Metrobatam, Jakarta – Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menyinggung perihal utang pemerintah terus menumpuk hingga memberi ungkapan tegas jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu) tapi diganti Menteri Pencetak Utang.

Pernyataan itu menuai banyak tanggapan. Bahkan, jejaring media sosial pun dibuat gaduh. Pagi ini, dari pantauan detikFinance terlihat muncul #PrabowoHinaKemenkeu. Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya ada 28.000 unggahan menyematkan tanda pagar (tagar) #PrabowoHinaKemenkeu.

Dalam sejumlah unggahan yang menyematkan tanda pagar tersebut, tampak warganet juga menyematkan tautan berita sejumlah media online yang diberi cap bertuliskan prabowo hina kemenkeu.

Sebelumnya, pada Sabtu 26 Januari 2019, Prabowo Subianto, capres nomor urut 02, mengkritik keras pemerintah soal utang. Menurut Prabowo, utang pemerintah saat ini menumpuk terus.

Bahkan, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.

“Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain,” ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019).

Berselang sehari, atau pada Minggu 27 Januari 2019, pihak Kementerian Keuangan melayangkan protes keras. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan, hal tersebut menciderai perasaan pegawai yang bekerja di Kemenkeu.

“Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo: ‘Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang’, sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1).

Terlalu Berlebihan

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, kritik Prabowo terlalu berlebihan karena predikat yang digunakan tak sesuai dengan substansi yang dibicarakan.

Menurutnya, Indonesia sejatinya telah melakukan utang sejak era presiden pertama, sehingga penyebutan menteri keuangan pencetak utang dianggap terlalu berlebihan.

“Sejak zaman Soekarno, sebenarnya kita sudah punya utang tapi dalam bentuk pinjaman dengan negara mitra. Era Pak Harto, menteri keuangannya juga punya utang. Jadi saya kira nggak fair juga. Itu kritik yang terlalu personal, terlalu berlebihan untuk bilang Menteri Keuangan sebagai menteri pencetak utang,” katanya saat ditemui di acara Forum Tebet di bilangan Jakarta Selatan, Senin (28/1).

Menurutnya, kritik mengenai utang lebih tepat ditujukan pada penempatan fungsi utang yang sudah dilakukan. Dia bilang, utang yang ditarik pemerintah seharusnya bisa memacu produktivitas ekonomi dalam negeri.

“Kalau kita lihat kritik yang lebih pas lonjakan utang di era Ibu Sri Mulyani tidak produktif atau belum produktif ke pertumbuhan ekonomi atau ekspor. Jadi kritiknya lebih ke manajemen utangnya,” kata Bhima.

“Utang sah-sah saja. Selama APBN kita defisit, maka selama itu juga kita menutup defisit dengan pembiayaan utang. Saya kira Pak Prabowo mengkritik menteri keuangan sejak era Sukarno,” tambahnya.

Adapun jumlah utang pemerintah selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dari 2014-2018 tercatat sudah bertambah Rp 1.809,6 triliun. Total utang pemerintah per Desember 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun, sedangkan pada akhir 2014 sebesar Rp 2.608,7 triliun.

Jumlah utang itu sama dengan 29,98% dari total PDB yang berdasarkan data sementara sebesar Rp 14.735,85 triliun. Berdasarkan UU, batas aman utang yang diperbolehkan ditetapkan 60% dari PDB.

Menurutnya, jika nanti ada pemerintahan baru, sudah tentu akan ada jajaran menteri yang baru juga. Lalu, apakah menteri keuangannya di pemerintahan selanjutnya bisa tidak menarik utang?

“Kalau surplus APBN-nya bisa, artinya penerimaan pajak menutup semua belanja pemerintah,” kata Bhima.

Desain APBN yang defisit adalah, di mana postur anggaran penerimaan lebih kecil dari anggaran belanja pemerintah sehingga terjadi defisit. Defisit APBN ditutupi oleh pemerintah dengan utang.

Bhima mengungkapkan, jika menteri keuangan tidak menarik utang maka syarat utamanya adalah APBN yang surplus.

“Kalau konteks sekarang ya nggak bisa, pasti akan terbitkan utang untuk lunasi utang jatuh tempo Rp 345 triliun tahun ini,” uangkap dia. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Karhutla dan Hutan Gundul di Batam, Komisi III DPRD Kepri Tanyakan Tupoksi KPHL

Metrobatam.com, Batam - Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin Sekretaris Komisi III Raja Bahktiar melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kesatuan Pengelolaan...

Akibat Pemeliharaan Aset Gas oleh PT CPGL akan Berdampak Pada PLN Batam

Metrobatam.com, Batam - PT Conoco Philips Grissik Line (CPGL) sebagai pemasok gas terbesar di Indonesia, saat ini sedang melakukan pemeliharaan sumur yang ada di...

Bawa Sabu, Calon Penumpang Pesawat di Bandara Hang Nadim Batam Ditangkap

Metrobatam.com, Batam - Pihak petugas Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kepri mengamankan seorang penumpang karena kedapatan membawa narkoba jenis Sabu.  Seorang WNI calon penumpang Pesawat...

Polres Tanjungpinang dan Polda Kepri Tangkap Pelaku Pembunuhan Pensiunan TNI AL

Metrobatam.com, Batam - Polres Tanjungpinang dan Polda Kepulauan Riau akhirnya berhasil menangkap Abdul pada Sabtu (16/02), pelaku pembunuhan pensiunan TNI AL Arnold Tambunan (AT),...

Lewat Facebook, 3 Terdakwa Warga Nigeria Tipu dan Perdayai Mutiara

Metrobatam.com, Batam - Kasus penipuan lewat Facebook yang dilakukan beberapa oknum warga Nigeria bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam beberapa bulan ini sudah...

Lanud RHF Mendukung Operasi Patroli Rutin di Wilayah ALKI 1

Metroobatam.com, Tanjungpinang - Sebanyak 2 unit Pesawat Tempur Hawk 100/200 milik TNI AU dari Skadron Udara 12 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru melaksanakan patroli udara...

Eks Kombatan GAM Marah Dituduh Kelola Lahan Prabowo di Aceh

Metrobatam, Jakarta - Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Joni Suryawan membantah kubu calon presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan lahan di Aceh. Mereka marah...

Walhi: Lahan Prabowo Kemungkinan Didapat di Era Orde Baru

Metrobatam, Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak seharusnya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) lahan...

Sungai Musi Meluap, Ribuan Rumah di Muratara Sumsel Terendam Banjir

Metrobatam, Palembang - Ribuan rumah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, sudah 4 hari ini terendam banjir. Akibatnya, akses ke daerah terputus...

Nasib Rudiantara soal ‘Yang Gaji Kamu Siapa’ Ditentukan Jumat

Metrobatam, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) hampir merampungkan kasus 'yang gaji kamu siapa' yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo)...

Sandi Ingin Pertanyaan Panelis Dihapus Saat Debat Ketiga

Metrobatam, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengusulkan agar pelaksanaan debat Pilpres 2019 selanjutnya yang mempertemukan dirinya dengan calon wakil...

Kunjungan ‘Rahasia’ Jokowi Bikin Kaget Warga Tambak Lorok

Metrobatam, Semarang - Ahmad Sueb, Ketua RW 13 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara "dag dig dug" ketika nama kampungnya, Tambak Lorok disebut oleh Calon...