Diduga Ada Pelanggaran, Komisi ASN Selidiki Perombakan Pejabat Pemprov DKI

Metrobatam, Jakarta – Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Asisten Komisioner Komisi ASN Sumardi mengonfirmasi pihaknya sedang menyelidiki hal itu dengan memanggil dan melakukan klarifikasi kepada 16 pejabat yang dicopot Anies.

“Ya memang kami selesaikan dalam proses. Kami minta keterangan, klarifikasi kedua belah pihak,” ujar Sumardi saat dihubungi, Senin (16/7).

Dengan pemanggilan itu, Sumardi mengatakan Komisi ASN mencoba menggali terkait proses pencopotan mereka. Ia mengatakan ada potensi pelanggaran setidaknya dua peraturan dari cara Anies mencopot jajarannya.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat yang dinilai tidak memenuhi kinerja dalam kurun satu tahun, harus diberikan kesempatan memperbaiki dalam enam bulan setelah masa itu.

Jika kinerja yang bersangkutan dinilai masih kurang, tidak serta-merta dicopot. Melainkan harus diberi kesempatan untuk menjalani uji kompetensi kembali untuk jabatan tersebut.

Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS dijelaskan Pimpinan wajib memanggil terlebih dulu pegawai yang dinilai tidak disiplin, bukan langsung mencopotnya.

Sumardi menyebut pencopotan jabatan sebagai hukuman berat terhadap ASN. Sehingga, sambungnya, harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku.

“Kalau hukuman berat kan ada proses pemanggilan pemeriksaan dan sebagainya. Prosedur itu kan harus dilalui, seperti itulah,” ucapnya.

Selain itu, Komisi ASN menyoroti beberapa jabatan yang sedang dilelang Anies. Sumardi menyampaikan jabatan baru bisa dilelang ketika sudah tak ada lagi yang memegangnya alias sudah kosong.

Dari 39 jabatan yang dilelang Anies, sebagian besar masih dijabat. Beberapa di antaranya adalah Kepala Satpol PP yang masih dipegang Yani Wahyu dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dijabat Andri Yansyah.

“Ya harus kosong di Undang-undang 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi perombakan mengatakan pihaknya akan melanjutkan proses walaupu di sisi lain Komisi ASN tengah melakukan penyelidikan.

Saefullah menegaskan perombakan jabatan adalah hak prerogratif Anies sebagai Gubernur.

“Ini kan haknya kepala daerah. Mau hari ini diberhentikan satu atau dua kepala dinas boleh-boleh saja,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/7).

Perombakan Pejabat Kisruh

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan perombakan jabatan. Penyebabnya adalah kebijakan itu dianggap tidak tepat lantaran beberapa pegawai negeri sipil justru tidak diberikan posisi baru, padahal belum memasuki usia pensiun.

“Harusnya ditempatkan di mana dulu, baru ini (pejabat yang baru) dilantik. Menurut Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) harusnya begitu,” kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Senin (16/7).

Sebelum para pejabat baru dilantik, DPRD sebenarnya telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Prasetyo pun tak menampik jika DPRD setuju untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

Prasetyo beralasan jika memang tak dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap bisa melantik.

“Ada hak eksekutif 14 hari, kalau enggak saya kerjakan dia akan melantik juga,” ujarnya.

Lebih dari itu, Prastyo pun menyebut DPRD akan segera memanggil Anies untuk meminta keterangan perihal perombakan jabatan tersebut. Pemanggilan tersebut, kata Prasetyo akan dilakukan jika Komisi ASN membutuhkan koordinasi dengan DPRD untuk membahas perombakan itu.

“Kalau Komisi ASN perlu kordinasi dengan DPRD kita akan laksanakan (pemanggilan),” kata Prasetyo.

Asisten Komisioner Komisi ASN Sumardi mengatakan sedang menyelidiki perombakan jabatan dilakukan Anies Baswedan. Sumardi menyebut pihaknya akan memanggil dan melakukan klarifikasi kepada 16 pejabat yang dicopot Anies.

“Ya memang kita selesaikan dalam proses. Kita minta keterangan, klarifikasi kedua belah pihak,” ujar Sumardi.

Komisi ASN melihat ada potensi pelanggaran dua peraturan dari cara Anies mencopot anak buahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat yang dinilai tidak memenuhi kinerja dalam kurun satu tahun, harus diberikan kesempatan memperbaiki dalam enam bulan setelah masa itu.

Jika kinerja yang bersangkutan dinilai masih kurang, tidak serta-merta dicopot. Melainkan harus diberi kesempatan untuk menjalani uji kompetensi kembali untuk jabatan itu.

Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS dijelaskan Pimpinan wajib memanggil terlebih dulu PNS yang dinilai tidak disiplin. Bukan langsung mencopotnya. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Erick Thohir: Politik Kebohongan Harus Disetop, Kasihan Rakyat

Metrobatam, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, menjelaskan maksud Presiden Jokowi meminta politik kebohongan diakhiri. Politik kebohongan,...

Bicara Tokoh Dekati Warga Jelang Pilpres, Jokowi Sindir Siapa?

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar tokoh politik jangan mendekati rakyat hanya di saat mendekati pesta politik. PKB menyebut bakal ada...

Pabrik Esemka di Boyolali Besar, Ada Tempat Pengujiannya Juga

Metrobatam, Jakarta - Esemka yang digadang sebagai calon mobil nasional disebut-sebut punya pabrik yang berlokasi di Jalan Mangu - Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Dan...

Pesan Jokowi ke Santri: Silakan Beda Pilihan, Saring Hoaks

Metrobatam, Bandung - Di depan ribuan santri, Presiden Joko Widodo memperingatkan soal bahaya hoaks dan fitnah di tahun politik. Baginya, tak masalah berbeda pilihan...

Ridwan Kamil Kaji Ulang Proyek Meikarta

Metrobatam, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengkaji ulang proyek Meikarta usai kasus suap izin proyek Meikarta yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten...

Siswi SMA Pembuang Bayi di Bandara Terancam 12 Tahun Penjara

Metrobatam, Balikpapan- Aksi ND (18) yang meninggalkan bayi yang dilahirkan di dalam closet toilet A2 kedatangan Bandara Sepinggan, Balikpapan awalnya tidak diketahui kedua orangtuanya....

Konflik TPST, Wali Kota Bekasi Minta Anies Terjun Langsung ke Bantargebang

Metrobatam, Jakarta - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terjun langsung dan melihat kondisi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)...

Jokowi: Kita Harus Akhiri Politik Kebohongan, Merasa Benar Sendiri

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar yang ke-54. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan tentang berpolitik yang...

Hasil Inter Vs AC Milan: Dramatis! Gol Injury Time Menangkan Nerazzurri

Milan - Inter Milan berhasil memenangi laga dramatis kontra AC Milan dengan skor 1-0. Gol semata wayang dibuat Mauro Icardi di masa injury time...

Kerugian dan Kerusakan Gempa di Sulteng Capai Rp13,82 Triliun

Metrobatam, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengungkap bahwa dampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh gempa dan...

KKB Sandera 16 Guru dan Tenaga Medis di Mapenduma Papua

Metrobatam, Jayapura - 16 orang Guru dan Tenaga medis yang bertugas di Mapenduma, kabupaten Nduga, Papua disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Selama...

Sandiaga Diminta Bicara Data dan Kurangi Politik Bohong

Metrobatam, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menyebut calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno...
SHARE