DPD RI Jaring Aspirasi RUU Tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepri

222

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan uji sahih dengan melakukan jaring aspirasi terkait penyusunan Rumusan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, Senin (20/6/2016) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur lantai 4 Tanjungpinang.

Rombongan DPD berjumlah 16 orang dan di ketuai oleh H. Akhmad Muqowam yang juga merupakan Ketua Komite I DPD RI.

Adapun pihak Pemerintah Provinsi Kepri pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Edy Sofyan, didampingi beberapa kepala SKPD dan FKPD.

Diungkapkan bahwa belum tuntasnya penyelesaian penetapan batas wilayah Negara di beberapa segmen batas darat, laut dan udara melalui kesepakatan negara tetangga menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan.

Dan tujuan dari rombongan Komite I DPD RI ini untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan di daerah yang berbeda mengenai RUU perbatasan yang diajukan khusus nya di Kepri.

Daerah perbatasan selama ini masih tertinggal dalam segala hal dan selama ini dikenal sebagai daerah tertinggal atau terisolir.

Sebagaimana diketahui, paradigma baru dalam mengelola perbatasan negara adalah dengan mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam atau inward looking dalam arti memandang perbatasan hanya sebagai wilayah pertahanan saja, menjadi berorientasi keluar atau outward looking. Dimana perbatasan negara di samping sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga (security approach), namun sumber daya yang ada di wilayah perbatasan harus dapat didayagunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Perbatasan maritim dengan Malaysia, sampai saat ini belum ada kesepakatan kedua negara, walaupun terus dilaksanakan langkah-langkah penyelesaian oleh pemerintah pusat, baik melalui peningkatan frekuensi perundingan, penguatan hal teknis dan non teknis. Dampak belum terselesaikannya batas antar negara di laut khususnya di Kepri, seperti terjadinya pencurian ikan, penangkapan nelayan Indonesia oleh negara tetangga yang sering berhadapan dengan hukum dan isu adanya penyelundupan berbagai jenis barang-barang dan lainnya.

Pemprov Kepri menyambut baik rancangan undang-undang tentang pengelolaan perbatasan yang merupakan inisiatif yang diajukan oleh DPD RI, karena bila nantinya rancangan undang-undang ini akan disahkan oleh Pemerintah bersama DPR RI yang nantinya pengelolaan daerah perbatasan akan menjadi dasar legal formal dalam membangun dan menjaga kedaulatan negara bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera Khusus nya di kawasan perbatasan Kepri.

(Mb/Kepriprov)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

KPK Geledah Rumah Tim Sukses saat Zumi Zola Kampanye Gubernur Jambi

Metrobatam, Jambi - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan uang gratifikasi dari Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Kali ini,...

Liga Champions: Liverpool Libas Roma 5-2

Liverpool - Liverpool meraih kemenangan besar di leg pertama semifinal Liga Champions. The Reds mengalahkan AS Roma di kandang sendiri dengan skor 5-2. Menjamu Roma...

KPK Bidik Pihak Lain di Pusaran Korupsi E-KTP Pasca-Vonis Setya Novanto

Metrobatam, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan membidik pihak lain yang terlibat dalam pusaran korupsi pengadaan e-KTP setelah dijatuhkannya vonis terhadap mantan...

Divonis 15 Tahun, Setya Novanto Syok

Metrobatam, Jakarta - Mantan Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov mengaku kaget dengan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan...

Bertemu dengan Jokowi, PA 212: Pertemuan Berlangsung di Istana Bogor

Metrobatam, Jakarta - Foto pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Persaudaraan Alumni (PA) 212 jadi sorotan. Ketua Umum DPP PA 212 Slamet Maarif mengatakan pertemuan...

Lembaga-Lembaga PBB Puji Indonesia Jalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Metrobatam, Jakarta - Lembaga-lembaga di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memuji komitmen Indonesia dalam menjalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Hal...

Gara-gara Pencurian Listrik, PLN Hilang Pendapatan Rp 10 T

Metrobatam, Jakarta - PT PLN (Persero) mengaku kehilangan potensi pendapatan Rp 10 triliun gara-gara pencurian listrik. Pencurian listrik ini dilakukan industri hingga perumahan. "Karena tahu...

Polisi Sita 142,8 kg Ganja Jaringan Aceh-Jakarta

Metrobatam, Jakarta - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap enam orang yang masuk dalam jaringan narkotika Aceh - Jakarta. Dari penangkapan tersebut didapati...

Gubernur Aceh Dipolisikan Anggota DPR Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Metrobatam, Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh melaporkan akun Facebook milik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ke polisi. Laporan itu...

Jual Perempuan Lewat Medsos, Nurafni Divonis 3 Tahun Penjara

Metrobatam, Medan – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada Nurafni alias Nur, terdakwa dalam kasus perdagangan manusia secara...

Mulai 1 Mei 2018, Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Wajib Autodebit

Metrobatam.com, Batam - Mulai 1 Mei 2018, peserta bukan penerima upah (PBPU) BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran iuran dengan metode autodebit. Ketentuan ini berlaku...

Pencetakan KTP-elektronik di Kota Batam Rampung

Metrobatam.com, Batam - Pencetakan KTP-elektronik untuk seluruh Kecamatan Kota Batam telah rampung. Terakhir 11.000 KTP-el dicetak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk...
BAGIKAN