Dilarangan Kawin dengan Teman Sekantor, Ini Kata MUI

    2493

    Metrobatam, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak setuju dengan aturan perkawinan dengan teman sekantor dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f undang-undang Ketenagakerjaan.

    Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menilai pasal tersebut tidak memberikan perlindungan pada pekerja atau buruh. Aturan itu justru lebih menguntungkan perusahaan.

    “Jadi, menurut saya ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ini pasal karet, yang semangatnya tidak memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh tapi lebih berpihak kepada pemilik perusahaan.

    Pada posisi tersebut pihak karyawan atau buruh yang dirugikan,” kata Zainut kepada detikcom, Kamis (18/5) malam.

    Dalam segi agama, menurut dia, tak ada larangan menikah dengan teman sekantor. Namun jika teman sekantor mempunyai hubungan keluarga dilarang menikah.

    “Kalau dari segi agama tidak ada larangan menikah dengan teman sekantor sepanjang keduanya tidak ada hubungan nasab yang mengharamkannya,” ujar dia.

    “Justru aturannya memberikan perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan. Hanya saja pasal ini ada pengecualiannya jika ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan ketentuan tersebut di atas menjadi batal. Jadi perjanjian kerja atau kontrak kerja pada akhirnya yang menentukan boleh tidaknya seorang pekerja atau buruh memiliki ikatan pernikahan dengan teman sekantornya,” jelas dia.

    Aturan perkawinan dengan teman sekantor akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan itu dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:

    Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

    Pasal itu menjadi dasar hukum bagi perusahaan membuat perjanjian kerja yang melarang sesama karyawan menikah. Tidak terima dengan peraturan itu, delapan karyawan swasta menggugat Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ke MK.

    “Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, Pasal 28D Ayat 2,” kata pemohon, Jhoni Boetja, sebagaimana dikutip dari website MK, Selasa (16/5).

    Pemohon menilai Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan menjadi alasan bagi pengusaha untuk melarang perkawinan sesama pekerja dalam suatu perusahaan yang sama. Padahal menikah adalah melaksanakan perintah agama.

    “Di mana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak,” papar Jhoni.(mb/detik)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Tim Gabungan Polri- Bea Cukai Kembali Tangkap Kapal Diduga Angkut 3 Ton Sabu di...

    Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan tim gabungan Polri dan Bea-Cukai kembali menangkap kapal laut di perairan Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu...

    Kapolri dan Menkeu Ekspos Tangkapan Sabu 1,6 Ton di Batam

    Metrobatam.com, Batam - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecek lokasi dan barang bukti 1,6 ton sabu di Pelabuhan Sekupang, Batam,...

    Terciduk, Pengemis Ini Bawa Uang Rp 43 Juta

    Metrobatam, Tasikmalaya - Aparat Satpol PP Kota Tasikmalaya kaget saat menciduk Epon (49). Pengemis tersebut yang kedapatan membawa gepokan uang dan sejumlah perhiasan emas...

    Longsor Brebes, Tim SAR Temukan Potongan Jasad Korban

    Metrobatam, Jakarta - Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan Polri, TNI dan Basarnas menemukan tiga potongan tubuh yang diduga merupakan korban longsor Bukit Lio,...

    Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Tolak Baca Eksepsi

    Metrobatam, Jakarta - Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, terdakwa kasus teror bom Thamrin tahun 2016 menolak membacakan nota keberatan atau eksepsi di depan majelis...

    Wiranto dan Tito Sepakat Batalkan Jenderal Jadi Pj Gubernur

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan usulan jenderal polisi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur setelah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal...

    Duet Susi-Sri Mulyani Selamatkan Bayi Lobster Rp 14,4 M

    Metrobatam, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya...

    PPP Duga Ada Orang Kuat di Balik Penyerangan Tokoh Agama, Partai Rame-rame Membantah

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menduga ada orang kuat yang mendesain penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang...

    Ajak 122 Advokat, PSI Bakal Gugat UU MD3 ke MK

    Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengklaim telah mendapat dukungan dari 122 advokat untuk mengajukan judicial review atau uji...

    KSP Sebut Konsultan Politik Berperan Ciptakan Kampanye SARA

    Metrobatam, Jakarta - Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyebut konsultan politik memiliki peran penting dalam menciptakan...

    Pemerintah Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Hingga 2019, PLN Ingin Turun

    Metrobatam, Jakarta - Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara Renewabe...

    KPK Beri Pengawalan untuk Jamin Keamanan Novel Baswedan

    Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mempersiapkan pengawalan terhadap Novel Baswedan sekembalinya ke Indonesia usai menjalani perawatan di Singapura selama 10 bulan terakhir....
    BAGIKAN