Direksi BUMN Terima Uang di Singapura, Seskab: Pecat Jika Terbukti!

Metrobatam, Jakarta – Seorang direksi sebuah BUMN disebut menerima gratifikasi di Singapura. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, siapapun dan apapun jabatannya, jika ada indikasi menerima gratifikasi maka KPK harus segera bertindak. Hal ini sesuai dengan amanat dari Presiden Joko Widodo.

“Silakan KPK menindaklanjuti karena negara ini negara hukum dan Presiden berulang kali menyampaikan, menegaskan kalau memang ada orang yang katakanlah menyalahgunakan kewenangan kekuasaan terutama korupsi mengambil fee atau maling yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Termasuk direksi BUMN tadi,” kata Pramono Anung saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9).

Jika ada bukti yang mengarah soal penerimaan gratifikasi tersebut, lanjut Pramono, maka KPK tak perlu ragu untuk mengambil tindakan.

“Kalau memang ada bukti-buktinya, maka KPK segera melakukan tindakan lidik, sidik, kepada yang bersangkutan,” katanya.

Ditegaskan Pramono, jika ada indikasi menerima suap, maka pemerintah akan langsung memecat direksi BUMN tersebut.

“Kalau memang ada indikasi awal dari KPK, dan terindikasi, ya kita berhentikan,” tegas Pramono. Lalu, apakah Pramono tahu Direksi BUMN sektor apa yang diduga menerima gratifikasi tersebut?

“Terus terang, pada waktu pertama kali saya mendengar itu, saya berkomunikasi langsung dengan Ketua KPK. Tapi kami menjaga kerahasiaan dan saya juga tidak bertanya lebih lanjut, beliau hanya menyatakan sedang dilakukan pendalaman,” terang Pramono.

Bisa Sita Uang
Sementara Ketua KPK Agus Raharjo memastikan tengah menyelidiki kasus dugaan adanya seorang direksi BUMN yang menerima gratifikasi di Singapura. Agus pun tidak mempermasalahkan soal direksi yang juga menyimpan uang gratifikasi di Singapura itu.

Agus menegaskan, KPK tetap bisa menyita uang yang berada di Singapura. “Ya bisa lah (menyita uang di Singapura), masak tidak bisa. Sebenarnya pemberian di Singapura bukan barang baru, KPK pernah menangani Atut sama Akil, Petral juga, walaupun sekarang Petral belum selesai,” kata Agus.

Agus menegaskan, saat ini kasus sudah dalam tahap penyelidikan. Beberapa saksi juga sudah diperiksa. Karena locus delicti (tempat kejadian) berada di Singapura, maka KPK akan meminta bantuan Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB).

“Menangkapnya selalu dengan bantuan mereka (CPIB), jadi kita belakangan punya kerjasama yang lumayan baik,” jelasnya.

Senada dengan Agus, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut lembaga bisa menindak kejahatan yang dilakukan di Singapura. Alex menjelaskan, KPK memiliki hubungan yang baik dengan Singapura.

“Pemerintah Singapura kan kooperatif. Ketika memang di pembuktian uang itu terbukti hasil gratifikasi atau suap terkait jabatan, bisa kok. Kan kita punya kerjasama baik dengan CPIB, KPK-nya Singapura,” tutur Alex di tempat berbeda.

Kasus ini saat ini tengah berada di tahap penyidikan. Agus menjamin kasus ini akan segera naik ke penyidikan, namun masih menutup rapat nama direksi BUMN yang tengah dibidik.

“Sedang kita matangkan, indikasi awalnya sangat kuat. Itu akan kita matangkan,” tegas Agus.(mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Prabowo Bertemu Puan, PKS Tak Cemas Ditinggal Gerindra

Metrobatam, Jakarta - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengaku tak khawatir apabila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beralih dari koalisi setelah...

Heboh Sapi Berkepala 2 di Riau, Ini Penjelasan Ilmiahnya

Metrobatam, Jakarta - Bayi sapi di Desa Alang Kepayang, Rengat Barat, Riau membuat heboh warga setempat. Penampakan sapi tak seperti pada umumnya. Sapi ini...

Hanya Beberapa Saat sebelum Serah Terima, Anies Pecat 2 Wali Kota Melalui Telepon

Metrobatam, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memecat Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi hanya melalui...

Penyelundupan 7 Kg Sabu Jaringan Internasional Digagalkan, Salah Satu Pelaku Oknum Polisi

Metrobatam, Jambi - Jajaran Ditresnarkoba Polda Jambi beserta Resnarkoba Polres Tanjungjabung Barat, Jambi serta di-back up dari Mabes Polri berhasil mengamankan 7 kantong plastik...

Penumpang Bercanda Bawa Bom, Penerbangan Batik Air dari El Tari Kupang-Soetta Tertunda

Metrobatam, Kupang – Seorang penumpang pesawat Batik Air bercanda membawa bom, mengakibatkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional El Tari ke Soekarno-Hatta, tertunda selama satu...

Pramono Sebut Jokowi Izinkan Johan Budi Daftar Caleg PDIP

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi rencana Juru Bicara Presiden Johan Budi ikut mendaftar jadi calon legislatif untuk Pemilu 2019. Hal ini disampaikan...

Politisasi Identitas Agama Diprediksi Makin Keras hingga 2019

Metrobatam, Jakarta - Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, menyebut munculnya politisasi keagamaan disebabkan pola koalisi yang terbentuk di antara partai politik. Ia...

Diduga Ada Pelanggaran, Komisi ASN Selidiki Perombakan Pejabat Pemprov DKI

Metrobatam, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan perombakan pejabat di lingkungan...

Divestasi 51% Saham Freeport Dituding Pencitraan, Jokowi Buka Suara

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi kritikan keras beberapa pihak yang menilai perjanjian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI)....

Nilai Proyek PLTU Riau 1 yang Tersandung Kasus Suap Capai Rp 12 T

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1. Proyek itupun untuk sementara dihentikan. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir...

Fakta Baru Kasus Abu Tours soal Tiket Makassar-Arab Saudi

Metrobatam, Makassar - Polda Sulsel telah menyita sejumlah aset milik bos Abu Tours Hamzah Mamba di sejumlah daerah di Indonesia. Namun Saudi Arabian Airlines...

Laporan Keuangan Anies ‘Janggal’, DPRD DKI Tolak Tandatangan

Metrobatam, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Ketua...
BAGIKAN