DPD RI Jaring Aspirasi RUU Tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepri

220

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan uji sahih dengan melakukan jaring aspirasi terkait penyusunan Rumusan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, Senin (20/6/2016) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur lantai 4 Tanjungpinang.

Rombongan DPD berjumlah 16 orang dan di ketuai oleh H. Akhmad Muqowam yang juga merupakan Ketua Komite I DPD RI.

Adapun pihak Pemerintah Provinsi Kepri pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Edy Sofyan, didampingi beberapa kepala SKPD dan FKPD.

Diungkapkan bahwa belum tuntasnya penyelesaian penetapan batas wilayah Negara di beberapa segmen batas darat, laut dan udara melalui kesepakatan negara tetangga menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan.

Dan tujuan dari rombongan Komite I DPD RI ini untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan di daerah yang berbeda mengenai RUU perbatasan yang diajukan khusus nya di Kepri.

Daerah perbatasan selama ini masih tertinggal dalam segala hal dan selama ini dikenal sebagai daerah tertinggal atau terisolir.

Sebagaimana diketahui, paradigma baru dalam mengelola perbatasan negara adalah dengan mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam atau inward looking dalam arti memandang perbatasan hanya sebagai wilayah pertahanan saja, menjadi berorientasi keluar atau outward looking. Dimana perbatasan negara di samping sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga (security approach), namun sumber daya yang ada di wilayah perbatasan harus dapat didayagunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Perbatasan maritim dengan Malaysia, sampai saat ini belum ada kesepakatan kedua negara, walaupun terus dilaksanakan langkah-langkah penyelesaian oleh pemerintah pusat, baik melalui peningkatan frekuensi perundingan, penguatan hal teknis dan non teknis. Dampak belum terselesaikannya batas antar negara di laut khususnya di Kepri, seperti terjadinya pencurian ikan, penangkapan nelayan Indonesia oleh negara tetangga yang sering berhadapan dengan hukum dan isu adanya penyelundupan berbagai jenis barang-barang dan lainnya.

Pemprov Kepri menyambut baik rancangan undang-undang tentang pengelolaan perbatasan yang merupakan inisiatif yang diajukan oleh DPD RI, karena bila nantinya rancangan undang-undang ini akan disahkan oleh Pemerintah bersama DPR RI yang nantinya pengelolaan daerah perbatasan akan menjadi dasar legal formal dalam membangun dan menjaga kedaulatan negara bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera Khusus nya di kawasan perbatasan Kepri.

(Mb/Kepriprov)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Kota Batam Tambah 1 Dapil di Pemilu 2019

Metrobatam.com, Batam - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) usulkan penambahan satu daerah pemilihan (dapil) untuk Kota Batam. Ketua KPUD Batam, Agus Setiawan mengatakan pihaknya...

Marinir Gadungan Ditangkap Unit Jatanrasla WFQR Lantamal IV

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) IV Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV melalui Unit I Jatanrasla berhasil menangkap M. Rinaldi...

Kota Batam Terima Rp24 Miliar DAK Kesehatan dari Pemerintah Pusat

Metrobatam.com, Batam - Pemerintah pusat memberi dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan untuk Kota Batam sebesar Rp 24 miliar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam,...

Gubernur Nurdin Basirun Lantik Raja Ariza Jadi Pj Walikota Tanjungpinang

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun melantik Asisten I Bidang Administrasi dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Raja Ariza sebagai Penjabat (Pj) Walikota Tanjungpinang,...

FPKB: Tak Benar Ada RUU yang Akan Legalkan LGBT

Metrobatam, Jakarta - Sekretaris Fraksi PKB DPR pertanyakan pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyebut adanya lima Fraksi yang menyetujui atau melegalkan pernikahan...

Di Las Vegas, Traveler Sekarang Bisa ‘Menikah’ di Bandara

Las Vegas - Tren menikah di Las Vegas tentu bukan hal baru. Namun, kini Bandara Las Vegas bahkan menyediakan jasa menikahkan pasangan. Eh, gimana? Bukan...

Jokowi: Semua Tempat Ibadah akan Kita Sertifikatkan

Metrobatam, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagikan sertifikat tanah kepada para warga Sumatra Selatan. Kali ini dia merasa senang karena banyak lahan tempat...

Bulan Depan, WhatsApp Bisa Dipakai Bayar-bayar Tagihan

Metrobatam, Jakarta - WhatsApp kian agresif dalam menghadirkan fitur-fitur terbaru, khususnya yang berkaitan dengan bisnis. Usai mengumumkan layanan WhatsApp Business, kini perusahaan milik Facebook...

Viral, Semua Karyawan Tempat Cuci Motor Ini Penyandang Tunawicara

Metrobatam, Banjarmasin - Sebuah tempat cucian motor yang beralamat di Jalan Veteran RT 07, Nomor 19A, Kelurahan Kuripan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mendadak viral...

Sultan Brunei Darussalam Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik

Metrobatam, Jakarta - Sultan Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah melaporkan dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya yang terjadi di media sosial...

Ini Susunan Pengurus Inti Golkar di Bawah Ketum Airlangga

Metrobatam, Jakarta - Ketum Golkar Airlangga Hartarto akan mengumumkan susunan pengurus inti Golkar siang ini. Siapa saja yang masuk jajaran inti kepengurusan Golkar hasil...

Pesan Jokowi ke Sofyan Djalil: Kalau Tidak Sampai Target Bisa Enggak Jadi Menteri Lagi

Metrobatam, Palembang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia seharusnya bisa menerbitkan ratusan juta sertifikat. Namun, sampai tahun 2015 baru 46 juta sertifikat yang...
BAGIKAN