Dilarangan Kawin dengan Teman Sekantor, Ini Kata MUI

    2444

    Metrobatam, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak setuju dengan aturan perkawinan dengan teman sekantor dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f undang-undang Ketenagakerjaan.

    Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menilai pasal tersebut tidak memberikan perlindungan pada pekerja atau buruh. Aturan itu justru lebih menguntungkan perusahaan.

    “Jadi, menurut saya ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ini pasal karet, yang semangatnya tidak memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh tapi lebih berpihak kepada pemilik perusahaan.

    Pada posisi tersebut pihak karyawan atau buruh yang dirugikan,” kata Zainut kepada detikcom, Kamis (18/5) malam.

    Dalam segi agama, menurut dia, tak ada larangan menikah dengan teman sekantor. Namun jika teman sekantor mempunyai hubungan keluarga dilarang menikah.

    “Kalau dari segi agama tidak ada larangan menikah dengan teman sekantor sepanjang keduanya tidak ada hubungan nasab yang mengharamkannya,” ujar dia.

    “Justru aturannya memberikan perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan. Hanya saja pasal ini ada pengecualiannya jika ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan ketentuan tersebut di atas menjadi batal. Jadi perjanjian kerja atau kontrak kerja pada akhirnya yang menentukan boleh tidaknya seorang pekerja atau buruh memiliki ikatan pernikahan dengan teman sekantornya,” jelas dia.

    Aturan perkawinan dengan teman sekantor akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan itu dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:

    Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

    Pasal itu menjadi dasar hukum bagi perusahaan membuat perjanjian kerja yang melarang sesama karyawan menikah. Tidak terima dengan peraturan itu, delapan karyawan swasta menggugat Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ke MK.

    “Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, Pasal 28D Ayat 2,” kata pemohon, Jhoni Boetja, sebagaimana dikutip dari website MK, Selasa (16/5).

    Pemohon menilai Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan menjadi alasan bagi pengusaha untuk melarang perkawinan sesama pekerja dalam suatu perusahaan yang sama. Padahal menikah adalah melaksanakan perintah agama.

    “Di mana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak,” papar Jhoni.(mb/detik)

    BERITA TERKINI

    Guru Gugat UU Perlindungan Anak, Ahli: Kenapa Harus Takut?

    Metrobatam, Jakarta - Ahli hukum pidana Agustinus Pohan menilai guru tidak perlu takut dikriminalisasi oleh UU Perlindungan Anak. Mereka seharusnya mereka dapat lebih menyikapi...

    Mantap! TNI AD Juara Umum Lomba Tembak Antarnegara di Australia

    Metrobatam, Tangerang – TNI AD berhasil menjadi juara umum dalam turnamen Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM), yakni lomba tembak bergengsi antar-angkatan...

    Serang Kapal Petugas Bea Cukai, Penyelundup Pakaian Bekas Malaysia Berhasil Ditangkap

    Metrobatam, Medan - Kapal BC20002 milik Satuan Tugas (Satgas) Patroli Laut Operasi Jaring Sriwijaya Direktorat Bea dan Cukai, menangkap satu unit kapal barang di...

    Diduga Matikan Listrik saat Berbuka, Warga Rusak Kantor PLN

    Metrobatam, Pekanbaru - Ratusan warga Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Riau mengamuk dan mendatangi Kantor PLN, Minggu (28/5). Aksi ini sebagai tindak kekecewaan warga...

    Rudal Balistik Korea Utara Meluncur dan Mendarat di Laut Jepang

    Metrobatam, Jakarta - Korea Utara menguji coba peluncuran rudal balistik pada Minggu (28/5) waktu setempat. Ini adalah uji coba teranyar. Rudal jatuh di teritori...

    Polres Bogor Ancam Pidana Ormas yang Sweeping Selama Ramadan

    Metrobatam, Bogor – Kepolisian Resor Bogor melarang keras organisasi masyarakat (ormas) melakukan segala bentuk aksi sweeping selama Ramadan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolres...

    Kewenangan TNI Masuk RUU Terorisme, Wiranto: Kita Harus Total

    Metrobatam, Jakarta - Panja Revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme DPR RI sepakat memasukkan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kewenangan TNI akan...

    Rusia Bikin Pesawat Saingan Airbus dan Boeing, Ini Penampakannya

    Moskow - Mengikuti jejak China yang membuat pesawat C919 saingan Airbus dan Boeing, Rusia juga melakukan hal yang sama. Pada hari Minggu kemarin, Rusia...

    Isak Tangis Warnai Kecelakaan Maut, Tiga Korban Tewas Satu Keluarga

    Metrobatam, Medan - Tiga jasad korban tewas dalam kecelakaan maut truk trailer pengangkut alat berat di medan, Sumatera Utara, disemayamkan di ruang instalasi jenazah,...

    Polisi Tangkap Admin muslim_cyber1, FPI: Bukan Anggota FPI

    Metrobatam, Jakarta - Polisi menangkap HP (23), salah satu admin akun Instagram muslim_cyber1. Meski kebanyakan postingannya membela Imam Besar FPI Habib Rizieq, HP bukanlah...

    Aceh Diguncang Gempa 5 SR, Tidak Berpotensi Tsunami

    Metrobatam, Jakarta - Pagi ini, masyarakat Aceh dikagetkan dengan gempa bumi. Gempa tersebut dirasa cukup keras dengan kekuatan 5 Skala Richter. "Gempa bumi 5 SR...

    Pengembang Rumah Rakyat Tanggung ‘Biaya Siluman’ Rp6,5 Miliar

    Metrobatam, Jakarta - Indonesia Property Watch (IPW) menduga terdapat sejumlah oknum nakal dari kalangan pemerintah daerah (pemda) yang membebankan biaya tidak resmi atau 'biaya...