DPD RI Jaring Aspirasi RUU Tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepri

217

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan uji sahih dengan melakukan jaring aspirasi terkait penyusunan Rumusan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, Senin (20/6/2016) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur lantai 4 Tanjungpinang.

Rombongan DPD berjumlah 16 orang dan di ketuai oleh H. Akhmad Muqowam yang juga merupakan Ketua Komite I DPD RI.

Adapun pihak Pemerintah Provinsi Kepri pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Edy Sofyan, didampingi beberapa kepala SKPD dan FKPD.

Diungkapkan bahwa belum tuntasnya penyelesaian penetapan batas wilayah Negara di beberapa segmen batas darat, laut dan udara melalui kesepakatan negara tetangga menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan.

Dan tujuan dari rombongan Komite I DPD RI ini untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan di daerah yang berbeda mengenai RUU perbatasan yang diajukan khusus nya di Kepri.

Daerah perbatasan selama ini masih tertinggal dalam segala hal dan selama ini dikenal sebagai daerah tertinggal atau terisolir.

Sebagaimana diketahui, paradigma baru dalam mengelola perbatasan negara adalah dengan mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam atau inward looking dalam arti memandang perbatasan hanya sebagai wilayah pertahanan saja, menjadi berorientasi keluar atau outward looking. Dimana perbatasan negara di samping sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga (security approach), namun sumber daya yang ada di wilayah perbatasan harus dapat didayagunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Perbatasan maritim dengan Malaysia, sampai saat ini belum ada kesepakatan kedua negara, walaupun terus dilaksanakan langkah-langkah penyelesaian oleh pemerintah pusat, baik melalui peningkatan frekuensi perundingan, penguatan hal teknis dan non teknis. Dampak belum terselesaikannya batas antar negara di laut khususnya di Kepri, seperti terjadinya pencurian ikan, penangkapan nelayan Indonesia oleh negara tetangga yang sering berhadapan dengan hukum dan isu adanya penyelundupan berbagai jenis barang-barang dan lainnya.

Pemprov Kepri menyambut baik rancangan undang-undang tentang pengelolaan perbatasan yang merupakan inisiatif yang diajukan oleh DPD RI, karena bila nantinya rancangan undang-undang ini akan disahkan oleh Pemerintah bersama DPR RI yang nantinya pengelolaan daerah perbatasan akan menjadi dasar legal formal dalam membangun dan menjaga kedaulatan negara bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera Khusus nya di kawasan perbatasan Kepri.

(Mb/Kepriprov)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Zaskia Gotik Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Bintan

Metrobatam.com, Bintan - Malam Ramah Tamah dan Hiburan Rakyat Kabupaten Bintan 2017 sempena HUT Kemerdekaan RI ke 72 berlangsung sangat meriah. Hal itu terlihat,...

DPRD Kepri Sahkan Ranperda Keuangan dan Administrasi DPRD

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota...

Dibandingkan Batam, Turis Singapura Pilih Liburan ke Johor Baru Malaysia

Metrobatam.com, Batam - Masyarakat Singapura ternyata masih memilih Johor Baru, Malaysia sebagai destinasi akhir pekan mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya wisatawan Singapura yang...

Curhat Jemaah First Travel di DPR: Uang Habis hingga Ibu Meninggal

Metrobatam, Jakarta - Korban jemaah umrah First Travel mengadu ke Komisi VIII DPR. Korban mengadu dengan kerugian yang bervariasi bahkan ada keluarganya yang meninggal...

Ketua MUI: Indonesia Bukan Darul Islam

Metrobatam, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin menyata0kan bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dari berbagai golongan masyarakat, hingga akhirnya merdeka...

Susi ke Mahasiswa ITB: Semahal-mahalnya Ikan, Lebih Mahal Daging

Metrobatam, Bandung - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan peningkatan konsumsi ikan. Salah satu caranya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengajak...

5 Pemancing Terjebak di Pulau Kosong karena Ombak Tinggi, Makanan Dikirim Pakai Tali

Metrobatam, Mojokerto - Sebanyak lima pemancing dikabarkan terjebak di Pulau Celeng, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat (18/8). Hingga kini, upaya evakuasi kelima pemancing masih...

ICW Nilai Mayoritas Vonis Kasus Korupsi Ringan, Ini Kata Jaksa Agung

Metrobatam, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis selama semester I 2017, mayoritas vonis kasus korupsi adalah ringan dengan rata-rata 0-4 tahun penjara. ICW...

Kemenag Bidik 4 Agen Umrah Bermasalah

Metrobatam, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) terus melacak sejumlah agensi umrah bermasalah di Tanah Air. Diperkirakan masih ada empat agensi umrah yang...

Polisi Sudah Periksa Habib Rizieq di Mekah

Metrobatam, Jakarta - Polisi ternyata diam-diam telah memeriksa imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Pemeriksaan dilakukan di luar negeri. Kapolri Jenderal Tito...

Ketua MPR: Naskah Doa Tifatul Tak Ada Kata Agar Jokowi Gemuk

Metrobatam, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menyatakan politisi PKS Tifatul Sembiring tidak sepantasnya mendoakan tubuh Presiden Joko Widodo bertambah gemuk saat membaca...

Golkar: Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 di Atas 65 Persen

Metrobatam, Jakarta - Golkar berkomitmen untuk konsisten mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019. Golkar optimistis Jokowi memenangi pilpres dengan perolehan suara di atas 65...