Dilarangan Kawin dengan Teman Sekantor, Ini Kata MUI

    2495

    Metrobatam, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak setuju dengan aturan perkawinan dengan teman sekantor dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f undang-undang Ketenagakerjaan.

    Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menilai pasal tersebut tidak memberikan perlindungan pada pekerja atau buruh. Aturan itu justru lebih menguntungkan perusahaan.

    “Jadi, menurut saya ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ini pasal karet, yang semangatnya tidak memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh tapi lebih berpihak kepada pemilik perusahaan.

    Pada posisi tersebut pihak karyawan atau buruh yang dirugikan,” kata Zainut kepada detikcom, Kamis (18/5) malam.

    Dalam segi agama, menurut dia, tak ada larangan menikah dengan teman sekantor. Namun jika teman sekantor mempunyai hubungan keluarga dilarang menikah.

    “Kalau dari segi agama tidak ada larangan menikah dengan teman sekantor sepanjang keduanya tidak ada hubungan nasab yang mengharamkannya,” ujar dia.

    “Justru aturannya memberikan perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan. Hanya saja pasal ini ada pengecualiannya jika ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan ketentuan tersebut di atas menjadi batal. Jadi perjanjian kerja atau kontrak kerja pada akhirnya yang menentukan boleh tidaknya seorang pekerja atau buruh memiliki ikatan pernikahan dengan teman sekantornya,” jelas dia.

    Aturan perkawinan dengan teman sekantor akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan itu dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:

    Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

    Pasal itu menjadi dasar hukum bagi perusahaan membuat perjanjian kerja yang melarang sesama karyawan menikah. Tidak terima dengan peraturan itu, delapan karyawan swasta menggugat Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ke MK.

    “Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, Pasal 28D Ayat 2,” kata pemohon, Jhoni Boetja, sebagaimana dikutip dari website MK, Selasa (16/5).

    Pemohon menilai Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan menjadi alasan bagi pengusaha untuk melarang perkawinan sesama pekerja dalam suatu perusahaan yang sama. Padahal menikah adalah melaksanakan perintah agama.

    “Di mana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak,” papar Jhoni.(mb/detik)

    Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    BERITA TERKINI

    Polisi Tetapkan Tekong dan 4 ABK Pembawa TKI Ilegal Jadi Tersangka

    Metrobatam.com, Batam - Telah berlangsung Konferensi Pers kasus izin pelayaran dengan 5 tersangka di Mako Dirpolair Polda Kepri, Sekupang, Batam, Jumat (20/4/2018). 5 orang yang terdiri...

    Imam Besar Masjid Raya New York Asal Sulsel Bangun Pesantren Pertama di AS

    Metrobatam, Jakarta - Imam Besar Masjid Raya New York, Amerika Serikat Muhammad Shamsi Ali berencana membangun pesantren Nusantara Madani. Pesantren itu akan dibangun di...

    Rizal Ramli Buka ‘Akal-akalan’ Boediono di Indover – Century

    Metrobatam, Jakarta - Pengamat ekonomi Rizal Ramli membeberkan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait dengan rencana penyelamatan Bank Indonesia...

    Ancaman Hukuman Mati Menanti Penyelundup 1,6 Ton Sabu

    Metrobatam, Jakarta - Gerombolan penyelundup 1,6 ton sabu di Batam, Kepulauan Riau, terancam hukuman maksimal. Jaksa Agung M Prasetyo memastikan langsung agar mereka mendapatkan...

    Dirut Pertamina Elia Dicopot karena Minyak Tumpah dan Kelangkaan Premium

    Metrobatam, Jakarta - Elia Massa Manik dicopot dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)...

    Menaker: Aturan Baru Tenaga Kerja Asing Jangan Buat Adu Domba

    Metrobatam, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta semua pihak tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat soal aturan baru tenaga kerja asing. Ia...

    Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan pada 17 Mei

    Metrobatam, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 17 Mei mendatang. Sedangkan 1 Syawal 1439 Hijriah atau Hari Raya...

    Pimpinan KPK: TPPU untuk Novanto Harus Jalan

    Metrobatam, Jakarta - KPK bicara soal penerapan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk Setya Novanto. Namun, kepastian soal itu masih memerlukan kajian mendalam...

    Kemlu Sebut Ada 2 Ribu WNI yang Berada di Suriah

    Metrobatam, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebut masih ada sekitar 2 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Mayoritas WNI di...

    Ini Kata Mendag soal Dampak Positif dan Negatif Libur Lebaran Ditambah

    Metrobatam, Jakarta - Cuti bersama Lebaran ditambah 3 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan tambahan libur itu ada dampak positif...

    Kapolri: Polisi Jadi Bandar Narkoba Tembak Mati!

    Metrobatam, Pekanbaru - Anggota Polri yang tersandung masalah hukum diperintahkan untuk tetap diusut tuntas. Bagi yang terlibat narkoba hingga menjadi bandar narkoba diminta untuk...

    Polisi Minta Anak Buah Big Bos Miras Maut Serahkan Diri

    Metrobatam, Bandung - Polisi meminta empat anak buah Samsudin Simbolon, bos miras oplosan maut, yang masih buron menyerahkan diri. "Kita minta supaya menyerahkan diri. Karena...
    BAGIKAN