber-IQ 80 secara komunal. Partai Golkar mengingatkan Mardani untuk diam...

Ini Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Vaksin MR yang Kontroversial

Metrobatam, Jakarta - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan vaksin Measles Rubella (MR) mengandung babi dalam proses produksinya. Namun tetap memperbolehkan penggunaan vaksin...

Susi Musnahkan 125 Kapal Maling Ikan, 40 Ditenggelamkan di Natuna

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal maling ikan sebagai kado HUT ke-73 kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan Susi kapal maling...

LSI Denny JA: Jokowi-Ma’ruf 52,2%, Prabowo-Sandi 29,5%

Metrobatam, Jakarta - Pascapendaftaran Pilpres 2019 periode awal Agustus 2018, Lingkaran Survei Indonesia menggelar survei elektabilitas dua pasangan calon. Siapa unggul? Survei digelar pada 12...

KPK Sita Mobil Camry dari Apartemen Staf Ahli Anggota F-PAN Sukiman

Metrobatam, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PAN Sukiman memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus suap perimbangan dana RAPBN-P 2018. Pemanggilan ini yang kedua...

Dituduh Curi Uang Rp1,5 Juta, Eks Majikan Aniaya dan Gunduli Magfiroh

Metrobatam, Bogor - Polisi meyelidiki kasus penganiayaan dan penggulan terhadap Magfiroh (28) oleh eks majikannya, EA. Polisi melayangkan panggilan terhadap EA untuk diperiksa terkait...

Anggota Majelis Syuro PKS: Enak Aja Anies Jadi Kader Gerindra!

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan posisi Wagub DKI akan menjadi milik PKS jika Anies Baswedan bergabung ke...

Mobil Ketua Panwaslu Dibakar OTK

Metrobatam, Kolaka - Mobil pribadi milik Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Juhardin diduga dibakar oleh orang tidak dikenal (OTK) pada Minggu...

Ridwan Kamil Ditabrak Pengemudi Motor yang Hindari Razia

Metrobatam, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ditabrak seorang pengemudi motor saat berangkat kerja. Pria yang karib disapa Emil itu ditabrak bikers yang...
BAGIKAN