Dirjen PAS: Dapat Bebas Bersyarat, Ahok Ingin Bebas Murni

Metrobatam, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapatkan pembebasan bersyarat pada Agustus nanti. Namun Ahok disebut ingin menjalani hukumannya sampai tuntas.

“Namun sampai saat ini sepertinya beliau ingin bebas murni,” kata Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami kepada detikcom, Rabu (11/7).

Sebelumnya, Sri Puguh menyebut sebenarnya Ahok dijadwalkan mendapat pembebasan bersyarat pada Agustus nanti. “Beliau sebenarnya bisa PB (pembebasan bersyarat) pada bulan Agustus,” kata Sri Puguh sebelumnya.

Ahok divonis pada 9 Mei 2017 dengan hukuman 2 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Setahun kemudian Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun PK Ahok dengan nomor perkara Nomor 11 PK/PID/2018 ditolak pada Senin, 26 Maret 2018. Tiga hakim, yakni hakim Artidjo Alkostar, Salman Lurhan, dan Margiatmo, bulat menolak PK Ahok tersebut.

Isu mengenai pembebasan bersyarat untuk Basuki T Purnama alias Ahok mendadak jadi perbincangan di media sosial. Disebut-sebut, Ahok akan mendapatkan bebas bersyarat pada Agustus 2018. Ditjen Permasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM angkat bicara menanggapi isu itu.

“Jadi apa yang beredar belum benarlah. Jadi belum bisa dipastikan bahwa Pak Ahok akan bebas bersyarat atau tidak, atau bebasnya kapan, karena masih berproses semuanya, semuanya melalui proses,” kata Kabag Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto ketika dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (11/7).

Ade mengatakan perkara pembebasan bersyarat seorang terpidana secara otomatis diinformasikan kepada yang bersangkutan. Nantinya, lanjut Ade, ada syarat-syarat yang perlu disiapkan terpidana untuk dapat bebas bersyarat.

“Kalau sudah memenuhi syarat, secara otomatis warga binaan siapapun dipanggil kemudian diusulkan untuk mengikuti program ini. Dipanggil keluarganya untuk menjamin proses pembebasan bersyarat ini, karena pembebasan bersyarat ini kan begitu bebas, wajib lapor ke balai pemasyarakatan dan yang menjamin keluarga,” ucap Ade.

Isu berhembus dari perhitungan warganet dari vonis Ahok yang diketok pada 9 Mei 2017 dikaitkan dengan syarat pembebasan bersyarat. Salah satu syarat pembebasan bersyarat seperti dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, tepatnya pada Pasal 82 yang bunyinya:

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan

Dengan berdasar pada syarat itu, warganet berpendapat pada bulan Agustus 2018 Ahok sudah menjalani 2/3 masa hukumannya yaitu 2 tahun penjara. Namun menurut Ade, perhitungan tersebut lebih kompleks dari yang dikira.

“Perhitungan itu kan secara teknis, kami yang bisa, kami yang mengetahui. Paling tidak yang bisa disampaikan kapan bebas bersyaratnya, syaratnya apa saja,” ucap Ade.

Di sisi lain, pengacara Ahok, Wayan Sudirta, mengatakan urusan pembebasan bersyarat Ahok menjadi kewenangan Ditjen PAS sepenuhnya. Wayan mengatakan saat ini Ahok lebih mengalir dalam menjalani hukuman tanpa ada pikiran tentang itu.

“Itu kewenangan lapas kan walaupun aturannya ada, kapan orang mendapatkan remisi dan kapan dia menjalani di luar tahanan, itu semua ada. Soal kapan keluar, saya juga tidak bisa ngomong soal itu. Saya rasa itu berjalan saja mengalir sesuai aturan,” ucap Wayan.

“Nggak ada, Pak Ahok nggak mau bicara yang rumit-rumit gini, nggak memusingkan yang gini-gini,” imbuh Wayan. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Melawan, 2 Terduga Teroris di Tanjungbalai Ditembak Polisi

Metrobatam, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menembak dua pria terduga teroris di Jalan Jumpul, Lingkungan VI, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk...

Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp di Perairan Batam

Metrobatam, Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat...

Menteri Susi Semprot Sandiaga, Sandiaga Menjawab

Metrobatam, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampaknya sedang cukup geram dengan tingkah calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Susi...

Jokowi Beri Beasiswa ke 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok

Metrobatam, Lombok Tengah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada 5.144 mahasiswa...

Wagub Jabar Dukung Seruan Khotbah Jumat Tolak LGBT di Cianjur

Metrobatam, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya tak akan mempersoalkan imbauan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh pengurus masjid menyajikan...

Caleg yang Kampanye Berseragam Polri di Sumsel Ternyata Kader Berkarya

Metrobatam, Palembang - Calon anggota DPR RI yang diduga berkampanye berseragam kedinasan Polri di Sumatera Selatan diketahui merupakan kader Partai Berkarya. Hal tersebut pun dibenarkan...

Sedekah Laut, Tradisi Luhur yang Disalahpahami

Metrobatam, Jakarta - Sedekah laut dianggap tradisi yang melanggar agama. Padahal, banyak yang tidak paham dengan maksud sesungguhnya dari acara sedekah laut. "Masyarakat pesisir terutama...

Survei: Guru Muslim Punya Opini Intoleran dan Radikal Tinggi

Metrobatam, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta, menemukan bahwa mayoritas guru beragama Islam di Indonesia memiliki...

Bawaslu Enggan Kelola Dana Saksi untuk Pemilu

Metrobatam, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya keberatan jika harus mengelola dana saksi pemilu. Pasalnya, peraturan hanya mengamanatkan Bawaslu...

Gara-gara Iklan Videotron, Jokowi-Amin ‘Dikejar’ Syahroni

Metrobatam, Jakarta - Sidang dugaan pelanggaran kampanye videotron Joko Widodo-Ma'ruf Amin kembali ditunda lantaran timses pasangan nomor urut 01 itu tidak membawa surat kuasa....

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Metrobatam, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian...

Pemerintah Tegaskan Dana Saksi dari APBN Hanya Pelatihan

Metrobatam, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk saksi dari partai politik pada pelaksanaan pemilu 2019 dalam Anggaran...
SHARE