Ditjen Pajak Siap Tarik Pajak 25 Persen Pada Facebook

Metrobatam, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, akan mengenakan tarif pajak sebesar 25 persen kepada perusahaan jejaring sosial asal Irlandia, Facebook. Hal tersebut dilakukan setelah Facebook resmi membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2 Humas) DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, ketentuan tarif pajak tersebut sesuai dengan aturan Pajak Penghasilan (PPh) 25/29 yang selama ini telah diterapkan kepada perusahaan domestik.

“Yang di luar negeri, selama kita bisa tetapkan sebagai BUT, itu akan menjadi wajib pajak dalam negeri. Tarif pajaknya jadi sama seperti domestik, yaitu 25 persen,” ujar Yoga di Kantor Pusat DJP Kemenkeu, Rabu (21/6).

Kendati demikian, menurut Yoga, perhitungan tarif pajak untuk Facebook bisa saja berubah bila hasil perhitungan tarif pajak untuk BUT bagi Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang menyediakan layanan aplikasi atau konten melalui internet (Over The Top/OTT) selesai dikaji. Adapun dalam kajian OTT tersebut, pemerintat turut mempertimbangkan skema pajak atas hasil keuntungan yang di bawa ke luar negeri (diverted profit tax) oleh perusahaan tersebut.

“Skema ini kami kaji juga. Nanti apakah ada skema baru, seperti untuk e-commerce, kami bisa saja ambil kebijakan khusus. Jadi, bisa lebih rendah dari 25 persen,” jelas Yoga.

Sebagai informasi, Facebook dikabarkan berminat membentuk BUT sesuai dengan arahan pemerintah. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong. Menurut Thomas, Facebook saat ini telah mengantongi izin prinsip dari lembaganya, yang mengarah pada pembentukan BUT.

“Setahu saya Facebook sudah kantongin izin prinsip dari BKPM, sekarang sedang memenuhi syarat-syarat di pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta, seperti izin lokasi dan sebagainya,” kata Tom sapaan akrabnya.

Namun, Tom mengaku bisa memastikan sektor usaha Facebook, apakah di bidang periklanan atau penyedia layanan informasi. Pasalnya, hasil akhirnya masih menunggu kepastian dari Kementerian Kominikasi dan Informatika (Kominfo).

Sebelumnya, DJP telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-04/PJ/2017 yang berisi pedoman penentuan BUT bagi SPLN OTT. Sesuai SE tersebut, ketentuan tarif pajak BUT bagi SPLN OTT tersebut, diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara masih merampungkan Peraturan Menteri (Permen) mengenai BUT bagi perusahaan OTT. Namun, sebelumnya, Rudiantara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Penyediaan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (OTT).

Dalam surat edaran tersebut, tertuang kewajiban bagi perusahaan OTT dari luar negeri untuk mendirikan BUT di Indonesia. BUT tersebut didirikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan Indonesia.

Adapun isi dari Permen OTT yang tengah disiapkan menurut Rudi, tak akan banyak berbeda dengan surat edaran. Namun, dalam Permen tersebut, pihaknya mengatur sanksi kepada perusahaan OTT yang tak kunjung membentuk BUT.

Dengan aturan main tersebut, pihaknya pun berharap, seluruh OTT dari luar negeri, seperti Google, Facebook, Twitter, dan lainnya bersedia membentuk BUT dan menyetor pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Bangun Tol di Lampung dan Sumsel, Bank Mandiri Kucurkan Rp 2,041 T

Metrobatam, Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan pada percepatan pembangunan proyek infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya pergerakan barang dan jasa. Salah satu...

Kontroversi Prabowo Teriak Pemerintah Ugal-ugalan

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut pemerintahan Kabinet Kerja ugal-ugalan dalam mengelola negara. Kabinet Kerja...

Polisi Tegaskan Peluru Nyasar di DPR Bukan Dilepaskan Sniper

Metrobatam, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan peluru yang menyasar ke ruang kerja dua anggota DPR...

Demokrat Bela Andi Arief soal Cuitan ke Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Partai Demokrat membela kadernya yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief terkait kicauannya di Twitter beberapa waktu lalu. Dalam kicaunya Andi...

Surabaya Punya Sesar Aktif, Risma Siapkan Antisipasi Gempa

Metrobatam, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini buka suara menanggapi adanya dua sesar aktif di yang berada di Kota Surabaya. Risma mengaku dirinya...

Anies Bongkar 4 Poin Perda Tibum untuk Legalkan Becak di Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Salah satu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah kembali membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu. Buat memuluskan niatnya, dia mengajukan...

Prabowo Sebut Negara Ugal-ugalan, Djarot: Maklum Belum Ada Pengalaman

Metrobatam, Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan mimpi Indonesia jaya luntur akibat negara dikelola secara ugal-ugalan. Anggota Tim Kampanye Daerah Joko...

Tahun 2019, Kepala Daerah yang Tidak Menaikkan UMP Bakal Dipecat

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan...

Timses Jokowi Pilih Kampanye Kreatif Ketimbang Negatif

Metrobatam, Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menyatakan tim sukses (Timses) Joko Widodo-Ma'ruf Amin enggan mengikuti...

Karena Miskin, Satu Keluarga di Pelalawan Riau Tinggal di Hutan

Metrobatam, Pekanbaru - Satu keluarga dikabarkan tinggal di sebuah hutan di Desa Muda Setia, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka terpaksa tinggal di...

Prabowo Tuding Pemerintahan Jokowi Ugal-ugalan Kelola Negara

Metrobatam, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa mimpi mengembalikan kejayaan Indonesia di masa silam menjadi luntur karena negara dikelola...

JK: Kampanye Negatif Kadang Tak Bisa Dihindari

Metrobatam, Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman mempersilakan kader-kadernya melakukan kampanye negatif. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kampanye negatif memang kadang-kadang tak bisa...
SHARE