DPD RI Jaring Aspirasi RUU Tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepri

219

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan uji sahih dengan melakukan jaring aspirasi terkait penyusunan Rumusan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, Senin (20/6/2016) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur lantai 4 Tanjungpinang.

Rombongan DPD berjumlah 16 orang dan di ketuai oleh H. Akhmad Muqowam yang juga merupakan Ketua Komite I DPD RI.

Adapun pihak Pemerintah Provinsi Kepri pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Edy Sofyan, didampingi beberapa kepala SKPD dan FKPD.

Diungkapkan bahwa belum tuntasnya penyelesaian penetapan batas wilayah Negara di beberapa segmen batas darat, laut dan udara melalui kesepakatan negara tetangga menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan.

Dan tujuan dari rombongan Komite I DPD RI ini untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan di daerah yang berbeda mengenai RUU perbatasan yang diajukan khusus nya di Kepri.

Daerah perbatasan selama ini masih tertinggal dalam segala hal dan selama ini dikenal sebagai daerah tertinggal atau terisolir.

Sebagaimana diketahui, paradigma baru dalam mengelola perbatasan negara adalah dengan mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam atau inward looking dalam arti memandang perbatasan hanya sebagai wilayah pertahanan saja, menjadi berorientasi keluar atau outward looking. Dimana perbatasan negara di samping sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga (security approach), namun sumber daya yang ada di wilayah perbatasan harus dapat didayagunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Perbatasan maritim dengan Malaysia, sampai saat ini belum ada kesepakatan kedua negara, walaupun terus dilaksanakan langkah-langkah penyelesaian oleh pemerintah pusat, baik melalui peningkatan frekuensi perundingan, penguatan hal teknis dan non teknis. Dampak belum terselesaikannya batas antar negara di laut khususnya di Kepri, seperti terjadinya pencurian ikan, penangkapan nelayan Indonesia oleh negara tetangga yang sering berhadapan dengan hukum dan isu adanya penyelundupan berbagai jenis barang-barang dan lainnya.

Pemprov Kepri menyambut baik rancangan undang-undang tentang pengelolaan perbatasan yang merupakan inisiatif yang diajukan oleh DPD RI, karena bila nantinya rancangan undang-undang ini akan disahkan oleh Pemerintah bersama DPR RI yang nantinya pengelolaan daerah perbatasan akan menjadi dasar legal formal dalam membangun dan menjaga kedaulatan negara bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera Khusus nya di kawasan perbatasan Kepri.

(Mb/Kepriprov)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Ini 9 Poin Rumusan Revisi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Taksi Online

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah Indonesia telah membuat rumusan rancangan Peraturan Menteri mengenai taksi online yang tertuang dalam Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun...

MTF Gelar MTF Autofiesta 2017 di Batam dengan Target Pembiayaan Rp10 Miliar

Metrobatam.com, Batam - Perusahaan pembiayaan terkemuka, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menghadirkan pameran otomotif bergengsi di kota Batam yaitu MTF Autofiesta 2017. Acara ini...

Ini Minta Menko Darmin Kepada Kepala BP Batam yang Baru Beserta Jajarannya

Metrobatam.com, Jakarta - Pesona Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) telah memudar. Hal itu dikatakan Menko Perekonomian Darmin Nasution, saat melantik pengurus...

Ditjen Imigrasi Berikan Penyuluhan Izin Tinggal Bagi TKA, Masyarakat Kawin Campur dan Pelajar Asing...

Metrobatam.com, Batam - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Ditjen Imigrasi dan Imigrasi Batam melakukan Penyuluhan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Tenaga...

Dewan Kawasan PBPB Melantik Pengurus BP Batam yang Baru

Metrobatam.com, Jakarta - Menindaklanjuti rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam (PBPB) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pada hari...

Luhut Minta Masuknya Pekerja China Tak Dijadikan Isu SARA

Metrobatam, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap, masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China tidak digulirkan sebagai isu Suku, Agama,...

Polisi Undang Ahli untuk Pelajari Pidato Pribumi Anies

Metrobatam, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri masih mempelajari dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diduga...

MK Pupuskan Mimpi 4 Bupati Pulau Garam Bikin Provinsi Madura

Metrobatam, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memupuskan mimpi para kepala daerah di Madura yang menginginkan dibentuknya Provinsi Madura. MK menyatakan syarat provinsi minimal 5...

Miris! Tiga Anak Bawah Umur Ini Silih Berganti ‘Begituan’ di WC

Metrobatam, Pontianak - Kids jaman now. Kalimat gabungkan dua bahasa dengan arti 'anak-anak jaman sekarang' ini memang lagi trend. Betapa tidak, kenakalan-kenakalan anak-anak diera...

Wajah Digerogoti Kanker, Mbah Jiyem Bertahan dengan Obat Puskesmas

Metrobatam, Boyolali - Kondisi wajah Mbah Jiyem digerogoti kanker. Meski sudah pernah dioperasi, kondisinya tak semakin membaik. Mbah Jiyem tidak bisa menjalani kemoterapi karena...

Begini Cara Pantau Lokasi Teman di WhatsApp

Metrobatam, Jakarta - WhatsApp mengumumkan fitur baru yang penting, Live Location. Banyak yang penasaran, bagaimana cara menggunakan fitur yang bisa digunakan sebagai pemantau lokasi...

Realisasi Fisik Capai 70,38 Persen, Bupati Bintan Tegaskan Seluruh OPD Segera Penuhi Target

Metrobatam.com, Bintan - Diketahui saat Rakor Evaluasi Pembangunan Triwulan ke lII Tahun 2017, bahwa Laporan Realisasi Kinerja Pembangunan Fisik Kabupaten Bintan sudah mencapai angka...
BAGIKAN